Keluarga
Mengenal Perceraian Khuluk dan Status Mahar
Bacaan 7 Menit

PERTANYAAN
Apa yang dimaksud dengan perceraian khulu atau khuluk? Bagaimana dengan kondisi maharnya? Apakah mahar dalam perceraian ini bisa diminta kembali atau wajib dikembalikan?


Bacaan 7 Menit

Apa yang dimaksud dengan perceraian khulu atau khuluk? Bagaimana dengan kondisi maharnya? Apakah mahar dalam perceraian ini bisa diminta kembali atau wajib dikembalikan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Wajibkah Istri Mengembalikan Mahar dalam Cerai Khuluk? yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Juni 2021, lalu dimutakhirkan pertama kali pada 19 Oktober 2023, dan dimutakhirkan kedua kalinya pada 22 November 2024.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah mahar bisa dikembalikan jika perceraian khuluk terjadi, perlu kami terangkan apa yang dimaksud khuluk terlebih dahulu.
Singkatnya, perceraian khuluk adalah perceraian yang berbentuk jatuhnya 1 kali talak dari si suami kepada istri dengan penebusan harta.
Lebih lanjut, Sayuti Thalib dalam buku Hukum Kekeluargaan Indonesia (hal.115) mendefinisikan perceraian khuluk adalah perceraian berdasarkan persetujuan suami istri yang berbentuk jatuhnya 1 kali talak dari si suami kepada istri dengan adanya penebusan harta atau uang oleh si istri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu. Syarat yang menjadi illat (sebab) dibolehkannya khuluk adalah suami istri itu tidak bisa lagi menjalankan peraturan-peraturan Tuhan jika mereka meneruskan hubungan perkawinannya.
Dalam khuluk, terdapat ketentuan yang hendaknya diperhatikan, yaitu (hal.116):
Terkait prosedur perceraian khuluk lebih lanjut, berikut prosedur mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk berdasarkan Pasal 148 KHI.
Selain itu, alasan perceraian tersebut juga harus dibuktikan dengan bukti tambahan, contohnya sebagai berikut:
Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, majelis hakim akan memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan gugatan perceraian khuluk Anda atau tidak.
Perlu diketahui bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[5] Dalam hal ini, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.[6]
Kemudian mengenai status kepemilikan mahar, dalam ketentuan Pasal 32 KHI, diterangkan bahwa mahar menjadi hak pribadi calon mempelai wanita sejak mahar tersebut diberikan langsung kepadanya.
Senada dengan hal tersebut, Sayuti Thalib dalam buku yang sama menegaskan bahwa mahar yang telah diserahkan tersebut sepenuhnya menjadi milik istri. Tapi, jika dikehendaki oleh istri dan timbulnya kehendak itu timbul dari pihak istri, maka suami boleh sekadar ikut memakan atau ikut hidup dari mahar yang diberikannya yang telah menjadi milik si istri tersebut (hal. 68).
Terkait hal ini, Abdul Karim Munthe menjelaskan bahwa pada dasarnya mahar merupakan hak istri, sehingga istri tidak wajib mengembalikan mahar. Dalam hal terjadi gugat cerai dengan jalan khuluk, istri hanya berkewajiban membayar uang tebusan (iwadl) yang telah disepakati, sebagaimana telah diterangkan di atas.
Di sisi lain, suami berkewajiban mengembalikan mahar yang ia pergunakan tersebut jika istri tidak rela mahar tersebut dipergunakan oleh si suami.
Demikian jawaban dari kami tentang perceraian khuluk dan pengembalian mahar sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Sayuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Press, 2014.
Catatan:
Kami telah melakukan wawancara via telepon dengan Abdul Karim Munthe, S.H., S.H.I., MH., Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) sekaligus peneliti di Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI) FH UI pada Selasa, 29 Juni 2021 pukul 10.00 WIB dan kami menilai jawaban tersebut masih relevan.
[1] Pasal 148 angka 5 jo. Pasal 131 angka 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)
[2] Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Pengadilan Agama”) jo. Pasal 135 KHI
[3] Pasal 75 UU Pengadilan Agama
[4] Pasal 76 ayat (1) UU Pengadilan Agama dan penjelasannya jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[5] Pasal 1 huruf d KHI
[6] Pasal 30 KHI