Perdata
Perikatan yang Dapat Dibagi dan yang Tidak Dapat Dibagi

PERTANYAAN
Mohon penjelasan dan contohnya mengenai apa itu perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi. Terima kasih.



Mohon penjelasan dan contohnya mengenai apa itu perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Mengenai perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi, secara normatif pengaturannya ada di dalam Pasal 1296 s.d. Pasal 1303 KUHPerdata.
Karakteristik perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi ditentukan dalam Pasal 1296 KUHPerdata yang berbunyi:
Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi sekadar perikatan tersebut adalah suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata-nyata maupun tak nyata.
Terhadap pasal ini, Mariam Darus Badrulzaman memberikan penjelasan sebagai berikut:[1]
Jika kewajiban itu dipenuhi, maka debitur yang memenuhi prestasi bebas dari perikatan itu, juga para debitur.
Terhadap ketentuan Pasal 1296 KUHPerdata ini, M. Isnaeni juga memberikan penjelasan sebagai berikut:
Menyangkut perikatan dapat dibagi atau tergolong perikatan tidak dapat dibagi, didasarkan pada ujud prestasinya, yakni apakah ujud prestasi berupa benda atau perbuatan yang dilaksanakan, baik secara nyata ataupun kalkulasi matematis, memang dapat dibagi apakah tidak. Manakala ujud prestasinya berupa benda atau perbuatan yang dilaksanakan itu, sesuai kenyataan ataupun sedasar dengan perhitungan, memang dapat dibagi, maka otomatis perikatan tersebut digolongkan sebagai Perikatan Dapat Dibagi. Mutatis mutandis sebaliknya, kalau tidak dapat dibagi, sudah sewajarnya terkwalifikasi sebagai Perikatan Tidak Dapat Dibagi.[2]
Maka dapat dipahami bahwa pembagian jenis perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi didasarkan pada sifat prestasinya, khususnya apakah objek prestasi tersebut secara hukum dan/atau faktual dapat dilaksanakan secara parsial (sebagian) atau harus dipenuhi secara utuh. Pembagian ini penting karena berpengaruh terhadap cara pelaksanaan prestasi dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi.
Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang objek prestasinya memungkinkan untuk dipenuhi secara sebagian-sebagian tanpa mengubah hakikat atau nilai ekonominya. Artinya, prestasi tersebut secara hukum maupun fisik dapat dipecah dan tetap memberikan manfaat sesuai yang diperjanjikan.
Pasal 1296 KUHPerdata pada dasarnya menyatakan bahwa suatu perikatan dianggap dapat dibagi apabila objeknya berupa sesuatu yang menurut sifatnya dapat dibagi. Contoh yang paling sederhana adalah perikatan pembayaran sejumlah uang, misalnya debitur berkewajiban membayar Rp100 juta kepada kreditur. Prestasi ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap pembayaran (misalnya dicicil), dan setiap pembayaran sebagian tetap sah serta mengurangi utang secara proporsional.
Contoh lain adalah kewajiban menyerahkan barang dapat dipisah, seperti 1 ton beras, yang dapat dipenuhi dalam beberapa kali penyerahan tanpa mengubah substansi perikatan.
Sebaliknya, perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang objek prestasinya harus dipenuhi secara utuh karena sifatnya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara parsial tanpa merusak tujuan atau nilai prestasi tersebut.
Perlu diperhatikan juga mengenai Pasal 1297 KUHPerdata yang menentukan bahwa:
Suatu perikatan tak dapat dibagi-bagi, meskipun barang atau perbuatan yang menjadi pokok perikatan itu, karena sifatnya, dapat dibagi-bagi jika barang atau perbuatan itu, menurut maksudnya, tidak boleh diserahkan atau dilaksanakan sebagian demi sebagian saja.
Ketentuan Pasal 1297 KUHPerdata ini pada dasarnya menentukan bahwa perikatan yang tidak dapat dibagi itu tidak hanya ditentukan oleh karakter wujud/fisik objek prestasi, tetapi juga ditentukan oleh maksud para pihak dalam perikatan.
Artinya, sekalipun secara faktual suatu objek atau prestasi sebenarnya dapat dipecah (misalnya berupa barang yang dapat dibagi atau pekerjaan yang dapat dilakukan bertahap), hukum tetap menganggapnya sebagai perikatan tidak dapat dibagi apabila para pihak menghendaki prestasi tersebut harus dipenuhi secara utuh dan tidak boleh dilaksanakan sebagian demi sebagian. Penekanan utama pasal ini terletak pada frasa “menurut maksudnya” yang menunjukkan bahwa kehendak atau tujuan perikatan memiliki peran menentukan.
Dari uraian di atas, dapat disederhanakan bahwa perbedaan perikatan dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi yaitu karena prestasinya atau ditentukan seperti itu oleh para pihak.[3]
Contoh konkret perbedaan penerapan Pasal 1296 dan Pasal 1297 KUHPerdata, dapat dijelaskan melalui ilustrasi berikut
Berdasarkan Pasal 1296 KUHPerdata mengenai perikatan yang dapat dibagi, misalnya A berutang kepada B sebesar Rp120 juta. Dalam hal ini, objek perikatan berupa uang pada dasarnya dapat dibagi-bagi tanpa mengubah nilai atau substansinya.
Oleh karena itu, jika disepakati atau dimungkinkan, A dapat membayar utangnya secara bertahap (misalnya Rp40 juta setiap bulan selama tiga bulan). Setiap pembayaran sebagian tetap dianggap sebagai pemenuhan prestasi yang sah dan mengurangi kewajiban utang.
Bahkan jika terdapat beberapa debitur, misalnya A, C, dan D bersama-sama berutang Rp120 juta kepada B tanpa adanya perjanjian tanggung renteng, maka masing-masing pada prinsipnya hanya bertanggung jawab atas bagiannya, yaitu Rp40 juta.
Contoh lain adalah kewajiban menyerahkan 1.000 kg gula, penyerahan dapat dilakukan dalam beberapa tahap (misalnya 500 kg dan 500 kg), dan tetap dianggap memenuhi perikatan secara sah.
Sebaliknya, berdasarkan Pasal 1297 KUHPerdata, suatu perikatan dapat menjadi tidak dapat dibagi meskipun secara fisik objeknya dapat dibagi, karena maksud perikatannya menghendaki pemenuhan secara utuh.
Sebagaimana contoh di atas, A berutang kepada B sebesar Rp120 juta dengan pembayaran tunai (tidak dapat diangsur atau dicicil_ dan wajib dibayarkan penuh (lunas) paling lambat tanggal 1 Mei 2026. Jadi sekalipun uang Rp120 juta dapat dibagi atau dipecah, namun “menurut maksud perikatannya” pembayaran utang tersebut tidak dapat dibagi atau dipecah.
Contoh lain, misal perjanjian pembangunan rumah antara kontraktor (A) dan pemilik (B), dengan klausul bahwa rumah harus diserahkan dalam kondisi “siap huni”. Secara faktual, pekerjaan membangun rumah dapat dibagi dalam tahap-tahap (pondasi, dinding, atap), namun karena maksud perjanjian adalah penyerahan hasil akhir yang utuh, maka apabila kontraktor baru menyelesaikan 70% pekerjaan, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai pemenuhan prestasi. B berhak menolak dan menganggap A wanprestasi karena prestasi tidak boleh dilakukan sebagian demi sebagian.
Dengan demikian, dari contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa Pasal 1296 KUHPerdata menitikberatkan pada sifat atau bentuk prestasi yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi.
Sedangkan Pasal 1297 KUHPerdata menekankan bahwa kehendak (maksud) para pihak menjadi dasar suatu prestasi (yang secara fisik sebenarnya dapat dibagi) menjadi secara hukum wajib dipenuhi secara utuh (tidak dapat dibagi).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Referensi:
[1] Mariam Darus Badrulzaman. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga (Yurisprudensi, Doktrin dan Penjelasan). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 74-75.
[2] M. Isnaeni. Penjabaran Makna Norma Hukum Perikatan (Bagian Umum). Surabaya: Revka Prima Media, 2022, hal. 73-74.
[3] Leonora Bakarbessy dan Ghansham Anand. Buku Ajar Hukum Perikatan (Edisi Revisi). Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2025, hal. 95.