Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama, yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 6 Mei 2015, dan dimutakhirkan pada 15 September 2021.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya, kami akan menjelaskan mengenai biro perjalanan wisata terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Permenparekraf 4/2014 dan perubahannya. Pada dasarnya, usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.[1] Adapun usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata,[2] atau yang lebih dikenal sebagai travel agent.
Usaha biro perjalanan wisata meliputi:[3]
- usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan; dan
- usaha jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk perjalanan ibadah.
Menurut Pasal 5 ayat (2) Permenparekraf 4/2014, usaha biro perjalan wisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
Sebagai informasi, setiap usaha jasa perjalanan wisata, termasuk kantor cabang usaha jasa perjalanan wisata wajib memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dan melaksanakan sertifikasi usaha jasa perjalanan wisata.[4]
Untuk menjawab pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi Anda selaku konsumen biro perjalanan wisata (travel agent), kami akan mengacu pada UU Perlindungan Konsumen.
Pada dasarnya, konsumen jasa travel agent memiliki sejumlah hak dan perlindungan hukum sebagaimana diberikan oleh UU Perlindungan Konsumen jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan. Adapun hal-hal merugikan sebagaimana Anda maksud antara lain:
- Jika Terjadi Keterlambatan
Salah satu kerugian yang Anda sebutkan adalah keterlambatan waktu. Jika keterlambatan yang Anda maksud berupa jadwal perjalanan tidak sesuai yang telah disepakati karena ada keterlambatan dari pihak travel agent, maka kita dapat merujuk pada Pasal 16 UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:
- tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
Pelaku usaha yang melanggar pasal di atas dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 2 tahun atau pidana denda maksimal Rp500 juta.[5]
Selain itu, Anda sebagai konsumen yang dirugikan berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan pelaku usaha wajib memberikannya.[6]
Jika ditinjau dari KUH Perdata, tindakan travel agent yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, dalam hal ini terlambat sehingga jadwal perjalanan juga menjadi terlambat, dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.
Baca juga: Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
- Jika Kehilangan Barang
Untuk mengetahui apakah pihak travel agent bertanggung jawab atas kehilangan barang Anda selaku konsumen, perlu dilihat lagi perjanjian antara kedua pihak. Jika dalam perjanjian diatur bahwa travel agent tidak menyediakan jasa penitipan dan setiap orang harus bertanggung jawab atas barang masing-masing, maka Anda tidak dapat menuntut pertanggungjawaban maupun ganti rugi terhadap travel agent atas kehilangan barang.
Namun, jika sedari awal Anda telah menitipkan barang-barang Anda selama di perjalanan kepada travel agent, kemudian barang Anda hilang, maka berdasarkan Pasal 1694 dan Pasal 1706 KUH Perdata, travel agent sebagai si penerima titipan wajib menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.
- Jika Fasilitas Tidak Sesuai dengan yang Diiklankan
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen, pada dasarnya, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa.
Pelanggar terhadap pasal di atas oleh pelaku usaha berpotensi dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp2 miliar.[7] Selain itu, dapat juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa:[8]
- perampasan barang tertentu;
- pengumuman keputusan hakim;
- pembayaran ganti rugi;
- perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- pencabutan izin usaha.
Sebagaimana sudah disebutkan, pelaku usaha jasa travel agent yang menimbulkan kerugian pada konsumen wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian.
Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[9]
Pemberian ganti rugi ini dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.[10]
Patut diperhatikan, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.[11]
Lantas, bagaimana jika konsumen telah meminta ganti kerugian tetapi pelaku usaha yang bersangkutan menolak?
Untuk menjawabnya, kami asumsikan bahwa penuntutan tersebut masih dalam proses negosiasi, yakni belum sampai pada upaya hukum seperti penyelesaian sengketa di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut Tri Jata Ayu Pramesti (penulis sebelumnya), jika masalah secara kekeluargaan itu telah Anda lakukan namun tidak berhasil, berikut langkah yang dapat Anda lakukan:
- Mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan bahwa kelalaian atau kesalahan terletak pada travel agent;
- mengajukan gugatan.
Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.[12]
Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku ketentuan dalam Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen.[13]
Namun, penting untuk diketahui bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.[14]
Berkaitan dengan BPSK, aturan mengenai penyelesaian sengketa secara khusus diatur oleh Permendag 17/2007. Fungsi dari BPSK itu sendiri adalah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.[15]
Dalam melaksanakan fungsinya, BPSK mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase.[16]
Alur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dapat Anda simak selengkapnya dalam artikel Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tahun 2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
[2] Pasal 1 angka 2 Permenparekraf 4/2014
[3] Pasal 5 ayat (1) Permenparekraf 4/2014
[4] Pasal 7 ayat (1) Permenparekraf 4/2014
[6] Pasal 4 huruf h jo. Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen
[7] Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen
[8] Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen
[9] Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen
[10] Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen
[11] Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen
[12] Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen
[13] Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen
[14] Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen
[16] Pasal 4 huruf a Permendag 17/2007
