Bacaan 7 Menit
Sepengetahuan saya, dalam UU 11/2012 diatur pidana dengan syarat sebagai salah satu hukuman/sanksi. Bagaimana pelaksanaannya di Indonesia? Selain itu, saya juga menemukan bahwa pelaku tindak pidana yang termasuk anak di bawah umur selalu dikenakan hukuman pidana pada umumnya (penjara) dan sedikit yang diversi. Bagaimana pengaturan dan dasar hukumnya? Terima kasih
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pidana Bersyarat Terhadap Anak dalam Praktik yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Februari 2015.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya, peradilan anak bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.[1] Penjatuhan sanksi harus mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kewajiban pendekatan restorative justice harus diutamakan dan asas The Best Interest of the Child juga harus menjadi acuan dalam menerapkan sanksi bagi anak. Dalam asas-asas umum The Beijing Rule juga telah diisyaratkan bahwa terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dihindarkan dari proses peradilan pidana.[2]
Kemudian, segala ketentuan dalam menjalani proses peradilan anak di Indonesia berpedoman pada UU SPPA. Misalnya saja, jenis sanksi pidana bagi anak diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:
Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.
Selanjutnya, Pasal 81 ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 81 ayat (6) UU SPPA yang mengatur jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, salah satu jenis pidana pokok bagi anak yaitu pidana dengan syarat. Singkatnya, pidana bersyarat ini menurut Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi merupakan pemidanaan yang pidananya digantungkan pada syarat tertentu.[3] Tri Jata Ayu Pramesti (penulis sebelumnya) menjelaskan bahwa ada syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi jika hakim menjatuhkan pidana dengan syarat. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.[4]
Selain itu, pidana dengan syarat terhadap anak dapat dijatuhkan paling lama 3 tahun dan anak harus tetap mengikuti wajib belajar 9 tahun selama menjalani pidana dengan syarat.[5]
Contoh pelaksanaan pidana bersyarat pada anak dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp. Dalam putusan tersebut, anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pengawasan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan, dengan syarat umum yaitu anak tidak melakukan tindak pidana selama masa pengawasan 6 bulan dan memenuhi perjanjian kesepakatan perdamaian dengan melangsungkan pernikahan dengan anak korban. Sedangkan syarat khusus yang harus dilakukan oleh anak yaitu wajib lapor diri pada Jaksa Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk kepentingan pengawasan sebanyak 1 kali setiap 1 bulan sekali selama 1 tahun. (hal. 2)
Menurut Pasal 1 angka (7) UU SPPA, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi atau diversion dalam peradilan anak merujuk pada pendekatan yang mengalihkan anak pelaku tindak pidana dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian alternatif yang lebih menekankan pada rehabilitasi, pembinaan, dan pemulihan. Tujuan dari diversi adalah untuk menghindari stigma negatif, menghindari hukuman yang keras, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku mereka.[6]
Namun perlu diingat bahwa menurut Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Sepanjang penelusuran kami, jika anak melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat dilaksanakannya diversi, proses diversi wajib dilakukan dalam setiap tahapan pemeriksaan. Jika berhasil, diversi akan menghasilkan suatu kesepakatan. Kesepakatan diversi ini harus mendapatkan persetujuan korban, sehingga dapat kita ketahui bahwa harus ada keaktifan korban dalam proses diversi yang bertujuan agar proses pemulihan dapat memenuhi keadilan bagi semua pihak. Kesepakatan yang dihasilkan kemudian akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi sebagaimana telah ditentukan dalam UU SPPA, baik melalui perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi maupun penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan Anda mengenai anak di bawah umur yang dikenakan sanksi pidana dan hanya sedikit diversi, dalam hal ini kamin telah menjelaskan bahwa diversi hanya dapat dilakukan jika syarat dalam UU SPPA terpenuhi. Lalu, terkait anak di bawah umur yang dikenakan sanksi pidana, perlu dipahami sebelumnya bahwa menurut Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.
Namun, jika anak berusia 14-18 tahun, maka dapat dikenakan sanksi pidana baik pidana pokok maupun tambahan. Apabila anak dikenai sanksi berupa pidana pokok misalnya penjara, maka ketentuannya harus mengacu pada pasal 81 ayat (2) UU SPPA yaitu pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA ditegaskan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.
Berdasarkan uraian tersebut, kami simpulkan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada anak sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Kemudian, berkaitan dengan diversi dalam penyelesaian perkara anak, perlu diingat bahwa untuk diterapkannya sebuah diversi, perkara yang dimaksud harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Jika tidak terpenuhi, maka diversi tidak dapat dilakukan. Namun, meski diversi tidak dapat dilakukan, pemidanaan terhadap anak tetap harus menyesuaikan ketentuan dalam UU SPPA.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Putusan:
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srp.
Referensi:
[1]Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT Refika Aditama, 2013, hal. 192.
[2]Kusno Adi. Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak. Malang: UMM Press, 2009, hal. 57
[3] Eldytha Giovani, Elly Sudarti, dan Dessy Rakhmawati. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian. PAMPAS:Journal Of Criminal Law, Vol.5, No.2, 2024, hal. 176
[4] Pasal 73 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”)
[5] Pasal 73 ayat (8) UU SPPA
[6] Zainuddin Ali. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 76
