Kewajiban Ruang Laktasi di Tempat Kerja

PERTANYAAN

Saya dengar ada undang-undang yang mengatur kewajiban ibu memberikan ASi, diatur di mana dan bagaimana bunyi pasalnya? Lalu apakah ruang ASI wajib disediakan kantor? Bagaimana standar ruang asi menurut permenkes ruang asi?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Ruang ASI Wajib Ada di Tempat Kerja, Ini Dasar Hukumnya yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pada 26 Januati 2015, lalu dimutakhir pertama kali pada 30 Oktober 2023.

KLINIK TERKAIT

Apakah Memberikan ASI Eksklusif Termasuk HAM?

25 Mar, 2026

Hukumnya Jual Beli ASI

07 Feb, 2025

Larangan bagi Tenaga Kesehatan Memberikan Susu Formula

19 Sep, 2014

Larangan Bagi Tenaga Kesehatan Mempromosikan Susu Formula Bayi

11 Sep, 2012

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hak ASI Menurut Undang-Undang

Ketentuan mengenai pemberian air susu ibu (“ASI”) perlu dipahami dengan membedakan hak bayi dan hak ibu. Peraturan perundang-undangan mengatur hak bayi untuk memperoleh ASI eksklusif serta dukungan yang wajib diberikan kepada ibu selama pemberian ASI.

Hak anak atau bayi untuk mendapatkan ASI bisa ditemukan pada ketentuan Pasal 42 UU Kesehatan, sebagai berikut:

1. Setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 bulan, kecuali atas indikasi medis.
2. Pemberian air susu ibu dilanjutkan sampai dengan usia 2 tahun disertai pemberian makanan pendamping.
3. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
4. Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan di tempat kerja dan tempat/fasilitas umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bayi berhak memperoleh ASI eksklusif hingga berusia 6 bulan, kecuali terdapat indikasi medis yang berupa kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan memberikan air susu ibu sesuai yang ditetapkan oleh tenaga medis.[1] Kemudian, pemberian ASI ini dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun dengan makanan pendamping.

Hak anak untuk mendapat ASI eksklusif juga dapat ditemukan pada hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU KIA, yang salah satunya setiap anak berhak untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan anak berusia 6 bulan dan pemberian ASI dilanjutkan sehingga anak berusia 2 tahun dengan makanan pendamping, kecuali ada indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari anak.

Selain hak anak, UU KIA juga mengatur hak untuk setiap ibu memberikan ASI eksklusif sejak anak dilahirkan sampai dengan anak berusia 6 bulan dan pemberian ASI dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun disertai pemberian makanan pendamping.[2]

Bagaimana jika ibu tidak dapat memberikan ASI? Dalam hal ibu tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi anak, maka pemberian ASI eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.[3] Pemberian ASI oleh pendonor ini dicatat dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[4]

Ruang Laktasi di Tempat Kerja

Berhubungan dengan pertanyaan Anda mengenai apakah ruang laktasi di tempat kerja merupakan kewajiban? Jawaban singkatnya adalah Iya. Kewajiban tempat kerja untuk memiliki ruang ASI atau laktasi tersebar pada beberapa peraturan.

Seperti dalam UU 27/2026 tentang pelindungan ketenagakerjaan yang mewajibkan pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan untuk menyediakan ruang dan fasilitas laktasi serta kesempatan menyusui selama waktu kerja.[5]

Berdasarkan Pasal 112 UU 27/2026, pekerja/buruh perempuan yang masih menyusui anaknya harus diberikan kesempatan dan fasilitas yang layak untuk melakukan laktasi selama waktu kerja. Adapun yang dimaksud dengan laktasi meliputi menyusui, menyiapkan, memerah, dan/atau menyimpan air susu ibu perah.[6]

Kemudian, UU KIA mengharuskan pemberi kerja untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana bagi ibu dan anak yang paling sedikit meliputi dukungan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana di tempat kerja berupa:[7]

1. fasilitas pelayanan kesehatan;
2. penyediaan ruang laktasi; dan
3. tempat penitipan anak.

Selain itu, terdapat juga Pasal 43 PP 28/2024, yang menyatakan bahwa pengurus atau pengelola tempat kerja harus mendorong dan memfasilitasi pemberian ASI eksklusif melalui kebijakan yang mendukung program ASI eksklusif.[8]

Dalam hal tersebut, pengurus atau pengelola tempat kerja harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah air susu ibu sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.[9] Selain penyediaan fasilitas khusus, pengurus atau pengelola tempat kerja juga wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.[10]

Dengan demikian, penyediaan ruang dan fasilitas laktasi merupakan kewajiban pemberi kerja, bukan sekadar kebijakan sukarela. Kewajiban tersebut berlaku bagi pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja perempuan.

Standar Ruang ASI di Tempat Kerja

Kami asumsikan bahwa permenkes ruang ASI yang Anda maksud adalah Permenkes 15/2013. Apa itu ruang ASI? Menurut Pasal 1 angka 3 Permenkes 15/2013, ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi prasarana untuk menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau memberikan konseling menyusui/ASI.

Ruang ASI ini dibangun di bangunan permanen dan dapat merupakan uang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja.[11] Apa saja syarat fisik yang harus disediakan di ruang ASI? Ruang ASI harus memenuhi persyaratan kesehatan,[12] yang berupa:[13]

1. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
2. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
3. lantai keramik/semen/karpet;
4. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
5. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
6. lingkungan cukup tenah jauh dari kebisingan;
7. penerangan dalam rangan cukup dan tidak menyilaukan;
8. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
9. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Selain harus memenuhi syarat ruang ASI, peralatan di ruang ASI tempat kerja juga sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan penyimpanan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.[14] Lebih lanjut, mengenai perlengkapan ruang ASI dapat Anda temukan dalam Pasal 9 Permenkes 15/2013.

Adakah Sanksi Jika Tidak Menyediakan Fasilitas Laktasi?

Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas bahwa penyediaan ruang laktasi merupakan kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja perempuan dan merupakan hak dari pekerja perempuan untuk mendapatkannya.

Menurut hemat kami, terhadap pemberi kerja yang tidak menyediakan ruang laktasi, maka pemberi kerja tersebut telah melakukan tindakan yang mengurangi hak pekerja perempuan untuk menyusui.

Oleh karena itu, perbuatan dijerat dengan Pasal 280 huruf b UU 27/2026 yang menyatakan bahwa setiap pemberi kerja yang melakukan pembatasan, pembedaan perlakuan, atau tindakan yang mengurangi hak pekerja/buruh perempuan karena status perkawinan, kehamilan, persalinan, keguguran, atau kegiatan menyusui, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta.[15]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

---

[1] Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”)

[2] Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (“UU KIA”)

[3] Pasal 12 ayat (3) UU KIA

[4] Pasal 12 ayat (4) UU KIA

[5] Pasal 114 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (“UU 27/2026”)

[6] Penjelasan Pasal 114 ayat (1) huruf b UU 27/2026

[7] Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) UU KIA

[8] Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“PP 28/2024”)

[9] Pasal 43 ayat (4) PP 28/2024

[10] Pasal 43 ayat (5) PP 28/2024

[11] Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (“Permenkes 15/2013”)

[12] Pasal 9 ayat (2) Permenkes 15/2013

[13] Pasal 10 Permenkes 15/2013

[14] Pasal 11 ayat (1) Permenkes 15/2013

[15] Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana