3 Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus

PERTANYAAN

Tolong diterangkan secara gamblang perbedaan surat kuasa khusus dengan surat kuasa. Lalu, dalam kondisi seperti apa saja wajib menggunakan surat kuasa khusus?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Ciri dan Isi Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 15 Agustus 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Rabu, 30 November 2022, dimutakhirkan kedua kalinya pada 10 Agustus 2023, dan dimutakhirkan ketiga kalinya pada 36 April 2024.

KLINIK TERKAIT

Surat Kuasa dalam Hal Pemberi Kuasa Meninggal Dunia

14 Agt, 2023

Haruskah Surat Kuasa Ditandatangani Penerima Kuasa?

22 Des, 2022

Aturan Pemberian dan Penerimaan Kuasa

07 Jul, 2011

Jangka Waktu Berlakunya Surat Kuasa Menjual

13 Apr, 2010

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Surat Kuasa

Secara umum, Pasal 1792 KUH Perdata mengartikan surat kuasa sebagai persetujuan atas pemberian kekuasaan kepada orang lain atau penerimanya untuk melakukan suatu hal.

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Sementara itu mengacu dari laman KBBI, surat kuasa adalah surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu.

Disarikan dari artikel Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya, surat kuasa adalah surat yang di dalamnya berisi segala pernyataan yang berkaitan dengan pemberian kekuasaan atau wewenang dari seorang pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa surat kuasa merupakan sebuah dokumen yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama pemberi kuasa, karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukannya sendiri.

Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus, kami akan menjelaskan secara spesifik mengenai perbedaan keduanya.

Surat Kuasa Umum

Surat kuasa umum dijelaskan di dalam Pasal 1796 KUH Perdata, yang berbunyi:

Pemberi kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Jika disederhanakan, Pasal 1796 KUH Perdata menerangkan bahwa surat kuasa umum bertujuan untuk memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberian kuasa. Sedangkan untuk memindahtangankan benda-benda, atau perbuatan lain yang hanya dilakukan oleh pemilik, tidak dapat menggunakan surat kuasa umum.

Oleh karena itu, ditinjau dari segi hukum, kuasa umum tidak dapat dijadikan dasar untuk mewakili pemberian kuasa di depan pengadilan.

Hal ini juga dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, yang juga memberikan contoh penggunaan surat kuasa umum. Misalnya, seorang manajer yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan surat kuasa Direktur PT, tidak dapat mengajukan gugatan di pengadilan, karena surat kuasa pengurusan perusahaan yang diberikan oleh direktur kepada manajer bersifat umum, bukan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR (hal. 6-7).

Surat Kuasa Khusus

Selanjutnya, surat kuasa khusus didasarkan pada Pasal 1795 KUH Perdata, yang berbunyi:

Pemberi kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

Lantas, apa itu surat kuasa khusus? Sederhananya, Pasal 1795 KUH Perdata menerangkan bahwa surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.

Bentuk surat kuasa inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal.

Setiap surat kuasa khusus harus dicatatkan dalam Register Kuasa Khusus di kepaniteraan pada badan peradilan dimana akan dicantumkan untuk pendataan dan pengawasan pemberi kuasa yang berkedudukan sebagai pihak materiil atau prinsipal dan penerima kuasa sebagai pihak formil.

Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus

Secara garis besar, yang tiga perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus.

1. Dasar hukum

Dasar hukum surat kuasa umum adalah Pasal 1796 KUH Perdata. Sementara dasar hukum surat kuasa khusus didasarkan pada Pasal 1795 KUH Perdata.

2. Sub-judul

Pada surat kuasa umum, sub-judulnya mencantumkan frasa “surat kuasa umum”, sementara pada surat kuasa khusus mencantumkan “surat kuasa khusus”.

3. Isi surat

Isi surat kuasa umum, melingkupi pengurusan segala kepentingan kuasa. Lalu, pada surat kuasa khusus, isinya melingkupi kepentingan pemberi kuasa dengan terperinci, mengenai apa yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.

Untuk mempermudah, berikut rangkuman 3 perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus dalam bentuk tabel.

Perbedaan	Surat Kuasa Umum	Surat Kuasa Khusus
Dasar Hukum	Pasal 1796 KUH Perdata	Pasal 1795 KUH Perdata
Sub-Judul	Mencantumkan frasa “Surat Kuasa Umum”	Mencantumkan frasa “Surat Kuasa Khusus”
Isi	Melingkupi pengurusan segala kepentingan kuasa.	Melingkupi 1 kepentingan atau lebih dari pemberi kuasa yang diperinci mengenai hal-hal yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa surat kuasa umum pada dasarnya hanya melingkupi hal-hal yang umum saja dan tidak untuk melakukan hal-hal yang dilakukan secara khusus atau untuk kepentingan hukum yang detail.

Selain itu, surat kuasa umum tidak dapat dijadikan dasar untuk mewakili ataupun mendampingi dalam proses persidangan. Sehingga, menjawab pertanyaan Anda mengenai dalam kondisi apa wajib menggunakan surat kuasa khusus, salah satunya digunakan untuk mewakili di muka persidangan.

Demikian jawaban dari kami mengenai perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Referensi:

1. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Cetakan ke-8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008;
2. Surat kuasa, yang diakses pada 23 Oktober 2025, pukul 14.20 WIB.