Bisnis
Prosedur Permohonan Kepailitan Perusahaan Efek

PERTANYAAN
DalamUU Kepailitan, bagaimana prosedur kepailitan suatu perusahaan efek?



DalamUU Kepailitan, bagaimana prosedur kepailitan suatu perusahaan efek?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kepailitan Perusahaan Efek yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 13 Juli 2010.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perusahaan efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan seperti penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau manajer investasi.[1]
Kemudian, berkenaan dengan kepailitan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Hal ini diatur di dalam Pasal 8B UU P2SK yang menyatakan bahwa OJK merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) terhadap debitur yang merupakan perusahaan efek.
Wewenang untuk mengajukan permohonan kepailitan tersebut berada pada OJK karena kegiatan perusahaan efek berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan OJK.[2]
Secara historis, wewenang tersebut dulu berada pada Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Namun, aturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 327 huruf a UU P2SK.
Regulasi yang secara teknis mengatur prosedur pengajuan pailit terhadap perusahaan efek adalah POJK 21/2022.
OJK hanya dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan efek dengan dasar:[3]
Kemudian, berdasarkan analisis kami, peraturan OJK ini secara implisit memuat “telaah” dari OJK agar proses kepailitan ataupun PKPU merupakan upaya terakhir dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban perusahaan efek kepada para krediturnya.
Hal tersebut dapat dilihat dari teknis permohonan pailit oleh kreditur diajukan terlebih dahulu ke OJK. Berikut prosedur lengkapnya:
Selain atas permohonan dari kreditur kepada OJK, kepailitan perusahaan efek juga dapat dimohonkan oleh perusahaan efek sendiri. Berikut prosedurnya:[7]
Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, OJK juga berwenang mengajukan permohonan kepailitan meski tanpa ada permohonan dari kreditur atau perusahaan efek sendiri terlebih dahulu.[8] OJK dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan terhadap perusahaan efek berdasarkan permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum.[9]
Setelah ada permohonan pernyataan kepailitan, OJK akan melakukan penelaahan paling lama 45 hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, untuk menyatakan permohonan kepailitan oleh kreditur atau perusahaan efek layak atau tidak diajukan ke pengadilan.[10]
Apabila hasil penelaahan menunjukkan bahwa perusahaan efek masih mampu membayar utang dan menjalankan kegiatan usaha secara normal, OJK akan menyatakan permohonan tersebut tidak layak diajukan ke Pengadilan Niaga.[11]
Dalam kondisi tersebut, OJK dapat mendorong penyelesaian melalui mekanisme mediasi, yang hasil kesepakatannya wajib dilaporkan oleh perusahaan efek kepada OJK.[12] Jika perusahaan efek mengabaikan perintah untuk melakukan mediasi atau tindak lanjut dari OJK, lembaga ini berwenang mengenakan perintah tindakan tertentu sebagai bentuk pengawasan prudensial di sektor pasar modal.[13]
Sebaliknya, jika perusahaan efek dinilai benar-benar tidak mampu membayar utang dan tidak dapat beroperasi secara normal, OJK akan menyatakan permohonan pailit layak diajukanke pengadilan.[14]
Segera setelah pernyataan layak tersebut dikeluarkan, OJK berwenang membekukan kegiatan usaha perusahaan dan mewajibkan debitur untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah serta transaksi efek dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja sejak permohonan kepailitan dinyatakan layak diajukan ke pengadilan.[15]
Guna memastikan perlindungan nasabah tetap terjaga, Pasal 10 ayat (4) POJK 21/2022 memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan tindakan preventif, mulai dari memindahkan portofolio investasi ke manajer investasi lain, melikuidasi portofolio, hingga memblokir aset nasabah.
Kemudian, sesuai dengan Pasal 10 ayat (5) dan (6)POJK 21/2022, permohonan pailit baru akan diajukan secara resmi oleh OJK ke Pengadilan Niaga setelah seluruh proses penyelesaian kewajiban nasabah rampung, dengan ketentuan bahwa seluruh biaya permohonan menjadi beban pihak pemohon.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (“UU P2SK”) yang mengubah Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
[2] Penjelasan Pasal 8B UU P2SK
[3] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek (“POJK 21/2022”)
[4] Pasal 5 ayat (1) POJK 21/2022
[5] Pasal 5 ayat (2) POJK 21/2022
[6] Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
[7] Pasal 6 POJK 21/2022
[8] Pasal 4 POJK 21/2022
[9] Pasal 3 ayat (5) POJK 21/2022
[10] Pasal 8 ayat (1) POJK 21/2022
[11] Pasal 9 ayat (1) POJK 21/2022
[12] Pasal 9 ayat (2) s.d. (4) POJK 21/2022
[13] Pasal 9 ayat (5) POJK 21/2022
[14] Pasal 10 ayat (1) POJK 21/2022
[15] Pasal 10 ayat (2) dan (3) POJK 21/2022