Sanksi Stasiun TV yang Menyiarkan Konten Pornografi

PERTANYAAN

Apa yang menjadi dasar penegakan hukum pidana terhadap lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan pornografi? Apakah pertanggungjawaban pidananya termasuk korporasi atau individu? Adakah contoh kasusnya? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

KLINIK TERKAIT

Hukum Nonton dan Download Film Porno

10 Jul, 2026

Sanksi KPI untuk Acara TV yang Melanggar Norma Kesusilaan

23 Apr, 2025

Hukumnya Jual Beli Video Porno di Medsos

04 Des, 2024

Hukumnya Bagi Anak yang Menyimpan Video Porno

26 Nov, 2019

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pertanggungjawaban Lembaga Penyiaran yang Menyiarkan Konten Pornografi yang dibuat oleh Mika Isac Kriyasa, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Februari 2015.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Tindak Pidana Pornografi oleh Lembaga Penyiaran Televisi

Penegakan hukum pidana atas tindak pidana pornografi oleh lembaga penyiaran berpedoman pada UU Pornografi sebagaimana sudah diubah oleh UU 1/2026 dan dicabut sebagian oleh UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026,[1] UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026,[2] dan UU Penyiaran sebagai lex specialis. Lalu tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi?

Pornografi dapat didefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[3]

Sanksi pidana pornografi dalam UU 1/2023 dapat mengacu pada Pasal VII angka 38 UU 1/2026 yang mengubah Pasal 407 UU 1/2023 yang merupakan penggantian acuan Pasal 29 UU Pornografi, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu sebesar Rp2 miliar.[4]
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.

Menurut Penjelasan Pasal 407 UU 1/2023, penafsiran pengertian pornografi disesuaikan dengan standar yang berlaku dalam masyarakat pada waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard).[5] Lebih lanjut, Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso dalam bukunya Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (hal. 247) menjelaskan bahwa penafsiran mengenai apa yang dikategorikan sebagai pornografi dapat berubah dan bergeser mengikuti perkembangan nilai serta norma sosial yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu.

Selain itu, terdapat juga UU Penyiaran yang tidak menggunakan atau mengatur istilah "pornografi" secara spesifik. Namun, memuat istilah "cabul" untuk program acara televisi (bukan iklan komersial). Bagi stasiun yang menayangkan muatan cabul, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana paling banyak kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta.[6]

Sedangkan untuk iklan komersial yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat, maka dikenai sanksi administratif,[7] yang dapat berupa:[8]

1. teguran tertulis;
2. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
3. pembatasan durasi dan waktu siaran;
4. denda administratif;
5. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
6. tidak diberi perpanjangan perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran; dan/atau
7. pencabutan perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran.

Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Penyiaran Televisi

Lembaga penyiaran televisi didefinisikan sebagai lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan yang berbentuk badan hukum Indonesia.[9] Berdasarkan definisi tersebut, lembaga penyiaran televisi dapat dikualifikasikan sebagai korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UU 1/2023, yang berbunyi:

1. Korporasi merupakan subjek tindak pidana.
2. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, UU 1/2023 mengaturnya dalam Pasal 46 hingga Pasal 49 UU 1/2023. Berdasarkan Pasal 46 dan Pasal 47 UU 1/2023, suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi, apabila dilakukan oleh:

1. pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi;
2. orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi;
3. pemberi perintah;
4. pemegang kendali; dan/atau
5. pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi.

Kemudian, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, tindak pidana oleh korporasi harus memenuhi kriteria, berikut:[10]

1. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;
2. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
3. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
4. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
5. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Adapun berdasarkan Pasal VII angka 5 UU 1/2026 yang mengubah Pasal 49 UU 1/2023, pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (dalam hal ini lembaga penyiaran televisi), dapat dikenakan baik kepada korporasi maupun kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi. Berdasarkan rezim ini, pertanggungjawaban dapat dikenakan secara alternatif maupun kumulatif. Artinya, meskipun korporasi yang dihukum, akan tetapi pelaku orang perseorangan (individu) yang dalam korporasi tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Contoh Kasus

Berkaitan dengan contoh kasus, Mika Isac Kriyasa, S.H. (penulis sebelumnya) menghimpun beberapa kasus. Salah satunya adalah kasus yang dapat ditemukan pada artikel KPI Ingatkan 11 TV Soal Iklan “Durex Fetherlite”, yang menilai salah satu iklan kontrasepsi tidak memperhatikan peraturan tentang siaran iklan, pembatasan muatan seksual, serta norma kesopanan dan kesusilaan. Atas hal tersebut Komisi Penyiaran Indonesia (“KPI”) Pusat menyampaikan peringatan tertulis kepada 11 stasiun televisi, sebagaimana dapat dilihat pada Peringatan Tertulis Siaran Iklan "Durex Fetherlite" Seluruh Stasiun TV.

Hingga kini belum ada putusan yang secara spesifik merujuk pada kasus tindak pidana pornografi oleh lembaga penyiaran. Sistem hukum Indonesia, mendahulukan jalur administratif melalui KPI, sebagaimana diatur Pasal 75 Peraturan KPI 02/2012 jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Akan tetapi, jika ranah hukumnya bergeser ke tindak pidana maka digunakan UU 1/2023, UU Penyiaran, atau peraturan lainnya.

Sebagai contoh, program televisi yang mengandung muatan pornografi dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 57 ayat (2) UU Penyiaran atau delik pornografi yang diatur UU 1/2023. Namun, apabila yang mengandung muatan pornografi adalah iklan komersial, maka diselesaikan secara administratif berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Penyiaran.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran.

Referensi:

1. Eddy O.S. Hiariej & Topo Santoso. Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Jakarta: Rajawali Pers (Rajagrafindo Persada), 2025.
2. KPI Ingatkan 11 TV Soal Iklan “Durex Fetherlite”, yang diakses pada 13 Juli 2026, pukul 13.54 WIB;
3. Peringatan Tertulis Siaran Iklan "Durex Fetherlite" Seluruh Stasiun TV, yang diakses pada 13 Juli 2026, pukul 14.00 WIB.

---

[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[2] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

[3] Pasal 172 UU 1/2023

[4] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023

[5] Penjelasan Pasal 407 UU 1/2023

[6] Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”) dan Pasal II ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (“UU 1/2026”)

[7] Pasal 72 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (3) UU Penyiaran

[8] Pasal 72 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 ayat (2) UU Penyiaran

[9] Pasal 1 angka 9 jis. Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) UU Penyiaran

[10] Pasal 48 UU 1/2023