Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemuktahiran dari artikel dengan judul sama dan pertama kali dipublikasikan pada 8 September 2022.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Penyanderaan yang Anda alami dikenal sebagai paksa badan atau gijezeling yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan upaya paksa menempatkan atau memasukkan seseorang ke Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.
Jika melihat ketentuan dalam KUHP lama yang sudah tidak berlaku, tidak ada ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur tindak pidana panyanderaan. Meskipun demikian, menurut hemat kami penyanderaan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap kemerdekaan orang, sebagaimana diatur dalam KUHP lama dan juga diatur dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[1] Berikut bunyi pasalnya:
Pasal 333 KUHP | Pasal 446 UU 1/2023 |
- Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.
| - Setiap Orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi orang yang memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum tersebut.
|
Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan Pasal 333 ayat (1) KUHP lama adalah sebagai berikut-unsur:
- barang siapa;
- dengan sengaja;
- melawan hukum; dan
- merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian.
Adapun menurut Penjelasan Pasal 446 ayat (1) UU 1/2023, merampas kemerdekaan dilakukan baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Lalu, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan merampas kebebasan seseorang bukan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berbeda dari pengaturan dalam KUHP lama, sepanjang penelusuran kami, tindak pidana penyanderaan dalam UU 1/2023 diatur secara spesifik dalam Pasal 451 UU 1/2023, sebagai berikut:
Setiap Orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 451 UU 1/2023, penyanderaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan dilakukan agar orang yang disandera tetap berada di tempat kediamannya atau di tempat lain dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Kembali pada kondisi yang Anda alami, jika dihubungkan pada unsur pidana dalam Pasal 451 UU 1/2023 maka perbuatan perusahaan Anda telah melawan hukum sebagaimana dalam ketentuan tersebut.
Setelah mengetahui bahwa tindakan perusahaan melawan hukum yaitu melakukan tindak pidana penyanderaan, Anda juga perlu mengetahui perihal kebebasan pribadi yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (“HAM”).
HAM pada prinsipnya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagaimana Pasal 4 UU HAM telah mengamanatkan sebagai berikut:
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
Menyusul dengan bunyi Pasal 34 UU HAM juga memperkuat perlindungan atas hak kebebasan pribadi, yaitu setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
Hal ini juga berkaitan dengan fakta bahwa kewenangan penahanan hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sebagaimana bunyi Pasal 20 KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,[2] dan Pasal 99 UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026,[3] yaitu:
Pasal 20 KUHAP | Pasal 99 UU 20/2025 |
- Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan;
- Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
| - Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan.
- Penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan atas perintah penyidik.
- PPNS dan penyidik tertentu tidak dapat melakukan penahanan kecuali atas perintah penyidik polri.
- Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
|
Kemudian timbul pertanyaan, apakah perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyanderaan yang dilakukan terhadap Anda? Dalam bidang perdata dan pidana, kedudukan perusahaan jelas berbeda. Sudah sejak lama bidang perdata mengakui adanya perusahaan atau badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Namun berbeda dengan hukum pidana, subjek hukum pidana adalah orang secara fisik atau jika perbuatan pidana dilakukan oleh korporasi atau perusahaan, maka hal ini terkait perbuatan manusia (direksi).
Namun seiring dengan adanya Perma 13/2016 lebih tepatnya pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma 13/2016 menyebutkan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Dengan demikian, keberadaan perusahaan atau korporasi dalam hukum pidana telah mendapatkan pengakuan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Lebih lanjut, dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain:[4]
- korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Baca juga: Praperadilan atas Lamanya Masa Penahanan Tersangka
Perkara yang hampir sama pernah diputuskan hingga tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/PID/2019 di mana para terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan merampas kemerdekaan orang lain (hal. 9).
Perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah menyuruh para saksi korban untuk berhenti bekerja menanam pilar dan memaksa membawa para saksi korban ke kampung Puujawa dengan cara didorong dan setelah sampai di kampung, para terdakwa tanpa bermusyawarah dengan para saksi korban membuat surat pernyataan bersedia mencabut pilar sebagai syarat agar para saksi korban dipulangkan (hal. 7-8).
Hal ini serupa dengan kondisi yang Anda alami yaitu ditahan di kantor dan tidak boleh ke luar sebelum mengembalikan uang. Jadi, kami berpendapat perbuatan perusahaan Anda dan para terdakwa dapat dikenakan Pasal 451 UU 1/2023 tentang tindak pidana penyanderaan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Putusan:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/PID/2019.