Syarat Jadi Anggota DPR dan Cara Penetapan Anggota Komisinya

PERTANYAAN

Saya ingin menjadi anggota DPR RI, khususnya komisi 3. Saat ini, saya sedang memilah universitas untuk mengambil gelar sarjana hukum. Adakah regulasi yang mengatur bahwa untuk menjadi anggota Komisi 3 DPR RI harus memiliki gelar magister hukum? Bagaimana cara menjadi anggota DPR?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran pertama dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 20 Mei 2021, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 27 Juni 2023.

KLINIK TERKAIT

Anggota DPRD Selingkuh, Bisakah Diberhentikan?

23 Sep, 2025

Intip Gaji DPR dan DPRD serta Dasar Hukumnya

28 Agt, 2025

Bolehkah Kepala Daerah Merangkap Jabatan Sebagai Menteri?

02 Apr, 2025

Bisakah Judicial Review atas Tatib DPRD?

24 Feb, 2021

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Syarat Menjadi Anggota DPR

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.[1] Kemudian, jumlah anggota DPR adalah 575 orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020.

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, pada dasarnya Pasal 172 UU Pemilu jo. Pasal 173 ayat (1) Perppu 1/2022 jo. Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa yang dapat menjadi peserta pemilihan umum (“pemilu”) untuk pemilihan anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) setelah memenuhi persyaratan tertentu. Adapun persyaratan partai politik dapat menjadi peserta pemilu dapat Anda temukan pada Pasal 173 ayat (2) dan (2a) Perppu 1/2022.

Lebih lanjut, partai politik peserta pemilu dapat mengajukan bakal calon pada pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.[2] Kemudian, bakal calon dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan administrasi bakal calon.[3] Berikut adalah penjelasannya.

Persyaratan Pengajuan Bakal Calon

Persyaratan pengajuan bakal calon meliputi:[4]

1. disusun dalam daftar bakal calon;
2. daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan (“dapil”);
3. daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil; dan
4. setiap 3 orang bakal calon pada susunan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 orang bakal calon perempuan.

Kemudian, jika penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:[5]

1. kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
2. 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

Persyaratan Administrasi Bakal Calon

Persyaratan administrasi bakal calon wajib merupakan Warga Negara Indonesia (“WNI”) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[6]

1. telah berumur 21 tahun atau lebih;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. dapat berbicara, membaca, dan/ atau menulis dalam bahasa Indonesia;
5. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
6. setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
7. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
8. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. terdaftar sebagai pemilih;
10. bersedia bekerja penuh waktu;
11. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
12. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/ atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
15. dicalonkan hanya di 1 lembaga perwakilan; dan
16. dicalonkan hanya di 1 dapil.

Komisi DPR

Komisi merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetapyang dibentuk oleh DPR.[7] Kemudian, pada dasarnya setiap anggota DPR, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.[8] Kemudian, tata cara penetapan anggota komisi diatur dalam Pasal 56 Peraturan DPR 1/2020, sebagai berikut:

1. DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
2. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, atau setiap masa sidang.
3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.
5. Fraksi mengusulkan nama anggota komisi kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
6. Penggantian anggota komisi dapat dilakukan oleh fraksinya apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Sebagai informasi, jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPR.[9]

Sebagai contoh, disarikan dari artikel laman Alat Kelengkapan Dewan terdapat 13 komisi di DPR RI periode 2024 – 2029, dimana salah satu komisinya yaitu Komisi III yang ruang lingkupnya berkenaan dengan penegakan hukum.

Kesimpulannya, cara menjadi anggota DPR RI adalah Anda harus memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan administrasi bakal calon, serta diajukan sebagai bakal calon anggota DPR oleh partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta dalam pemilu. Selain itu, untuk menjadi anggota DPR khususnya sebagai anggota Komisi III tidak disyaratkan untuk memiliki gelar magister hukum, melainkan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

Referensi:

Alat Kelengkapan Dewan, yang diakses pada 22 Agustus 2025, pukul 15.23 WIB.

[1] Pasal 1 angka 8 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (“Peraturan DPR 1/2020”)

[2] Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (“Peraturan KPU 10/2023”)

[3] Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU 10/2023

[4] Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU 10/2023

[5] Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU 10/2023

[6] Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (“Peraturan KPU 4/2024”)

[7] Pasal 55 Peraturan DPR 1/2020

[8] Pasal 9 ayat (6) Peraturan DPR 1/2020

[9] Pasal 57 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020