Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Prinsip Kehati-hatian dan Ruang Lingkup Hukum Perbankan

Prinsip Kehati-hatian dan Ruang Lingkup Hukum Perbankan

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud dengan hukum perbankan dan apa saja ruang lingkup pengaturan dalam hukum perbankan? Bagaimana prinsip kehati-hatian (prudential principle) diterapkan dalam praktik perbankan di Indonesia? Lalu, bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan kepada nasabah dan bank?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Definisi Hukum Perbankan

    Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan Modern menjabarkan pengertian terkait hukum perbankan sebagai serangkaian hukum positif yang masih berlaku sampai saat ini baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lainnya yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.[1]

    Adapun dari pengertian hukum perbankan, diketahui ruang lingkup perbankan meliputi:[2]

    • Dasar-dasar perbankan yang menyangkut asas-asas kegiatan perbankan;
    • Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan termasuk kaidah dan badan hukum pengelolanya;
    • Kaidah perbankan yang secara khusus memperlihatkan kepentingan umum;
    • Kaidah yang mengatur struktur organisasi yang mendukung kebijaksanaan ekonomi dan moneter pemerintah;
    • Kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian; dan
    • Peraturan-peraturan hukum itu satu sama lain.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pengertian perbankan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

    Selanjutnya, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan dapat melakukan kegiatan usaha layanan jasa keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat berdasarkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan.

    Dalam konteks hukum perbankan, dapat dipahami jika hukum perbankan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur kegiatan dan penyelenggaraan usaha perbankan, baik yang berkaitan dengan bank sebagai badan usaha maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dalam menjalankan kegiatan usaha dan pengelolaan dana masyarakat.

    Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan

    Merujuk kepada Pasal 2 jo. Pasal 20A ayat (1) UU Perbankan, kegiatan usaha perbankan di Indonesia harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha terutama untuk pemberian kredit. Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup kewajiban bank untuk mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam, karakter, kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan.[3]

    Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian terdapat dalam pemberian Batas Maksimum Pemberian Kredit (“BMPK”) melalui penyediaan dana dengan persentase maksimum kepada pihak terkait maupun selain pihak terkait.[4] Berdasarkan pengertian ini, POJK 32/2018 memberikan klasifikasi jika peminjam tersebut termasuk juga dengan nasabah perorangan atau perusahaan yang memperoleh penyediaan dana dari bank.

    Dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko atas BMPK, bank wajib memiliki kebijakan, pedoman dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana paling sedikit meliputi:[5]

    1. Standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan peminjam dan kelompok peminjam;
    2. Standar dan kriteria untuk penetapan batas penyediaan dana;
    3. Sistem informasi manajemen penyediaan dana;
    4. Sistem pemantauan penyediaan dana; dan
    5. Penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi penyediaan dana.

    Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyediaan dana dilakukan supaya dapat terlaksana secara wajar (arm’s length basis) yang disesuaikan dengan kemampuan permodalan bank, dan tidak terkonsentrasi secara signifikan kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu.[6] Salah satu kebijakan atas pemberian BMPK kepada nasabah adalah penyaluran dana oleh Bank Perkreditan Rakyat (“BPR”) kepada nasabah sebagai peminjam yang ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR[7] yang dimana sebelumnya BPR mempunyai kewajiban untuk melakukan penggolongan atas nasabah tersebut terlebih dahulu.

    Bentuk penerapan prinsip kehati-hatian melalui BMPK merupakan salah satu contoh dalam penyediaan dana atau penyaluran dana sehingga tidak terpusat pada individual atau kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu. Penerapan ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehatian-hatian dan juga memastikan jika seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap produk keuangan perbankan[8] dan menjaga tingkat kesehatan bank.

    Bentuk Perlindungan Hukum Atas Nasabah dan Bank

    Ruang lingkup perbankan juga tidak hanya termasuk penerapan prinsip, tetapi juga hak dan kewajiban nasabah dan bank melalui perlindungan hukum. Peraturan perundang-undangan telah memberikan mekanisme, upaya atau instrumen untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah maupun bank.

    Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

    Dalam perlindungan hukum terhadap nasabah, dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen mengatur klausul baku yang secara khusus dan melarang bagi pelaku usaha, khususnya bank, untuk mencantumkan klausula baku yang berpotensi mengalihkan tanggung jawab, melucuti hak-hak konsumen, atau memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk secara sepihak melakukan tindakan yang merugikan konsumen. UU Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada nasabah bank sebagai konsumen, karena memberikan hak kepada nasabah untuk mendapatkan ganti rugi.[9]

    Lebih lanjut, Pasal 44 ayat (5) jo. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) POJK 22/2023, bank umum sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”) wajib mencantumkan kesepakatan pemilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan/atau luar pengadilan dalam perjanjian termasuk memberikan pemahaman dan waktu yang cukup kepada konsumen untuk memahami klausul perjanjian.

    PUJK wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen salah satunya menerapkan prinsip penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.[10] Proses pengaduan terlebih dahulu dilaksanakan terutama jika pengaduan tersebut termasuk ke dalam layanan Pengaduan Berindikasi Sengketa yang didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan konsumen/nasabah yang disebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materi, wajar dan secara langsung pada konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan yang telah disepakati.[11]

    Apabila tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh bank, maka nasabah dapat mengajukan sengketa kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan yang mendapat persetujuan dari OJK atau kepada pengadilan.[12]

    Perlindungan Hukum Terhadap Bank

    Terkait perlindungan hukum tidak hanya dilakukan untuk nasabah tetapi juga untuk bank. Berdasarkan Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, bank sebagai pelaku usaha berhak untuk:

    • Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
    • Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
    • Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
    • Mendapat rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

    Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) POJK 22/2023 juga menjabarkan jika PUJK berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik salah satunya dengan meminta konsumen untuk memenuhi kesepakatan antara konsumen dan PUJK termasuk kesepakatan pemenuhan perjanjian dan kesepakatan penyelesaian pengaduan dan sengketa.

    Lebih lanjut, Pasal 10 POJK 22/2023 juga memberikan hak kepada bank sebagai PUJK jika apabila PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh konsumen, maka PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul.

    Berdasarkan Pasal 82 jo. Pasal 84 POJK 22/2023, PUJK dapat melakukan pembelaan diri di dalam penyelesaian sengketa konsumen sehingga apabila kerugian konsumen terbukti secara hukum tidak diakibatkan oleh produk dan/atau layanan milik PUJK, maka PUJK tersebut berhak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik yang bentuknya ditentukan oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal proses sengketa, bank selaku PUJK juga melakukan proses pembuktian yang membuktikan bahwa produk dan/atau layanan yang diberikan oleh PUJK telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Berdasarkan hal ini, peraturan perundang-undangan juga menjamin perlindungan hukum terhadap bank sebagai PUJK supaya sektor jasa keuangan memiliki kinerja yang sehat dan hati-hati (prudent) dalam mencapai kesinambungan usaha yang terjaga dan tumbuh secara berkelanjutan.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
    2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
    3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
    4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum;
    5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum;
    6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
    7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

    Referensi:

    1. H. R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi: The Bankers Hand Book, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
    2. Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998), cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

    [1] Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 14

    [2] H. R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi: The Bankers Hand Book, Bandung: Citra Aditya Bakti cet. ke-1, 2005, hal. 2

    [5] Pasal 3 ayat (2) dan (3) POJK 32/2018

    [6] Penjelasan Pasal 3 POJK 32/2018

    [8] Penjelasan POJK 23/2022

    [11] Pasal 1 angka 7 POJK 22/2023

    [12] Pasal 82 ayat (1) huruf (b) POJK 22/2023

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000