KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat

Share
Kenegaraan

Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat

Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat
Sovia Hasanah, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat

PERTANYAAN

Saya punya teman seorang pemuka agama. Dia beserta jemaatnya ingin mendirikan rumah ibadat (gereja), tetapi sulit sekali mendapatkan izin. Sudah 10 tahun mereka berjuang untuk membangun tetapi tidak membuahkan hasil. Bagaimanakah sebenarnya prosedur pendirian rumah ibadat di Indonesia ini?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    KLINIK TERKAIT

    Jerat Pidana Ortu yang Mengurung Anaknya karena Pindah Agama

    Jerat Pidana Ortu yang Mengurung Anaknya karena Pindah Agama

    Intisari:

     

     

    Pendirian rumah ibadat wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan khusus. Persyaratan khusus tersebut meliputi:

    1.    Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;

    2.    Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

    3.    Rekomendasi tertulis dari kantor departemen agama kabupaten/kota; dan

    4.    Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota.

     

    Perlu diketahui, bahwa Anda harus melihat kembali peraturan pada masing-masing daerah karena dalam peraturan di masing-masing daerah diatur lebih rinci lagi. Seperti misalnya di Jakarta dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat diatur lebih rinci mengenai pembangunan rumah ibadat.

     

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

     

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

     

     

    Ulasan:

     

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

     

    Tata cara pendirian rumah ibadat diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (“Peraturan Bersama 2 Menteri”).

     

    Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.[1]

     

    Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.[2] Pendirian rumah ibadat tesebut dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.[3]

     

    Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk yang digunakan adalah batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.[4]

     

    Persyaratan Mendirikan Rumah Ibadat

    Pendirian rumah ibadat wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu, juga harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi:[5]

    1.    daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;

    2.    dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

    3.    rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan

    4.    rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota.

     

    Jika persyaratan 90 nama dan KTP pengguna rumah ibadat terpenuhi tetapi syarat dukungan masyarakat setempat belum terpenuhi, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.[6]

     

    Permohonan pendirian diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.[7] Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.[8]

     

    Kemudian, Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh panitia.[9]

     

    Perlu diketahui, bahwa Anda harus melihat kembali peraturan pada masing-masing daerah karena dalam peraturan di masing-masing daerah diatur lebih rinci lagi. Seperti misalnya di Jakarta dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat (“Pegub 83/2012”) diatur lebih rinci mengenai pembangunan rumah ibadat.

     

    Pergub 83/2012 mengatur bahwa setiap pembangunan rumah ibadat harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan prinsip dari Gubernur.[10]

     

    Persetujuan prinsip tersebut, diberikan atas permohonan tertulis pengurus/panitia pembangunan rumah ibadat kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual setelah memenuhi:[11]

    a.    persyaratan administratif;

    b.    persyaratan teknis bangunan gedung; dan

    c.    persyaratan khusus.

     

    Persyaratan administratif-nya yaitu :[12]

    a.    surat keterangan dari Lurah setempat yang menyebutkan tentang keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah pemeluk agama yang bersangkutan di wilayah Kelurahan dan kebenaran lokasi tanah dan status kepemilikan tidak dalam sengketa;

    b.    bukti kepemilikan lahan dengan melampirkan surat keterangan tentang status tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat atau Akte Ikrar Wakaf dari Kantor Urusan Agama setempat atau persetujuan pemanfaatan tanah dari instansi pemerintah apabila tanah milik Pemerintah/Non Pemerintah atau lembaga lainnya;

    c.    ketetapan rencana kota dan rencana tata letak bangunan;

    d.    rencana gambar bangunan;

    e.    daftar susunan pengurus/panitia pembangunan rumah ibadat yang diketahui Lurah setempat; dan

    f.     rencana anggaran biaya yang dibutuhkan.

     

    Sedangkan persyaratan teknis bangunan gedung adalah memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung dan peruntukan tanah rumah ibadat.[13]

     

    Kemudian persyaratan khususnya adalah:[14]

    a.    daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat;

    b.    dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang termasuk di dalamnya pemuka masyarakat/tokoh masyarakat (Ketua RT/RW/LMK dan Tokoh Agama) yang berdomisili dalam radius 500 m dari lokasi pembangunan rumah ibadat yang dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing (secara perorangan) di atas materai yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

    c.    rekomendasi tertulis Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;

    d.    rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat Provinsi; dan

    e.    rekomendasi tertulis Walikota/Bupati.

     

    Jadi untuk medirikan sebuah rumah ibadat, harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di atas.

     

    Selengkapnya mengenai rumah ibadat juga dapat Anda simak dalam artikel Hukum Berkaitan dengan Kegiatan Rumah Ibadat.

     

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

     

    DASAR HUKUM

    1.    Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

    2.    Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat

     



    [1] Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama 2 Menteri

    [2] Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bersama 2 Menteri

    [3] Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bersama 2 Menteri

    [4] Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bersama 2 Menteri

    [5] Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama 2 Menteri

    [6] Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama 2 Menteri

    [7] Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bersama 2 Menteri

    [8] Pasal 1 angka 7 Peraturan Bersama 2 Menteri

    [9] Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bersama 2 Menteri

    [10] Pasal 2 ayat (1) Pergub 83/2012

    [11] Pasal 2 ayat (2) Pergub 83/2012

    [12] Pasal 3 Pergub 83/2012

    [13] Pasal 4 Pergub 83/2012

    [14] Pasal 5 Pergub 83/2012

     

    Tags

    hukumonline
    hukum

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama

    15 Mei 2024
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!