Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Sanksi Jika Tidak Membayar Denda Tilang Elektronik

Sanksi Jika Tidak Membayar Denda Tilang Elektronik
Sanksi Jika Tidak Membayar Denda Tilang Elektronik

PERTANYAAN

Saya ditilang elektronik karena tidak pakai sabuk pengaman. Berapa denda tilang elektronik tidak pakai sabuk pengaman? Apakah benar cek e-tilang dengan plat nomor bisa dilakukan? Bagaimana cara cek tilang online? Lalu, bagaimana cara mendapatkan pembayaran tilang? Jika tidak membayar denda tilang elektronik, apakah ada sanksinya? Selain itu, apakah terdapat perbedaan terkait cek e-tilang Jakarta, cek tilang kejaksaan, dan cek e-tilang polri?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Dasar Hukum Tilang Elektronik

    Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.[1]

    Sedangkan yang dimaksud electronic tilang (“e-tilang”) adalah mekanisme penindakan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (“LLAJ”) berbasis aplikasi secara online yang terintegrasi dengan sistem penyetoran uang titipan denda tilang.[2]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Dasar hukum mengenai e-tilang dapat ditemukan pada Pasal 272 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang LLAJ, dapat digunakan peralatan elektronik, yaitu alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.[3] Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.[4]

    Peralatan elektronik sebagai dasar penindakan pelanggaran LLAJ tersebut, dipertegas kembali dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang menyatakan bahwa penindakan LLAJ didasarkan atas hasil:

    1. temuan dalam proses pemeriksaan kendara bermotor di jalan;
    2. laporan; dan/atau
    3. rekaman peralatan elektronik.

    Kemudian, alat bukti rekaman elektronik sebagaimana disebutkan di atas, dapat diperoleh melalui:[5]

    1. Electronic Traffic Law Enforcement (“ETLE”) statis;
    2. ETLE portabel;
    3. ETLE mobile; dan/atau
    4. perangkat elektronik lainnya.

    Adapun, yang dimaksud ETLE adalah perangkat elektronik berbasis informasi teknologi berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas untuk penegakan hukum di bidang LLAJ.[6]

    Jadi, singkatnya e-tilang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dari mulai penindakan sampai penyelesaian perkara berbasis online.

    Lantas, berapa denda tilang elektronik tidak pakai sabuk pengaman? Menjawab hal tersebut, kami sampaikan bahwa tindakan apa saja yang termasuk pelanggaran lalu lintas pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 316 ayat (1) UU LLAJ.

    Berkaitan dengan sabuk pengaman, sanksinya dapat merujuk pada ketentuan Pasal 289 UU LLAJ yang berbunyi:

    Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

    Menjawab pertanyaan Anda, denda tilang elektronik tidak pakai sabuk pengaman berdasarkan pasal di atas sebesar paling banyak Rp250 ribu.

    Penindakan E-Tilang

    Surat tilang akan diterbitkan oleh Polri atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk menindak pelanggaran lalu lintas[7] yang didasarkan pada alat bukti rekaman elektronik dengan tahapan:[8]

    1. identifikasi;
    2. verifikasi; dan
    3. penerbitan surat konfirmasi.

    Tahap identifikasi dilakukan untuk menilai pelanggaran LLAJ dilakukan terhadap:[9]

    1. Jenis pelanggaran yang terjadi;
    2. Waktu dan tempat kejadian;
    3. Tanda nomor kendaraan bermotor terekam; dan/atau
    4. Biometrik wajah pengemudi.

    Lalu, verifikasi dilaksanakan terhadap hasil identifikasi untuk memeriksa kesesuain dengan data base electronic registration and identification (“ERI”).[10] Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai dengan data base ERI, dilakukan penelitian khusus untuk penyelidikan.[11]

    Selanjut masuk pada tahapan penerbitan surat konfirmasi hasil data verifikasi yang sesuai dengan data base ERI.[12] Surat konfirmasi ini ditujukan kepada pemilik kendaraan bermotor dan/atau pelanggar.[13]

    Setelah menerima surat konfirmasi, pemilik kendaraan dan/atau pelanggar melakukan konfirmasi paling lama 5 hari setelah surat konfirmasi dikirim,[14] yang dilakukan melalui:[15]

    1. laman atau aplikasi yang telah ditentukan; atau
    2. posko penegakan hukum ETLE.

    Konfirmasi tersebut dilakukan dengan cara mengisi:[16]

    1. nomor referensi yang terdapat pada surat konfirmasi;
    2. nomor kendaraan bermotor;
    3. nomor telepon seluler pemilik kendaraan dan/atau pelanggar;
    4. identitas pemilik kendaraan dan/atau pelanggar; dan
    5. pernyataan mengakui atau tidak mengakui pelanggaran LLAJ.

    Jika pemilik kendaraan dan/atau pelanggar mengakui pelanggaran LLAJ, maka diberikan surat tilang dengan dilampiri bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.[17]

    Sedangkan, jika pemilik kendaraan dan/atau pelanggar tidak mengakui melakukan pelanggaran LLAJ dalam surat konfirmasi, dilakukan pemblokiran terhadap data Surat Tanda Nomor Kendaraan (“STNK”).[18]

    Lalu, bagaimana cara mendapatkan nomor pembayaran tilang? Pemilik kendaraan dan/atau pelanggar yang telah menerima surat tilang, diberikan kode pembayaran virtual dari bank persepsi yang ditunjuk dan melakukan pembayaran titipan denda tilang.[19] Jumlah denda yang dititipkan ini sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.[20]

    Setelah denda tilang dititipkan, petugas posko penegakan hukum ETLE menyiapkan berkas perkara tilang[21] yang terdiri atas:[22]

    1. Surat tilang;
    2. Bukti pembayaran titipan denda tilang; dan
    3. Surat konfirmasi tentang pelanggaran ETLE.

    Petugas posko penegakan hukum ETLE menyerahkan berkas perkara tilang paling lambat 3 hari sebelum sidang dilaksanakan dan menginput data tilang ke dalam aplikasi e-tilang Polri yang dikelola oleh korlantas Polri.[23]

    Sebagai informasi, terkait dengan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dapat ditemukan pada Perma 12/2016.

    Cek Tilang Elektronik

    Menjawab pertanyaan Anda terkait cek tilang elektronik, sepanjang penelusuran kami tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai cak e-tilang Jakarta. Merujuk pada laman Cara Cek Pelanggaran Tilang Elektronik ETLE Nasional Secara Online pada website Info Samsat, cara cek tilang elektronik dapat dilakukan secara online melalui beberapa langkah berikut:

    1. Kunjungi Situs e-tilang Polri

    Langkah pertama adalah mengunjungi situs resmi ETLE yang disediakan oleh Polri. Kunjungi situs e-tilang polri pada etle.polri.go.id.

    1. Masukkan Data Kendaraan

    Setelah masuk ke situs, Anda akan diminta untuk memasukkan data kendaraan. Semua data ini bisa dilihat di lembar STNK. Data yang diperlukan ini sebagai berikut:

    1. Plat nomor;
    2. Nomor mesin;
    3. Nomor rangka.

    Apakah benar cek e-tilang dengan plat nomor bisa dilakukan? Jadi, benar bahwa cek e-tilang dengan plat nomor bisa dilakukan karena merupakan salah satu data yang harus dimasukkan.

    1. Periksa Status Tilang

    Klik tombol “lanjut” dan tunggu sistem menampilkan informasi. Jika tidak ada pelanggaran, akan muncul tulisan “data tidak ditemukan”. Bila ada pelanggaran, detail seperti waktu, lokasi, dan tipe pelanggaran akan muncul di layar. Klik “Detail” untuk melihat derai data pelanggaran. Anda bisa mengajukan keberatan apabila pelanggaran pada e-tilang ini tidak sesuai, klik “Sanggah” untuk melakukan sanggahan.

    1. Pembayaran Denda

    Pembayaran dapat dilakukan berbagai metode yang disediakan, seperti transfer bank atau melalui aplikasi pembayaran digital.

    Pembayaran denda ini dilakukan secara tunai atau elektronik ke rekening kejaksaan.[24] Oleh karena itu, cek tilang kejaksaan dan cara bayar tilang online dapat dilakukan melalui laman yang disediakan kejaksaan.

    Untuk melakukan pembayaran tilang online, diperlukan nomor blangko tilang/kode referensi yang ada pada berkas tilang yang didapatkan dari pihak Polri. Adapun tahapannya sebagai berikut:

    1. Kunjungi situs kejaksaan.go.id;
    2. Masukkan nomor blanko tilang/kode referensi;
    3. Klik “cari”;
    4. Pilih “bayar”;
    5. Pilih metode pembayaran;
    6. “Konfirmasi pembayaran”;
    7. Simpan bukti pembayaran.

    Jika tidak membayar denda tilang elektronik, apakah ada sanksinya? Sepanjang penelusuran kami jika tidak membayar denda tilang elektronik dapat dikenai sanksi berupa pemblokiran terhadap data STNK. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (2) Perpol 2/2025.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik;
    6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

    Referensi:

    1. Cara Cek Pelanggaran Tilang Elektronik ETLE Nasional Secara Online, Info Samsat, yang diakses pada 05 Juni 2025, pukul 13.21 WIB;
    2. polri.go.id, yang diakses pada 05 Juni 2025, pukul 13.42 WIB;
    3. kejaksaan.go.id, yang diakses pada 05 Juni 2025, pukul 14.12 WIB.

    [1] Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“PP 80/2012”)

    [2] Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik (“Perpol 2/2025”)

    [3] Penjelasan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)

    [4] Pasal 272 ayat (2) UU LLAJ

    [5] Pasal 3 ayat (1) Perpol 2/2025

    [6] Pasal 1 angka 14 Perpol 2/2025

    [7] Pasal 28 ayat (1) PP 80/2012

    [8] Pasal 8 ayat (1) Perpol 2/2025

    [9] Pasal 9 ayat (2) Perpol 2/2025

    [10] Pasal 10 ayat (1) Perpol 2/2025

    [11] Pasal 10 ayat (2) Perpol 2/2025

    [12] Pasal 11 ayat (1) Perpol 2/2025

    [13] Pasal 11 ayat (2) Perpol 2/2025

    [14] Pasal 12 ayat (1) Perpol 2/2025

    [15] Pasal 12 ayat (2) Perpol 2/2025

    [16] Pasal 12 ayat (3) Perpol 2/2025

    [17] Pasal 13 ayat (1) Perpol 2/2025 jo. Pasal 28 ayat (2) PP 80/2012

    [18] Pasal 13 ayat (2) Perpol 2/2025

    [19] Pasal 14 ayat (1) Perpol 2/2025

    [20] Pasal 267 ayat (4) UU LLAJ

    [21] Pasal 15 ayat (1) Perpol 2/2025

    [22] Pasal 15 ayat (2) Perpol 2/2025

    [23] Pasal 15 ayat (3) dan (4) Perpol 2/2025

    [24] Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000