Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Masalah perzinahan yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 26 September 2003, lalu pertama kali dimutakhirkan oleh Renie Aryandani, S.H. pada 15 Februari 2024.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya perlu kami luruskan mengenai barang bukti yang Anda maksud. Perlu diketahui bahwa barang bukti dan alat bukti merupakan 2 hal yang berbeda. Sebagaimana pernah dijelaskan pada artikel Apa Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti?, alat bukti berfungsi sebagai bahan pembuktian, untuk menimbulkan keyakinan bagi hakim, atau kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan barang bukti berfungsi untuk menguatkan kedudukan alat bukti yang sah.
Kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan barang bukti di sini sebenarnya adalah alat bukti. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025 tentang KUHAP baru, yang berlaku mulai 2 Januari 2026,[1] jenis-jenis alat bukti adalah sebagai berikut:
Pasal 184 ayat (1) KUHAP | Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025 |
Alat bukti yang sah ialah: - keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan terdakwa.
| Alat bukti terdiri atas: - keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- keterangan terdakwa;
- barang bukti;
- bukti elektronik;
- pengamatan hakim; dan
- segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.
|
Adapun yang dimaksud dengan berita acara pemeriksaan (“BAP”) adalah dokumen tertulis yang menerangkan, memuat/mencantumkan keterangan terduga pelanggar, saksi dan/atau ahli.[2] Jika melihat pada definisi BAP, menurut hemat kami BAP dapat dikualifikasikan sebagai surat.
Perihal alat bukti surat diterangkan lebih lanjut pada ketentuan Pasal 187 KUHAP dan Pasal 239 UU 20/2025, yang berbunyi:
Pasal 187 KUHAP | Pasal 239 UU 20/2025 |
Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: - berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
| Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf c, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni: - berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas mengenai keterangannya;
- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya; dan
- surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari pembuktian yang lain.
|
Dilihat dari ketentuan di atas, dipertegas bahwa BAP termasuk pada jenis alat bukti surat. Mengutip artikel Kaitan antara BAP dan Putusan Hakim BAP bukan hanya sekedar pedoman bagi hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana melainkan juga sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.
Menurut Renie Aryandani (penulis sebelumnya) keabsahan BAP dapat tergantung pada berbagai faktor, termasuk apakah prosedur-prosedur yang ditetapkan. Jika ada ketidakpatuhan terhadap prosedur atau adanya unsur paksaan atau ketidaksesuaian lainnya, BAP tersebut mungkin dapat disangkal atau dipertanyakan keabsahannya di pengadilan. Selama BAP tersebut didapatkan dengan sah, maka ia dapat dijadikan barang bukti. Dalam beberapa kasus terdapat BAP yang diperoleh di bawah tekanan sehingga menjadi tidak sah demi hukum.
Hal ini pun dengan khusus diatur dalam UU 20/2025, alat bukti (termasuk BAP) harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.[3] Kemudian, hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.[4] Jika hakim menyatakan bahwa alat bukti tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.[5]
Dengan demikian, sepanjang BAP diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum, maka BAP dapat dijadikan bukti di persidangan. Sedangkan mengenai sumpah sebagaimana Anda sebutkan, patut diperhatikan Pasal 116 ayat (1) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) UU 20/2025 bahwa saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, keterangan saksi di depan persidangan dapat berbeda dengan keterangan yang saksi berikan pada proses penyidikan yang tertuang di dalam BAP. Apabila terjadi perbedaan keterangan seperti ini maka keterangan di depan pengadilanlah yang lebih diutamakan.[6]
Baca juga: Saksi Batalkan Keterangan BAP di Persidangan, Bolehkah?
Jika merujuk pada KUHP lama yang saat ini masih berlaku, Pasal 284 KUHP dinyatakan bahwa perbuatan zina dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang masih terikat dalam ikatan perkawinan. Sementara dalam KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang akan berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026,[7] pasal perzinaan tercantum dalam Pasal 411 UU 1/2023.
Patut dicatat, baik Pasal 284 KUHP lama maupun Pasal 411 UU 1/2023 termasuk delik aduan absolut, sehingga tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari suami/istri yang dirugikan.
Dengan demikian, meskipun keduanya sudah bercerai, proses terhadap tindak pidana perzinaan tetap dapat dilanjutkan. Mengingat dalam proses beracara pidana, terdapat unsur tempus menentukan kewenangan negara untuk melakukan penuntutan. Sedang unsur locus menentukan kompetensi pengadilan untuk mengadili. Adapun menyambung kasus yang Anda ceritakan, pada saat perzinaan terjadi, status kedua pasangan masih suami istri yang terikat perkawinan.
Akan tetapi, jika dalam prosesnya ternyata tidak ada cukup bukti, berlaku Pasal 109 ayat (2) KUHAP atau Pasal 24 ayat (1) dan (2) huruf a UU 20/2025 yang mengatur bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
Selain itu, perlu Anda ketahui pula ketentuan hapusnya kewenangan menuntut tindak pidana perzinaan dalam Pasal 78 ayat (1) angka 2 KUHP yaitu sesudah enam tahun. Sedangkan menurut Pasal 136 ayat (1) huruf a UU 1/2023, daluwarsa tindak pidana perzinahan adalah setelah melampaui waktu tiga tahun.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Referensi:
Erick Malombeke, dkk. Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Lex Administratum, Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021.
[3] Pasal 235 ayat (3) UU 20/2025
[4] Pasal 235 ayat (4) UU 20/2025
[5] Pasal 235 ayat (5) UU 20/2025
[6] Erick Malombeke, dkk. Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Lex Administratum, Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021, hal. 145