Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pelaku UMK Gratis Urus Sertifikasi Halal, Ini Ketentuannya! Yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 19 November 2021.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Apa yang dimaksud dengan sertifikasi halal? Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.[1]
Pada dasarnya, setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia memang wajib bersertifikat halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU JPH.
Namun, kewajiban produk bersertifikat halal ini dikecualikan bagi pelaku usaha yang memproduksi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Sebagai gantinya, pelaku usaha tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.[2]
Adapun barang yang diharamkan berasal dari hewan, antara lain:[3]
- bangkai;
- darah;
- babi; dan/atau
- hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syarat.
Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain di atas, ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan fatwa MUI,[4] yaitu di dalam Kepmenag 1360/2021.
Selain itu, untuk bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya.[5]
Terdapat juga bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.[6]
Untuk usaha mikro dan kecil (“UMK”), pemerintah memberikan pengkhususan mengenai pemenuhan kewajiban sertifikasi halal produk yang diproduksinya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 48 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 4A UU JPH:
- Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha Mikro dan Kecil.
- Pernyataan halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
Ketentuan mengenai pernyataan halal bagi pelaku UMK ini juga diatur dalam Pasal 234 PP 28/2025 yang berbunyi:
- Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 memiliki Risiko rendah, pelaku UMK mendapatkan NIB melalui Sistem OSS, sebagai identitas dan legalitas usaha.
- NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
- standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
- pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
Selain itu, khusus bagi pelaku UMK yang menjalankan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, maka Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang diperoleh melalui OSS Berbasis Risiko tersebut berlaku juga sebagai pernyataan jaminan halal.
Lantas, apakah berarti pelaku UMK dikecualikan dari kewajibannya untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH?
Menjawab pertanyaan Anda, dalam Pasal 2 ayat (1) Permenag 20/2021 diatur bahwa pada dasarnya produk yang dihasilkan oleh pelaku UMK tetap wajib bersertifikat halal.[7] Namun, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK tersebut didasarkan atas pernyataan halal pelaku UMK.[8]
Pelaku UMK sebagaimana disebutkan di atas merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam PP 7/2021, dengan kriteria:[9]
- Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dengan kriteria:
- bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif;
- tidak menggunakan bahan berbahaya; dan/atau telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping Proses Produk Halal (“PPH”);
- Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, dengan kriteria:
- menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis;
- proses produksi tidak mengalami proses iradiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, dan penggunaan teknologi hurdle; atau
- lokasi, tempat, dan PPH sesuai dengan sistem JPH.
- Harus memiliki NIB yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang investasi.
Pernyataan halal sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJH[10] paling sedikit terdiri dari:[11]
- adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:
- kehalalan produk dan bahan yang digunakan; dan
- PPH; dan
- adanya pendampingan PPH.
Pernyataan pelaku usaha berupa akad/ikrar sebagaimana disebutkan di atas, disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) untuk diteruskan kepada komite fatwa produk halal.[12]
Untuk pendampingan PPH, diselesaikan paling lama 10 hari sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan pelaku UMK.[13] Pendampingan PPH sendiri terdiri atas verifikasi dan validasi.[14]
Selanjutnya, setelah menerima dokumen dari BPJPH, yaitu pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar, komite fatwa produk halal menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk paling lama 1 hari.[15]
Berdasarkan Pasal 98 ayat (9) PP 64/2024, sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJH paling lama 1 hari sejak penetapan kehalalan produk dari komite fatwa produk halal diterima oleh BPJPH.
Jadi, menjawab pertanyaan Anda, pelaku UMK tetap berkewajiban mengurus permohonan sertifikasi halal ke BPJPH sesuai dengan prosedur di atas. Sebagai informasi tambahan, permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku UMK tidak dikenai biaya alias diberikan sertifikat halal gratis.[16]
Baca juga: Cara Mendapatkan Sertifikat Halal
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
[1] Pasal 48 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (“UU JPH”)
[2] Pasal 26 UU JPH
[3] Pasal 18 ayat (1) UU JPH
[4] Pasal 18 ayat (2) UU JPH
[5] Pasal 20 ayat (1) UU JPH
[6] Pasal 20 ayat (2) UU JPH
[7] Pasal 2 ayat (1)
[8] Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (“PP 42/2024”)
[9] Pasal 98 ayat (2) PP 42/2024 jo. Pasal 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (“Permenag 20/2021”)
[10] Pasal 98 ayat (3) PP 42/2024
[11] Pasal 98 ayat (3) PP 42/2024
[12] Pasal 98 ayat (5) PP 42/2024
[13] Pasal 98 ayat (6) PP 42/2024
[14] Pasal 98 ayat (7) PP 42/2024
[15] Pasal 98 ayat (8) PP 42/2024
[16] Pasal 48 angka 26 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 44 ayat (2) UU JPH