Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Orang dengan gangguan jiwa (”ODGJ”) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala, dan/atau perubahan perilaku bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia dan terdiagnosis sebagai gangguan jiwa sesuai kriteria diagnosis yang ditetapkan.[1]
Apabila ODGJ melakukan suatu tindak pidana, Pasal 81 UU Kesehatan mengatur bahwa ia harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa dengan tujuan untuk:
- menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; dan/atau
- menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.
Hal tersebut berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana si pelaku. Salah satu asas yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahanyang intinya orang tidak mungkin dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan, yaitu ada perbuatan pidana (melawan hukum), cakap, sengaja atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf.[2]
Kemudian, aturan mengenai alasan pemaaf dapat ditemukan di dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini publikasikan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[3] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:
Adapun, yang dimaksud dengan tindakan dalam UU 1/2023 di atas adalah berupa rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah, dan/ atau perawatan di rumah sakit jiwa.
Selengkapnya mengenai apakah orang gila atau ODGJ dapat dikenai pidana, Anda dapat membacanya dalam artikel Apakah Orang Gila Bisa Dipidana?
Kami mengasumsikan bahwa ODGJ yang Anda maksud telah dinyatakan oleh tenaga medis atau oleh pihak yang berwenang tidak dapat bertanggung jawab secara pidana. Dengan demikian, ODGJ tersebut dapat dikenai alasan pemaaf sehingga bisa tidak dipidana atau hanya dikenai tindakan, dan bukanlah pertanggungjawaban berupa ganti rugi.
Ganti rugi pada dasarnya dapat dimintakan melalui pengadilan dengan dalil perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, apabila ODGJ melakukan tindak pidana sehingga merugikan orang lain, maka pihak yang dirugikan berhak meminta ganti kerugian yang timbul berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Namun, kami mengasumsikan bahwa ODGJ tersebut telah dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap hukum. Sehingga, permintaan ganti rugi itu tidak ditujukan kepada ODGJ, melainkan kepada keluarga, wali, atau pihak yang bertanggung jawab atasnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi:
Seorang tidak saja bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawsannya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata di atas, orang dengan gangguan jiwa ketika melakukan tindak pidana sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dimintai ganti kerugian. Akan tetapi, tuntutan ganti rugi tersebut ditujukan kepada orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab atas ODGJ tersebut.
Ganti kerugian tersebut dapat Anda peroleh dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri wilayah domisili tergugat dengan dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana kami jelaskan di atas. Untuk membuktikan kerugian yang Anda alami, dapat menggunakan patokan mengenai cakupan kerugian yaitu kerugian materiel maupun kerugian imateriel. Kerugian materiel yaitu kerugian yang bersifat fisik (nyata) dari apa yang dialami oleh korban atas tindakan perbuatan melawan hukum, sedangkan kerugian imateriel ialah kerugian yang tidak terlihat secara kasat mata oleh orang lain, contohnya tekanan mental (trauma), rasa takut, dan lain sebagainya.[4]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Referensi:
- Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009;
- Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003.
[1] Pasal 1 angka 57 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
[2] Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 177
[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[4] Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003, hal. 56