Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Keluarga

Apakah Surat Perjanjian dalam Nikah Siri Dapat Dinyatakan Sah?

Apakah Surat Perjanjian dalam Nikah Siri Dapat Dinyatakan Sah?
Apakah Surat Perjanjian dalam Nikah Siri Dapat Dinyatakan Sah?

PERTANYAAN

Saya dengar perjanjian kawin bisa dibuat selama perkawinan itu berlangsung. Lalu bolehkah dalam perkawinan siri dibuatkan perjanjian kawin? Sahkah perjanjian kawin tersebut?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Perjanjian Kawin dalam Nikah Siri, Memang Sah? yang dibuat oleh Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 10 Februari 2021, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 12 Mei 2023.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Perlu diketahui sebelumnya, berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan, syarat sah perkawinan yaitu dilakukan menurut kepercayaan atau hukum agama yang dianut dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Lebih lanjut, pencatatan bagi orang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh pegawai pencatat.[1] Kemudian, bagi yang beragama selain Islam perkawinannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil oleh pegawai pencatat perkawinan.[2]

    Terkait pencatatan perkawinan, perlu digarisbawahi bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif dan tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum baik untuk suami, istri, dan anak dari perkawinan itu.

    Perlu dicatat bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengenal istilah nikah siri. Namun, secara sederhana, nikah siri dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan menurut agama namun tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki legalitas di mata negara.

    Perjanjian Kawin dalam Nikah Siri

    Menjawab pertanyaan Anda tentang surat perjanjian nikah siri, kami yakini bahwa yang dimaksud dengan surat perjanjian tersebut adalah perjanjian kawin. Perihal perjanjian kawin (huweslijkse voorwaarden) ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang berbunyi:

    Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

    Dapat dimaknai bahwa perjanjian kawin dibuat secara tertulis pada waktu, sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan, atas persetujuan bersama yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

    Dengan demikian, perjanjian dalam nikah siri tidak dapat disebut sebagai perjanjian kawin karena perkawinan siri tersebut hanya sah menurut agama atau kepercayaan masing-masing, namun negara tidak mengakuinya.

    Dalam hal ini, menurut hemat kami, perjanjian nikah siri hanya akan menjadi perjanjian biasa dan tunduk pada ketentuan perikatan yang diatur dalam KUH Perdata.

    Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih lainnya.[3] Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[4]

    Sah tidaknya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan bahwa agar perjanjian dapat dikatakan sah, ada empat syarat yang perlu dipenuhi, yakni:

    1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
    2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
    3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
    4. suatu sebab yang tidak terlarang.

    Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan Anda, kami tegaskan bahwa pembuatan perjanjian nikah siri dalam konteks ini perjanjian kawin tidaklah sah, karena perkawinan siri tersebut hanya sah menurut agama, namun tidak diakui negara. Perjanjian nikah siri yang dibuat hanya akan menjadi perjanjian biasa dan tunduk pada ketentuan perikatan.

    Demikian jawaban kami tentang perjanjian nikah siri sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 .

    Referensi:

    Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2010.


    [2] Pasal 2 ayat (2) PP 9/1975

    [4] Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2010, hal. 1.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000