Bolehkah Kepala Daerah Merangkap Jabatan Sebagai Menteri?

PERTANYAAN

Bagaimana status seorang kepala daerah aktif yang diangkat sebagai menteri? Apakah dimungkinkan seseorang rangkap jabatan menjadi kepala daerah sekaligus menteri?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H. pertama kali pada 29 Desember 2020.

KLINIK TERKAIT

Bolehkah Pejabat Negara Merangkap Jabatan sebagai Direksi/Komisaris?

04 Des, 2024

Begini Aturan Batas Usia Pejabat Publik

30 Mei, 2024

Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintahan

29 Mei, 2024

Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya

29 Apr, 2024

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa itu Kepala Daerah?

Sebelum menjelaskan lebih lanjut, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kepala daerah. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.[1] Dalam hal ini, kepala daerah diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.[2]

Berdasarkan definisi tersebut, kepala daerah merupakan unsur dari pemerintah daerah yang diberi mandat oleh masyarakat untuk melakukan urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, karena pertanyaan Anda mengenai kepala daerah berkaitan dengan menteri, perlu dipahami bahwa menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.[3

Perlu dicatat, kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan/atau walikota merupakan pejabat negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 huruf j dan l UU ASN. Begitu pun dengan menteri yang juga termasuk pejabat negara sesuai Pasal 58 huruf m UU ASN.

Lantas, adakah larangan rangkap jabatan bagi kepala daerah dan menteri?

Larangan Rangkap Jabatan bagi Pejabat Negara

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa menteri dan kepala daerah merupakan pejabat negara, maka perlu dicatat bahwa pejabat negara memiliki aturan larangan rangkap jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk kepala daerah misalnya, menurut Pasal 76 ayat (1) huruf h UU 23/2014, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut lagi, bagi kepala daerah yang diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk dirangkap menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau melanggar larangan bagi kepala daerah untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.[4]

Larangan yang sama juga berlaku untuk menteri. Menurut Pasal 23 huruf a UU 39/2008, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, menteri diberhentikan dari jabatannya oleh presiden apabila melanggar ketentuan rangkap jabatan tersebut.[5]

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, secara hukum baik kepala daerah maupun menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Hal ini berarti kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai menteri dalam waktu yang bersamaan. Apabila melanggar, maka baik kepala daerah maupun menteri diberhentikan dari jabatannya.

Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah

Berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan ‘kepala daerah aktif’ yaitu kepala daerah yang masih berstatus aktif sebagai kepala daerah dan belum melepaskan jabatan kepala daerah yang dimaksud.

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa kepala daerah yang Anda maksud dalam pertanyaan telah diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk dirangkap menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kepala daerah tersebut juga melanggar larangan bagi kepala daerah untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Yang mana, kedua hal tersebut merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan kepala daerah yang bersangkutan sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya.

Oleh karena itu, mekanisme pemberhentian kepala daerah yang melanggar larangan rangkap jabatan adalah sebagai berikut:

1. pemberhentian kepala daerah diusulkan kepada presiden. Untuk gubernur dan/atau wakilnya serta kepada menteri dalam negeri, untuk bupati atau wali kota dan/atau wakilnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung (“MA”) atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) bahwa kepala daerah tersebut melanggar larangan rangkap jabatan.[6]
2. pendapat DPRD tersebut diputuskan melalui rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir.[7]
3. Pendapat tersebut kemudian diperiksa, diadili, dan diputus oleh MA paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD diterima oleh MA.[8]
4. apabila MA memutuskan bahwa kepala daerah yang bersangkutan terbukti melanggar larangan bagi kepala daerah, maka pimpinan DPRD menyampaikan usulan kepada presiden untuk memberhentikan gubernur atau kepada menteri dalam negeri untuk pemberhentian bupati atau wali kota.[9]
5. presiden wajib memberhentikan gubernur,[10] dan menteri dalam negeri wajib memberhentikan bupati atau wali kota[11] paling lambat 30 hari sejak menerima usul pemberhentian dari pimpinan DPRD.

Jika DPRD tidak melaksanakan mekanisme tersebut, maka pemberhentian kepala daerah dilakukan oleh pemerintah pusat.[12] Dalam hal ini, pemerintah pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan.[13] Nantinya, hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan oleh pemerintah pusat kepada MA untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah.[14] Apabila MA memutuskan bahwa kepala daerah yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran, maka pemerintah pusat akan memberhentikannya.[15]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

---

[1] Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (“UU 1/2022”)

[2] Angka 2 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (“UU 23/2014”)

[3] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (“UU 39/2008”)

[4] Pasal 78 ayat (2) huruf e dan g UU 23/2014

[5] Pasal 24 ayat (2) huruf d UU 39/2008

[6] Pasal 80 ayat (1) huruf a UU 23/2014

[7] Pasal 80 ayat (1) huruf b UU 23/2014

[8] Pasal 80 ayat (1) huruf c UU 23/2014

[9] Pasal 80 ayat (1) huruf d UU 23/2014

[10] Pasal 80 ayat (1) huruf e UU 23/2014

[11] Pasal 80 ayat (1) huruf f UU 23/2014

[12] Pasal 81 ayat (1) huruf c UU 23/2014

[13] Pasal 81 ayat (2) UU 23/2014

[14] Pasal 81 ayat (3) UU 23/2014

[15] Pasal 81 ayat (4) UU 23/2014