Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Perlukah Perizinan Berusaha bagi Penyelenggara Webinar Berbayar?

Perlukah Perizinan Berusaha bagi Penyelenggara Webinar Berbayar?
Perlukah Perizinan Berusaha bagi Penyelenggara Webinar Berbayar?

PERTANYAAN

Saya memiliki akun media sosial yang menyediakan jasa kuliah whatsapp dan webinar (berbayar) dengan mengundang dokter atau psikolog sebagai pemateri. Apakah saya perlu mengajukan perizinan atau pendaftaran usaha untuk legalitasnya?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Timoty Ezra Simanjuntak, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 03 November 2022.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Penyedia Jasa Webinar Berbayar Sebagai Pelaku Usaha

    Pada dasarnya, setiap kegiatan yang berkaitan dengan transaksi baik barang ataupun jasa tergolong sebagai perdagangan yang menurut Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan berbunyi:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

    Adapun, perdagangan jasa seperti webinar melalui Zoom, atau kuliah Whatsapp tergolong perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik, karena transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.[1] Zoom, Whatsapp dan aplikasi lain tergolong sebagai sistem elektronik karena merupakan perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mengolah, menampilkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik.[2]

    Dengan demikian, Anda dapat digolongkan sebagai pelaku usaha yang definisinya berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan berbunyi:

    Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

    Selain itu, Anda juga merupakan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik karena melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik.[3]

    Perlukah Izin Berusaha bagi Penyelenggara Webinar Berbayar?

    Berdasarkan penjelasan di atas, penyelenggara webinar dan kuliah melalui Whatsapp termasuk pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik, maka wajib memenuhi syarat diantaranya:[4]

    1. izin usaha;
    2. izin teknis;
    3. tanda daftar perusahaan;
    4. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
    5. kode etik bisnis (business conduct)/ perilaku usaha (code of practices);
    6. standarisasi produk barang dan/atau jasa; dan
    7. hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kewajiban memiliki izin usaha bagi pelaku usaha ini juga ditegaskan dalam Pasal 15 PP PMSE, yang menyatakan:

    1. Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE.
    2. Penyelenggara sarana perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha jika:
    1. bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficiary) secara langsung dari transaksi; atau
    2. tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.
    1. Pengajuan izin usaha dilakukan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi PPMSE mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan peraturan menteri.

    Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

    Perlu diingat bahwa saat ini pasca berlakunya Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU Cipta Kerja, diterapkan perizinan berusaha berbasis risiko (“PBBR”) untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.[5]

    Pengaturan soal PBBR selengkapnya diatur dalam peraturan pemerintah,[6] yang saat ini terdapat dalam PP 28/2025. Menurut Pasal 1 angka 1 PP 28/2025, PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.

    Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP 28/2025, yang menyatakan kalau untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha (“PB”), yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[7]

    PB diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam PP 28/2025.[8] Menurut Pasal 12 ayat (1) PP 28/2025, persyaratan dasar meliputi:

    1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);
    2. persetujuan lingkungan (PL);
    3. persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung (SLF).

    Apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”), pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU.[9]

    Persyaratan dasar dan PB, serta PB UMKU diproses secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.[10]

    PB sendiri dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, yang ditetapkan menjadi.[11]

    1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah.

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa nomor induk berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[12]

    1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah.

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar.[13]

    1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi.

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan sertifikat standar.[14]

    1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin.[15]

    Izin Usaha Webinar

    Menurut hemat kami untuk usaha penyelenggaraan webinar atau kuliah Whatsapp dapat menggunakan kode KBLI 82302 – Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event), yang mana kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.

    Kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (“KBLI”) ini dapat digunakan seluruh skala usaha dan memiliki menengah rendah. Oleh karena itu, PB adalah NIB dan sertifikat standar. Kemudian KBLI ini terdapat kewajiban yang harus dipenuhi antara lain:

    1. memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi pariwisata atau LSPr (khusus penanaman modal asing atau PMA);
    2. memiliki dokumen penilaian mandiri kesiapan penerapan standar usaha jasa penyelenggara event khusus (special event) meliputi sarana, struktur organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, produk usaha dan sistem manajemen usaha;
    3. dalam hal akan menyelenggarakan kegiatan atau event, pelaku usaha wajib memiliki izin penyelenggaraan event sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    Lantas bagaimana cara mendapatkan NIB berbasis risiko? Untuk mendapatkan NIB tersebut, dapat Anda baca selengkapnya dalam artikel Cara Mendapatkan dan Mengecek NIB.

    Namun, perlu diperhatikan bahwa saat ini aturan soal KBLI sudah terdapat pembaruan oleh Peraturan BPS 7/2025. Pada saat peraturan ini mulai berlaku yaitu pada 18 Desember 2025, seluruh penggunaan KBLI yang sudah ada pada masing-masing pengguna KBLI wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan BPS 7/2025 paling lambat 6 bulan sejak Peraturan BPS 7/2025.[16]

    Sepanjang penelusuran kami, dalam Lampiran Peraturan BPS 7/2025 KBLI 82302 sudah tidak ada. Akan tetapi, untuk jenis usaha yang terdapat dalam kode KBLI 82302, pasca berlaku Peraturan BPS 7/2025 menurut hemat kami dapat menggunakan Kode KBLI 82300, yang mana kelompok dari kode KBLI ini mencakup pengorganisasian, promosi, dan/atau pengelolaan acara, seperti:[17]

    1. pameran bisnis dan dagang;
    2. acara perusahaan;
    3. pameran umum atau khusus;
    4. konferensi dan konvensi;
    5. seminar, simposium, dan lokakarya;
    6. pasar pertanian dan pameran kerajinan;
    7. festival pedesaan.

    Dengan demikian menjawab pertanyaan Anda, penyedia jasa kuliah melalui aplikasi Whatsapp maupun webinar berbayar via platform online pada dasarnya wajib memiliki legalitas usaha karena dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi atau perdagangan melalui sistem elektronik.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

    Referensi:

    KBLI 82302, yang diakses pada 06 Maret 2026, pukul 11.15 WIB.


    [2] Pasal 1 angka 3 PP PMSE

    [3] Pasal 1 angka 6 PP PMSE

    [4] Penjelasan Pasal 11 PP PMSE

    [6] Pasal 12 Perppu Cipta Kerja

    [8] Pasal 4 ayat (2) PP 28/2025

    [9] Pasal 4 ayat (3) PP 28/2025

    [10] Pasal 4 ayat (4) dan (5) PP 28/2025

    [11] Pasal 124 ayat (1) jo. Pasal 128 PP 28/2025

    [12] Pasal 130 PP 28/2025

    [13] Pasal 131 ayat (1) PP 28/2025

    [14] Pasal 132 ayat (1) PP 28/2025

    [15] Pasal 133 ayat (1) PP 28/2025

    [17] Lampiran Peraturan BPS 7/2025, hal. 474

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000