Siapa yang Harus Membayar Royalti Lagu?

PERTANYAAN

Siapa yang wajib membayar royalti lagu kepada pencipta? Apakah penyanyi, label, atau penyelenggara konser/pertunjukan musik?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Apa Itu Royalti?

Sebelum membahas lebih jauh mengenai ketentuan hukum dan pihak yang bertanggung jawab dalam pembayaran royalti lagu, penting untuk terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan royalti.

KLINIK TERKAIT

Aturan Pembayaran Royalti Lagu

19 Agt, 2025

Siapa yang Berwenang Menarik Royalti Hak Cipta?

15 Agt, 2025

Bolehkah Pencipta Meminta Royalti Langsung kepada Penyanyi?

15 Agt, 2025

Bayar Royalti Lagu: ke Pencipta atau LMKN?

22 Apr, 2024

Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta mendefinisikan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Adapun, yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, misalnya untuk menerbitkan, mengumumkan, melakukan pertunjukan, dan mendistribusikan ciptaan.[1]

Sebagai informasi, hak eksklusif diartikan sebagai hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Bahkan, pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak ekonomi tersebut.[2] Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks perlindungan hukum, posisi pencipta memiliki kedudukan yang sentral dalam pemberian izin serta penerimaan royalti.

Lagu sebagai Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Berdasarkan definisi tersebut, lagu (baik dengan teks maupun tidak) diakui sebagai hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta. Oleh karena lagu diakui sebagai ciptaan, maka lagu dilindungi dengan hak cipta.

Adapun, masa berlaku pelindungan hak cipta sebagaimana tertuang dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta, yakni selama hidup pencipta dan tetap dilindungi selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, yang dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun kematiannya.

Dalam hal ternyata lagu tersebut dimiliki oleh 2 orang atau lebih, pelindungan hak cipta berlaku sepanjang hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan tetap dilindungi selama 70 tahun setelah pencipta yang meninggal dunia paling akhir, yang dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun kematiannya.[3]

Siapa yang Wajib Membayar Royalti Lagu?

Sejalan dengan pelindungan tersebut, Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta mengatur bahwa setiap pihak yang ingin menggunakan hak ekonomi atas suatu lagu yang memegang hak cipta wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Izin tersebut merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan atas hak eksklusif yang dimiliki pencipta.

Oleh karena itu, penggunaan layanan publik yang bersifat komersial, yakni pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar, berupa pertunjukan, pengumuman, dan penyewaan ciptaan, harus diikuti dengan pembayaran royalti.[4]

Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial wajib membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait.

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (2) PP 56/2021 mengatur bahwa bentuk layanan publik bersifat komersial tersebut meliputi:

1. seminar dan konferensi komersial;
2. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
3. konser musik;
4. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
5. pameran dan bazar;
6. bioskop;
7. nada tunggu telepon;
8. bank dan kantor;
9. pertokoan;
10. pusat rekreasi;
11. lembaga penyiaran televisi;
12. lembaga penyiaran radio;
13. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
14. usaha karaoke.

Lantas, siapa yang membayar royalti lagu? Kami menyimpulkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP 56/2021 di atas, bahwa pihak yang harus membayar royalti lagu dan/atau musik adalah pihak yang mengadakan kegiatan komersial dalam bentuk layanan publik, yaitu:

1. penyelenggara seminar dan konferensi komersial;
2. pemilik restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
3. penyelenggara konser musik;
4. pemilik pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
5. penyelenggara pameran dan bazar;
6. pemilik bioskop;
7. pemilik sistem atau layanan nada tunggu telepon;
8. pemilik bank dan kantor;
9. pemilik pertokoan;
10. pemilik pusat rekreasi;
11. pemilik lembaga penyiaran televisi;
12. pemilik lembaga penyiaran radio;
13. pemilik hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
14. pemilik usaha karaoke.

Namun, bagi pihak yang memanfaatkan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial tersebut dikategorikan sebagai usaha mikro, berhak memperoleh keringanan dalam tarif royalti sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) PP 56/2021.

Kemudian, mengenai pembayaran royalti pada dasarnya tidak bisa langsung kepada pencipta, namun dilakukan melalui lembaga manajemen kolektif (“LMK”) atau lembaga manajemen kolektif nasional (“LMKN”). Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN tersebut nantinya akan didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK. Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Bolehkah Pencipta Meminta Royalti Langsung kepada Penyanyi?

Contoh Kasus

Kami mencontohkan dalam Putusan MA No. 122 PK/PDT.SUS-HKI/2015. Putusan ini merupakan sengketa antara suatu LMK sebagai penggugat dengan suatu tempat karaoke selaku tergugat(hal. 1 -2).

LMK menggugat tergugat atas dasar memiliki wewenang untuk memungut royalti pencipta lagu dan mendistribusikannya. Sementara itu, tergugat dalam menjalankan usahanya melakukan pengumuman (performing) telah menggunakan lagu-lagu yang menjadi repertoar penggugat, namun tidak memiliki lisensi dari penggugat dan tidak melakukan pembayaran royalti sesuai tarif yang berlaku (hal. 3 – 4).

Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembalinya menegaskan bahwa setiap penggunaan karya cipta lagu atau musik dalam bentuk pengumuman atau performing secara publik tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan perbuatan melawan hukum (PMH). Atas hal ini, tergugat dihukum untuk membayar royalti sebesar Rp15.840.000,00 sebagai ganti rugi atas penggunaan karya cipta tanpa izin (hal. 20).

Kami menyimpulkan bahwa dalam putusan tersebut menekankan bahwa penggunaan lagu dalam ruang-ruang komersial merupakan bentuk komunikasi publik yang tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa izin, sehingga pemilik atau pengelola tempat usaha adalah pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas pemanfaatan karya cipta tersebut, termasuk dalam hal pembayaran royalti.

Putusan ini juga mempertegas bahwa tanggung jawab atas pembayaran royalti tidak dibebankan kepada pengguna langsung atau konsumen, melainkan kepada badan usaha atau individu yang menyelenggarakan dan memperoleh keuntungan dari penggunaan karya cipta.

Contoh kasus lainnya adalah Putusan MA No. 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang menguatkan posisi hukum pencipta lagu melawan salah salah satu stasiun TV swasta yang telah menayangkan dan menggandakan 145 konten lagu ciptaannya melalui akun YouTube TV tersebut tanpa izin (hal. 1, 7, dan 21).

Meskipun TV swasta itu berdalih telah menjalin kerja sama lisensi dengan LMK, Mahkamah Agung menilai bahwa lisensi tersebut hanya mencakup penggunaan di siaran televisi, bukan di platform digital seperti YouTube (hal. 18 – 21).

Atas hal tersebut, tindakan TV swasta tersebut tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, baik terhadap hak ekonomi (penggunaan tanpa izin dan pembayaran) maupun hak moral (penghilangan nama pencipta) dan dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp50 juta (hal. 21 – 22).

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Putusan:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/PDT.SUS-HKI/2015;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-Hki/2022.

[1] Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)

[2] Penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta

[3] Pasal 58 ayat (2) UU Hak Cipta

[4] Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta, Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“PP 56/2021”), Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021