Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Prosedur Pemanggilan Advokat yang Diduga Melanggar Hukum yang dibuat oleh Juliandy Dasdo Tambun, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 07 Februrari 2013.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Anda menyebutkan bahwa advokat yang bersangkutan melakukan penganiayaan berat, yang merupakan tindak pidana yang diatur di dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Untuk memperkaya wawasan Anda, kami juga akan menyajikan ketentuan penganiayaan berat dalam KUHP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Advokat menurut Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Dalam menjalankan tugasnya, advokat harus berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.[1] Salah satunya adalah advokat memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana, hanya untuk kepentingan membela kliennya berupa pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan secara proporsional.[2]
Namun, jika advokat melakukan suatu tindak pidana, ia tetap dapat dipidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan dapat dikenai sanksi etik berupa pemberhentian dari profesinya.[3]
Lantas, apakah proses advokat yang berstatus sebagai tersangka harus melalui organisasi advokat?
Secara historis, terdapat MoU Polri dan PERADI Tahun 2012 yang mengatur bahwa pemanggilan advokat anggota PERADI yang berstatus sebagai saksi atau tersangka oleh penyidik perlu melalui cabang PERADI setempat atau cabang PERADI terdekat atau Dewan Pimpinan Nasional (“DPN”) PERADI dengan melampirkan uraian singkat tentang kasus posisi dari tindak pidana yang terkait dengan advokat.[4]
Namun, nota kesepahaman atau MoU tersebut sudah tidak berlaku karena terdapat klausul yang menyatakan bahwa MoU berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 tahun sejak tanggal ditandatangani,[5] yaitu tanggal 27 Februari 2012, kecuali jika diperpanjang.[6] Sehingga, sejak tanggal 27 Februari 2017, MoU tersebut sudah tidak berlaku, karena sepanjang penelusuran kami, hingga artikel ini diterbitkan PERADI dan Polri belum melakukan perpanjangan terhadap MoU tersebut.
Dengan demikian, prosedur pemanggilan advokat yang berstatus sebagai tersangka mengikuti prosedur hukum acara pidana yang berlaku yaitu UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.
Berdasarkan Pasal 26 UU 20/2025 diatur bahwa penyidik berwenang memanggil saksi atau tersangka untuk dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan jangka waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.
Saksi atau tersangka yang dipanggil wajib datang di hadapan penyidik. Jika tidak hadir, penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa tersangka atau saksi kepada penyidik.[7]
Jika saksi atau tersangka yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut, maka penyidik dapat datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.[8]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Kode Etik Advokat Indonesia.
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.
[1] Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”)
[2] Pasal 7 huruf g Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 16 UU Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013
[3] Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Advokat
[4] Pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor B/7/11/2012; 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 Tahun 2012 tentang Proses Penyidikan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Profesi Advokat (“MoU Polri dan Peradi Tahun 2012”)
[5] Pasal 8 ayat (1) MoU Polri dan Peradi Tahun 2012
[6] Pasal 8 ayat (2) MoU Polri dan Peradi Tahun 2012
[7] Pasal 28 UU 20/2025
[8] Pasal 29 ayat (1) UU 20/2025