Bisakah Pasangan Selingkuh Tanpa Berhubungan Badan Dipidana?

PERTANYAAN

Istri mengaku selingkuh tapi tidak sampai berhubungan badan. Hanya ciuman dan meremas payudara. Adakah pidana selingkuh? Jika ada, bisa dijerat dengan undang-undang apa dan pasal berapa?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah? yang dibuat oleh Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 30 April 2020, kemudian pertama kali dimutakhirkan pada 24 Agustus 2022 oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., kedua kali dimutakhirkan oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 22 Juni 2023, dan ketiga kali dimutakhirkan pada 05 September 2024.

KLINIK TERKAIT

Bisakah Suami Kepergok Selingkuh Dipenjara?

05 Jan, 2026

Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?

31 Des, 2025

Apakah Nikah Siri Itu Zina?

24 Okt, 2025

Jika Wali Kota Selingkuh, Bisakah Diberhentikan dari Jabatannya?

11 Jan, 2024

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Alasan Perceraian

Menjawab pertanyaan Anda, dikaitkan dengan perkawinan, pihak istri mengakui telah berselingkuh dengan pria lain, walau belum berhubungan badan. Menurut hemat kami, ini merupakan perbuatan yang mengingkari prinsip perkawinan. Hal ini karena pada dasarnya, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Dengan perkawinan, dua orang yang berlainan jenis diikat secara lahir, batin, dan hukum dalam suatu ikatan.

Menurut Nafiatul Munawaroh (penulis sebelumnya), ikatan lahir terkait dengan hubungan biologis, ikatan badaniah. Artinya, dalam perkawinan, suami dan istri hanya dapat melakukan hubungan biologis di antara mereka berdua saja.

Lebih lanjut, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.^[2] Suami istri juga wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.^[3]

Dalam Pasal 83 ayat (1) KHI, diterangkan pula kewajiban bagi seorang istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri dapat dianggap nusyuz (durhaka) jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, kecuali dengan alasan yang sah.^[4]

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.^[5]

Gugatan yang dimaksud adalah gugatan perceraian. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.^[6]

Adanya salah satu pihak yang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan sendiri dapat menjadi salah satu alasan perceraian.^[7]

Baca juga: Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan KHI

Lantas, bisakah pasangan selingkuh tanpa berhubungan badan dipidana?

Pidana Selingkuh dalam KUHP Baru

Perselingkuhan dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana perzinaan, yang diatur dalam Pasal 411 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[8] yaitu tahun 2026. Namun, untuk memperkaya pemahaman Anda, kami juga akan membandingkan ketentuannya dengan KUHP lama yang sudah tidak berlaku. Berikut adalah bunyi pasalnya:

Pasal 284 KUHP

Pasal 411 UU 1/2023

Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan: 1 a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2 a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[9] Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Selanjutnya, disarikan dari artikel Berduaan dengan Pacar di Kamar Hotel Bisa Dipidana?, secara historis, Pasal 284 KUHP lama mensyaratkan tindak pidana perzinaan dilakukan oleh pria dan wanita yang telah menikah.[10]

Namun, dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru, perzinaan dapat dijerat kepada pria dan wanita yang belum menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 411 ayat (1) jo. Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023, yaitu perzinaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau pidana denda maksimal Rp10 juta.

Makna dari ‘orang yang bukan suami atau istrinya’ ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 411 ayat (1) UU 1/2023 sebagai berikut:

1. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
2. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
3. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
4. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut dalam ikatan perkawinan; atau
5. laki-kaki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Baca juga: Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan

Pasal Kohabitasi dalam KUHP Baru

Sebagai informasi, selain pidana perzinaan sebagaimana dimaksud Pasal 411 UU 1/2023 di atas, pidana selingkuh dalam KUHP baru dapat dikaitkan pula dengan perbuatan kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.

Jika istri Anda melakukan kohabitasi, Anda dapat melaporkan perbuatan istri atas tindak pidana kohabitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 412 UU 1/2023 yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[11]
2. Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
   1. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
   2. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Baca juga: Pasal yang Menjerat Pelaku Kohabitasi

Oleh karena itu, menurut hemat kami, istri Anda hanya dapat dipidana jika perselingkuhan tersebut melibatkan kohabitasi atau hubungan badan (telah terjadi penetrasi alat kelamin). Jika misalnya hanya berciuman dan meremas payudara, keduanya tidak dapat dijatuhi pidana selingkuh.

Baca juga: Risiko Hukum Menjadi ‘Pelakor’

Demikian jawaban kami terkait pidana selingkuh bagi istri sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

---

[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”).

^[2] Pasal 30 UU Perkawinan.

^[3] Pasal 33 UU Perkawinan.

^[4] Pasal 84 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

^[5] Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan.

^[6] Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan.

^[7] Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a UU Perkawinan.

[8] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).

[9] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023.

[10] Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[11] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023.