Cara Mencatatkan Pernikahan di Luar Negeri dan di Indonesia

PERTANYAAN

Apakah sah jika saya memiliki 2 sertifikat pernikahan di 2 negara, di Singapura satu dan di Indonesia satu? Saya berencana tanda tangan surat nikah di Singapura tanggal 19 Februari dan di Jakarta tanggal 9 Maret. Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Syarat dan Cara Rujuk Talak 1 Tanpa Menikah Lagi

19 Sep, 2025

Syarat Menikah Lagi Setelah Bercerai

16 Mei, 2025

Hukum Mengembalikan Cincin Tunangan Jika Batal Menikah

27 Sep, 2023

Prosedur Menikah dengan WNA dan Akibat Hukumnya

21 Agt, 2023

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Mencatatkan Perkawinan di Dua Negara yang dibuat oleh NAYARA Advocacy dan pertama kali dipublikasikan pada 2 Juni 2016.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Dalam hukum Republik Indonesia, perihal perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dan perubahannya. Kemudian, syarat teknis perkawinan diatur dalam UU Adminduk dan perubahannya beserta Perpres 96/2018.

Berdasarkan penjelasan Anda, kami menarik dua kemungkinan yang mungkin Anda inginkan:

1. Anda melaksanakan kawin atau nikah di luar negeri (Singapura) terlebih dahulu kemudian hendak mencatatkan perkawinan tersebut di Indonesia; atau
2. Anda menginginkan perkawinan atau pernikahan di luar negeri (Singapura) dan di Indonesia adalah berdiri sendiri-sendiri.

Berikut akan kami jelaskan satu persatu. Apabila maksud Anda adalah melaksanakan perkawinan atau nikah di Singapura terlebih dahulu kemudian mencatatkan perkawinan tersebut di Indonesia, maka berlaku ketentuan di bawah ini.

Bagi seorang Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang bermaksud untuk menikah baik dengan sesama WNI atau dengan seorang Warga Negara Asing (“WNA”) (perkawinan campuran) di luar wilayah Republik Indonesia dalam hal ini Singapura, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan berlaku syarat sebagai berikut.

1. dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan; dan
2. bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan UU Perkawinan.

Namun demikian, perkawinan tersebut tidak serta merta sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia.

Pasalnya, ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa agar perkawinan di luar wilayah Republik Indonesia tersebut dapat dikatakan sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia, diperlukan surat bukti perkawinan dari luar negeri yang didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal suami istri paling lambat 30 hari sejak kembali ke Indonesia.[1]

Kemudian, ketentuan perkawinan WNI di luar negeri yang diatur dalam Perpres 96/2018 adalah sebagai berikut.

Perkawinan WNI dengan orang asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:[2]

1. kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat;
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
3. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan perkawinan WNI dengan orang asing dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:[3]

1. surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat;
2. pas foto berwarna suami dan istri;
3. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
4. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Lebih lanjut, seorang WNI yang bermaksud untuk menikah dengan sesama WNI di wilayah wilayah Republik Indonesia adalah sah berdasarkan hukum Indonesia apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai[4] dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5]

Sedangkan, apabila seorang WNI bermaksud untuk menikah dengan seorang WNA (perkawinan campuran) di wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 60 UU Perkawinan, WNI tersebut harus memenuhi ketentuan dalam UU Perkawinan sedangkan bagi WNA harus memenuhi persyaratan ketentuan perkawinan yang berlaku di negaranya terlebih dahulu.

Untuk membuktikan bahwa seluruh syarat-syarat telah dipenuhi, maka baik WNI maupun WNA memberikan surat keterangan yang intinya menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang di negara masing-masing.[6]

Selanjutnya, dengan adanya perkawinan yang berdiri sendiri-sendiri tersebut berakibat Anda akan memiliki dua akta perkawinan. Anda mempertanyakan apakah hal ini diperbolehkan?

Dengan merujuk kepada UU Perkawinan dan peraturan pelaksananya tidak terdapat ketentuan yang melarang kepemilikan atas dua akta perkawinan yang berasal dari dua negara yang berbeda.

Demikian jawaban dari kami terkait pernikahan di luar negeri dan pencatatannya di Indonesia sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

---

[1] Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

[2] Pasal 40 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 96/2018”)

[3] Pasal 40 ayat (2) Perpres 96/2018

[4] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)

[5] Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan

[6] Pasal 60 ayat (2) UU Perkawinan