Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perlindungan Konsumen

Perlindungan Nasabah dalam Merger Bank

Perlindungan Nasabah dalam Merger Bank

PERTANYAAN

Jika terdapat bank yang akan merger, apakah ada hubungan kontraktual antara bank yang merger dan nasabah penyimpan? Lalu, apa akibat hukum dari merger bank? Bagaimana perlindungan nasabah dalam merger bank?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama, yang dibuat oleh Aisha Adelia, S.H.dan dipublikasikan pertama kali pada 03 Oktober 2022.

    Hubungan Kontraktual Antara Bank yang Merger dan Nasabah Penyimpan

    Berdasarkan pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa Anda menanyakan terkait nasabah yang menyimpan uangnya di bank umum yang akan melakukan penggabungan atau merger.

    Pada dasarnya, nasabah dan bank yang akan melakukan penggabungan memiliki hubungan kontraktual yang lahir karena adanya kesepakatan dari para pihak,[1] sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyimpanan dana antara bank dan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan/atau tabungan.[2]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Lebih lanjut, menurut Tan Kamelo sebagaimana dikutip oleh Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad dalam buku Hukum Perbankan (hal. 39), hubungan hukum yang tercipta dalam perjanjian simpanan adalah bank yang berkedudukan sebagai debitur dan nasabah penyimpan yang berkedudukan sebagai kreditur.

    Sebagai informasi, nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.[3]

    Akibat Hukum Merger Bank

    Dalam sektor perbankan, penggabungan atau merger diatur dalam Pasal 14 angka 1 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 1 angka 24 UU Perbankan, sebagai berikut:

    Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

    Berdasarkan definisi tersebut, maka akibat hukum dari penggabungan adalah beralihnya aset, liabilitas, dan ekuitas kepada bank yang menerima penggabungan. Liabilitas tersebut mencakup kewajiban kontraktual perbankan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya[4] kepada nasabah dalam perjanjian penyimpanan dana. Dengan demikian, kewajiban kontraktual terkait dana nasabah juga beralih kepada bank yang menerima penggabungan.

    Baca juga: Perbedaan Merger dengan Akuisisi

    Perlindungan Nasabah Penyimpan dalam Proses Merger Bank

    Sebelum bank melakukan penggabungan, perlu diketahui bahwa penggabungan dapat dilakukan dengan memperhatikan:[5]

    1. kepentingan bank, kreditur, pemegang saham minoritas dan karyawan bank; dan
    2. kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.

    Sebagai informasi, kepentingan bank dalam hal ini antara lain bahwa merger dilakukan dalam rangka meningkatkan kesehatan dan atau permodalan bank. Kemudian, kepentingan kreditur dalam hal ini menyangkut pengembalian dana terhadap kreditur yang bersangkutan, termasuk pula nasabah penyimpan dana. Adapun kepentingan pemegang saham minoritas adalah hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya kepada bank dengan harga yang wajar. Sedangkan kepentingan karyawan bank adalah hak-hak karyawan bank sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.[6]

    Lebih lanjut, direksi bank yang akan melakukan penggabungan wajib mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan kepada masyarakat paling lambat:[7]

    a. 2 hari kerja setelah diterima persetujuan Dewan Komisaris atas rancangan Penggabungan; dan

    b. 30 hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS“).

    Pengumuman tersebut wajib dilakukan pada 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan situs web bank.[8]

    Kemudian, nasabah penyimpan sebagai kreditur dapat mengajukan keberatan kepada bank atas pelaksanaan penggabungan paling lambat 14 hari setelah pengumuman ringkasan rancangan penggabungan tersebut. Perlu diketahui, apabila kreditur tidak mengajukan keberatan, maka kreditur dianggap menyetujui penggabungan.[9]

    Jika terdapat keberatan, keberatan kreditur tersebut dapat diselesaikan oleh direksi atau RUPS. Penyelesaian keberatan oleh RUPS dapat dilakukan dalam hal direksi tidak dapat menyelesaikan keberatan tersebut sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS. Apabila tercapai penyelesaian keberatan atau kesepakatan terhadap penetapan skema penyelesaian keberatan oleh nasabah penyimpan sebagai kreditur dan bank, maka penyelesaian tersebut akan dituangkan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila belum tercapai penyelesaian atas keberatan nasabah penyimpan sebagai kreditur.[10]

    Menjawab pertanyaan Anda, nasabah penyimpan memiliki hak untuk diberitahukan mengenai penggabungan atau merger bank. Berkaitan dengan merger bank, nasabah penyimpan dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan keberatan kepada bank yang akan melakukan penggabungan dalam masa pengumuman ringkasan rancangan penggabungan. Kemudian, nasabah penyimpan dapat mendiskusikan lebih lanjut dengan bank yang akan melakukan penggabungan terkait dana simpanan tersebut.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
    2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank;
    4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

    Referensi:

    1. Hasim Purba. Hukum Perikatan dan Perjanjian. Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2022;
    2. Otoritas Jasa Keuangan. Buku Panduan Akuntansi Perbankan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021;
    3. Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad. Hukum Perbankan. Jakarta: Kencana, 2016.

    [1] Hasim Purba. Hukum Perikatan dan Perjanjian. Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2022, hal. 3.

    [2] Lihat Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2023“) yang mengubah Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”), yang mengatur bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

    [3] Lihat Pasal 14 angka 1 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 1 angka 17 UU Perbankan.

    [4] Otoritas Jasa Keuangan. Buku Panduan Akuntansi Perbankan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021, hal. II-1.

    [6] Penjelasan Pasal 5 huruf a PP 28/1999.

    [8] Pasal 10 ayat (4) POJK 41/2019.

    [9] Pasal 13 ayat (1) dan (2) POJK 41/2019.

    [10] Pasal 13 ayat (3), (4), dan (5) POJK 41/2019

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000