Adakah Risiko Hukum Jabatan Direksi?

PERTANYAAN

Saya ingin menanyakan apa saja hak dan risiko apabila seseorang menduduki jabatan direktur? Untuk contoh kasus yang lebih spesifik mengenai risiko jabatan direktur, apakah benar jika perusahaan tersandung masalah hukum (misalnya pailit) orang nomor satu yang akan menerima sanksi hukum adalah direktur?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Risiko Hukum Jabatan Direksi yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 20 September 2013.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hak-Hak Direksi

Perlu ketahui sebelumnya, istilah yang digunakan dalam UU PT sebagaimana telah diperbaharui oleh Perppu Cipta Kerja bukan direktur, melainkan direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (“AD”).[1]

Dalam menjalankan sebuah perseroan, direksi tentunya memiliki tugas dan wewenang. Untuk memahami apa saja tugas direksi dan kewenangannya, Anda dapat membaca artikel Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan Terbatas.

Selanjutnya, mengenai hak-hak direksi, sepanjang penelusuran kami UU PT tidak mengatur secara tegas mengenai hak-hak direksi. Namun, terdapat beberapa ketentuan mengenai hal-hal yang berhak diperoleh direksi. Misalnya, berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UU PT, hak yang dimiliki oleh direksi perseroan adalah hak atas gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Baca juga: Aturan Besaran Gaji dan THR Direksi

Selain berhak atas gaji dan tunjangan, dalam melakukan pengurusan perseroan, direksi berhak untuk memberikan kuasa tertulis kepada 1 orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.[2] Direksi juga berhak untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.[3]

Tanggung Jawab Direksi

Mengenai tanggung jawab direksi, Tri Jata Ayu Pramesti (penulis sebelumnya) merujuk pada pendapat ahli hukum perseroan, Fred B. G. Tumbuan dalam makalahnya yang berjudul Mencermati Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan UU PT dan UU BUMN. Makalah tersebut disampaikan saat Fred menjadi pembicara dalam Seminar Hukum Multidisipliner: Kriminalisasi Tindakan dan Kebijakan Korporasi pada 8 Mei 2013.

Dalam makalahnya, Fred menjelaskan bahwa tugas dan wewenang direksi terdiri dari:

1. Pengurusan

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang direksi dalam pengurusan perseroan diatur dalam Pasal 92 UU PT. Dalam pengurusan, direksi menjalankan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.[4] Pengurusan suatu perseroan juga tidak terlepas dari tanggung jawab kolegial. Artinya, tiap-tiap anggota direksi berwenang mengurus perseroan secara tanggung renteng.[5]

Fred juga menjelaskan bahwa kedudukan direksi itu mandiri[6] atau yang disebut sebagai Business Judgement Rule, namun ada pembatasan oleh:

1. peraturan perundang-undangan;
2. maksud dan tujuan dalam anggaran dasar;
3. pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar.

Baca juga: Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia

2. Perwakilan

Mengenai pengaturan tugas dan wewenang direksi dalam hal perwakilan diatur dalam Pasal 98 dan 99 UU PT yang pada intinya mengatakan:

1. direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
2. kewenangan direksi untuk mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar, atau keputusan RUPS;
3. direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

1. terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan;
2. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam perwakilan, Fred menambahkan bahwa dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.[7]

Adakah Risiko Hukum Jabatan Direksi?

Menjawab pertanyaan Anda, sepanjang penelusuran kami, UU PT tidak mengenal istilah risiko hukum jabatan direksi. Oleh karena itu, menurut hemat kami, istilah yang tepat lebih menitikberatkan pada tanggung jawab direksi dalam mengurus suatu perseroan. Tanggung jawab itulah yang kemudian menimbulkan konsekuensi atau hal-hal yang dipikul oleh direksi yang disebut dengan risiko. Mengenai tanggung jawab direksi dalam hal perseroan tersandung masalah hukum, dapat merujuk pada Pasal 97 ayat (3) UU PT yang berbunyi:

Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Namun, berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU PT, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabila dapat membuktikan:

1. 1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
   3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, direksi bertanggung jawab untuk memikul kerugian perseroan. Inilah yang disebut dengan risiko direksi. Namun, apabila ia dapat membuktikan hal-hal seperti yang disebut dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita perseroan.

Salah satu contoh tanggung jawab direksi dapat dilihat ketika perusahaan pailit. Untuk kasus kepailitan, kami merujuk pada penjelasan Fred mengenai pertanggungjawaban direksi (liability) jika terjadi kepailitan dalam suatu perseroan. Menurut Fred, pertanggungjawaban direksi jika terjadi kepailitan dalam perseroan dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Perdata (Civil Liability)

Apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.[8]

Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.[9]

2. Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability)

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi direksi jika perseroan mengalami kepailitan diatur dalam KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan[10] yaitu tahun 2026 sebagai berikut.

KUHP	UU 1/2023
Pasal 398 Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan: jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan; jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya; jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6 ayat pertama KUHD dan pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah.	Pasal 516 Pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI yaitu Rp2 miliar,[11] jika: memudahkan atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya yang mengakibatkan kerugian korporasi; dengan maksud menangguhkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, memudahkan atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak dapat memperlihatkan catatan dalam keadaan yang sebenarnya.
Pasal 399 Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan untuk: membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dan budel; telah melijerkan (verureemden) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya; dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat di mana diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah; tidak memenuhi kewajiban mengadakan catatan menurut KUHD atau pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.	Pasal 517 Pengurus atau komisaris korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditur dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.[12]
	Pasal 518 Pengurus atau komisaris korporasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan korporasi tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.[13]

Jadi pada dasarnya, direksi memang merupakan wakil perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini karena perseroan tidak memiliki fisik. Selain itu, jika masalah hukum tersebut diakibatkan oleh kelalaian direksi, maka direksi tersebut juga bertanggung jawab secara pribadi.

Baca juga: Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Jika Perusahaan Pailit

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Referensi:

Fred B.G. Tumbuan. Mencermati Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan UUPT dan UU BUMN, disampaikan dalam Seminar Hukum Multidisipliner: Kriminalisasi Tindakan dan Kebijakan Korporasi pada 8 Mei 2013.

---

[1] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[2] Pasal 103 UU PT

[3] Pasal 98 ayat (1) UU PT

[4] Pasal 92 ayat (1) UU PT

[5] Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 104 ayat (2) UU PT

[6] Lihat Pasal 92 ayat (2) UU PT yang mengatur bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar

[7] Pasal 98 ayat (2) UU PT

[8] Pasal 104 ayat (2) UU PT

[9] Pasal 104 ayat (3) UU PT

[10] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[11] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023

[12] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023

[13] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023