Terima kasih atas pertanyaan anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Liza Elfitri, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 08 November 2012.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada ketentuan UU Perkawinan dan perubahannya serta KHI.
Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kemudian menurut hukum Islam, dapat ditemukan pada Pasal 2 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah.
Perihal keabsahan perkawinan dalam Islam, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 4 KHI, sebagai berikut:
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, adalah:
Perkawinan adalah sah, apaila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Sebagaimana diterangkan di atas, karena suatu perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan menurut hukum Islam, maka harus diperhatikan mengenai ketentuan rukun perkawinan. Yang mana, hal tersebut diatur dalam Pasal 14 KHI, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
- calon suami;
- calon istri;
- wali nikah;
- dua orang saksi; dan
- ijab dan kabul.
Jika melihat ketentuan di atas, maka dapat dipastikan perkawinan secara Islam yang dilakukan oleh pembantu penghulu/amil kelurahan tidak mengganggu keabsahan dari pernikahan itu sendiri. Hal ini karena unsur-unsur yang disebutkan tidak termasuk pada rukun perkawinan. Oleh karena itu, secara hukum Islam, perkawinan melalui pembantu penghulu/amil kelurahan sebenarnya sah-sah saja.
Namun, tetap perlu diperhatikan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk memenuhi ketentuan pencatatan ini, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.[1] Dalam hal perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah (Kantor Urusan Agama setempat), maka perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.[2]
Selain itu, Anda juga bertanya perihal dengan keabsahan perkawinan antara mualaf yang belum memiliki kartu tanda penduduk (“KTP”) dengan kolom agama Islam.
Sebagai informasi, KHI melarang pernikahan beda agama. Hal ini termaktub dalam Pasal 40 KHI, yang berbunyi:
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
- karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- seorang wanita yang tidak beragama Islam.
Selain itu, terdapat juga Pasal 44 KHI, sebagai berikut:
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
Lanjut pada pertanyaan Anda, kolom agama pada KTP pada dasarnya merupakan data kependudukan yang berupa data perseorangan.[3] Adapun perubahan agama pada kolom agama dalam KTP termasuk pada peristiwa kependudukan, yaitu kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.[4]
Adapun tata cara perubahan elemen data agama dilakukan dengan cara:[5]
- melampirkan fotokopi salinan surat keterangan dari pemuka agama dan menunjukkan salinan surat keterangan dari pemuka agama;
- pencatatan perubahan agama melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); dan
- perubahan elemen data agama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP yang baru.
Menjawab pertanyaan Anda, menurut hemat kami walaupun kolom agama dalam KTP Anda masih menyebutkan agama selain Islam, pernikahan yang Anda lakukan tetaplah sah selama itu sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.
Liza Elfitri (penulis sebelumnya) berpendapat bahwa persoalan ini hanyalah persoalan administrasi kependudukan saja. Anda seharusnya memperbaharui data kependudukan Anda. Walaupun demikian, ini tidak berpengaruh pada keabsahan suatu pernikahan selama dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
Kemudian, perihal sertifikat mualaf, kami tidak menemukan syarat sertifikat mualaf yang menentukan seseorang bisa masuk Islam. Hal ini karena pada dasarnya ketika seorang non-muslim meninggalkan keyakinan lamanya, dan mengikrarkan dua kalimat syahadat yang diikuti keyakinan dan ketundukan terhadap yang disyahadatkan, maka dapat dikatakan telah menjadi mualaf.[6]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Referensi:
Azhari Akmal Tarigan (et.al). Modul dari Mualaf Menuju Muslim Kaffah: Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf. Medan: Merdeka Kreasi, 2021
[4] Pasal 1 angka 11 UU 24/2013
[6] Azhari Akmal Tarigan (et.al). Modul dari Mualaf Menuju Muslim Kaffah: Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf. Medan: Merdeka Kreasi, 2021, hal. 5