Bacaan 14 Menit
Apakah punya 2 motor kena pajak progresif? Jika satu alamat beda kartu keluarga apakah terkena pajak progresif kendaraan? Berapa persentase pajak progresif di DKI Jakarta?
Terima kasih atas pertanyaannya.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Satu Alamat Beda Kartu Keluarga, Apakah Terkena Pajak Progresif Kendaraan? yang dibuat oleh Boris Tampubolon, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 19 Juli 2016.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perlu dipahami bahwa dalam pemungutan pajak, salah satu syaratnya adalah adanya keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menciptakan keseimbangan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu unsur dalam mencapai keadilan ini adalah melalui penetapan tarif pajak, yaitu dengan memberikan tekanan yang sama kepada wajib pajak.[1]
Mengutip Supramono dan Theresia Woro Damayanti dalam bukunya Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan (hal. 12), tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase.
Berdasarkan pola persentasenya, tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, antara lain:[2]
Tarif pajak proporsional atau sebanding adalah persentase pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Tarif pajak degresif adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.
Apa yang dimaksud pajak progresif? Tarif pajak progresif adalah persentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.
Sebagai contoh, tarif pajak progresif ini diberlakukan terhadap pajak kendaraan bermotor (“PKB”), yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.[3]
Sebelumnya, kami akan menerangkan terlebih dahulu mengenai PKB itu sendiri. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU 1/2022, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, dan dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah.[4]
Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan.[5] Objek pajak ini merupakan kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]
Sedangkan subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.[7] Lalu, wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.[8]
Perihal dengan pengenannya, menurut Pasal 9 ayat (1) UU 1/2022, dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 unsur pokok, yaitu:
Kemudian soal persentase pajak progresif tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:[9]
Menurut Pasal 10 ayat (2) UU 1/2022, khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom seperti DKI Jakarta dalam pertanyaan Anda, persentase pajak progresif tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
Persentase pajak progresif kendaraan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing.[10] Untuk DKI Jakarta tarif PKB diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perda DKI Jakarta 1/2024, yang menyatakan bahwa tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar:
Apakah punya 2 motor kena pajak progresif? Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jika memiliki 2 kendaraan bermotor, maka kendaraan kedua yang Anda miliki dikenai pajak progresif yang lebih lanjut diatur dalam peraturan daerah masing-masing.
Satu alamat beda kartu keluarga apakah terkena pajak progresif kendaraan? Menjawab pertanyaan Anda, perihal pajak progresif satu alamat beda KK bisa mengacu pada Pasal 10 ayat (4) UU 1/2022, yang berbunyi:
Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.
Jadi, meskipun KK berbeda namun alamatnya sama, pajak progresif PKB tetap dikenakan. Hal ini karena terdapat dasar kepemilikan yang sama yaitu alamat antara kendaraan satu dan kendaraan lainnya. Oleh karena itu, jika Anda memiliki 2 kendaraan bermotor dengan didasarkan pada alamat yang sama, maka kendaraan kedua yang Anda miliki dikenai pajak progresif.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Referensi:
[1] Syahrul Mustofa dan Ady Supryadi. Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia (Panduan Hukum Menghadapi Pajak dan Sengketa Pajak). Guepedia, 2020, hal. 116
[2] Supramono dan Theresia Woro Damayanti. Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan. Yogyakarta: Andi Offset, 2014, hal. 12
[3] Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (“UU 1/2022”)
[4] Pasal 5 ayat (1) UU 1/2022
[5] Pasal 7 ayat (1) UU 1/2022
[6] Pasal 7 ayat (2) UU 1/2022
[7] Pasal 8 ayat (1) UU 1/2022
[8] Pasal 8 ayat (2) UU 1/2022
[9] Pasal 10 ayat (1) UU 1/2022
[10] Pasal 10 ayat (5) UU 1/2022
