Bacaan 9 Menit
Saya ingin bertanya, apakah label halal wajib untuk makanan dan obat impor? Adakah ketentuan sertifikasi halal produk impor ini? Apa sanksi pidana jika saya menjual obat dan makanan impor yang tidak ada sertifikasi halal produk impor? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Adakah Sanksi Bagi Penjual Produk Impor yang Tidak Berlabel Halal? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Juli 2014, kemudian dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 23 Agustus 2023, dan dimutakhirkan kedua kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 6 September 2024.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Di Indonesia, setiap konsumen dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen, yang merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan, serta penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.[1]
Adapun yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[2]
Terkait perlindungan akan label halal, sepanjang penelusuran kami, UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur mengenai apakah barang yang diperjualbelikan harus mencantumkan label halal atau tidak.
Akan tetapi, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah dipidana penjara maksimal lima tahun atau pidana denda maksimal Rp2 miliar.
Menjawab pertanyaan Anda, perlu kami sampaikan bahwa pengaturan mengenai label halal diatur dalam UU Pangan dan UU 33/2014, yang keduanya telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Lebih lanjut, pada intinya keberadaan label halal pada produk baik makanan maupun obat merupakan wujud perlindungan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.
Adapun pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.[3]
Menjawab pertanyaan Anda, pengaturan spesifik mengenai produk pangan impor yang diperdagangkan di wilayah Indonesia, kita mengacu pada Pasal 97 ayat (2) UU Pangan yang berbunyi:
Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:[4]
Kemudian, setiap orang yang melanggar ketentuan pencantuman label pada Pasal 97 ayat (2) UU Pangan wajib mengeluarkan dari dalam wilayah Indonesia atau memusnahkan pangan yang diimpor.[5]
Sementara itu, Pasal 4 UU 33/2014 mengatur produk (dalam hal ini makanan atau obat) yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun sertifikasi halal produk impor ini dikecualikan bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan.[6]
Sebagai gantinya, pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.[7] Keterangan tidak halal tersebut haruslah mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.[8]
Dalam praktiknya, kami menemukan beberapa contoh keterangan tidak halal pada kemasan produk pangan impor seperti “mengandung babi” atau “pada proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi”, dan lain-lain.
Setelah mengetahui pengecualian sertifikasi halal produk impor dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan, lalu apa sanksinya jika pelaku usaha tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk tersebut?
Pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, hingga penarikan barang dari peredaran.[9]
Pengenaan sanksi peringatan tertulis dalam bentuk tertulis paling sedikit memuat:[10]
Kemudian, jika sanksi peringatan tertulis diberikan karena melanggar ketentuan Pasal 110 ayat (1) PP 42/2024, pelaku usaha wajib menarik produk dari peredaran sampai dengan pencantuman keterangan tidak halal. Kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) mengumumkan kepada masyarakat produk yang dikenai sanksi peringatan tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 hari melalui media elektronik, media sosial, dan/atau media cetak.[11]
Adapun penarikan barang dari peredaran oleh pelaku usaha dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak sanksi penarikan barang dari peredaran ditetapkan.[12]
Dengan demikian, apabila produk (pangan atau obat) yang diimpor dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan, maka dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Sebagai gantinya, produk tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
Namun apabila produk yang diimpor berasal dari bahan halal, maka diwajibkan bersertifikat halal yang permohonannya diajukan oleh importir atau perwakilan resminya.[13]
Demikian jawaban dari kami terkait label halal sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Puteri Asyifa Octavia Apandy (et.al). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli. Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Vol. 3, No. 1, 2021.
[1] Puteri Asyifa Octavia Apandy (et.al). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli. Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 14-15
[2] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[3] Pasal 64 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”)
[4] Pasal 97 ayat (3) dan (4) UU Pangan
[5] Pasal 102 ayat (2) UU Pangan
[6] Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
(“UU 33 UU/2014”) jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (“PP 42/2024”)
[7] Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) PP 42/2024
[8] Pasal 110 ayat (2) PP 42/2024
[9] Pasal 171 ayat (1), (2), dan (5) PP 42/2024
[10] Pasal 182 PP 42/2024
[11] Pasal 185 PP 42/2024
[12] Pasal 186 ayat (1) 42/2024
[13] Pasal 4 UU 33/2014
