Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Narkoba Terbaru

Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Narkoba Terbaru
Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Narkoba Terbaru

PERTANYAAN

Apakah narapidana kasus narkoba bisa mendapatkan pembebasan bersyarat? Jika ya, bagaimana ketentuannya?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Narkoba, yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 9 Juli 2010, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 24 Oktober 2022, dan dimutakhirkan kedua kali pada 12 Oktober 2023.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Menjawab pertanyaan Anda tentang apakah dalam kasus narkoba bisa mengajukan pembebasan bersyarat? Jawabannya bisa. Pasalnya, pembebasan bersyarat adalah bagian dari fungsi lembaga pemasyarakatan yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan.[1]

    Adapun, secara hukum pengertian pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.[2]

    Syarat Pembebasan Bersyarat

    Secara umum, narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun syarat-syarat pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut.[3]

    1. berkelakuan baik;
    2. aktif mengikuti program pembinaan;
    3. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko;
    4. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 bulan.

    Namun demikian, pemberian pembebasan bersyarat tersebut tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.[4]

    Lebih lanjut, terkait pembebasan bersyarat juga diatur di dalam Pasal 15 KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan, atau Pasal 72 UU 1/2023 tentang KUHP baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[5] yakni tahun 2026 sebagai berikut:

    Pasal 15 KUHPPasal 72 UU 1/2023
    1. Jika terpidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
    2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
    3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah 1 tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.
    1. Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 Bulan dapat diberi pembebasan bersyarat.
    2. Narapidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut turut dianggap jumlah pidananya sebagai 1 pidana.
    3. Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan masa
      percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
    4. Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 tahun.
    5. Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam
      perkara lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa percobaan

    Kemudian, pelepasan atau pembebasan bersyarat diberikan kepada terpidana dengan syarat terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.[6] Jika terpidana yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat tersebut, maka pembebasan bersyarat dapat dicabut. Lalu, jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal tersebut dilakukan, maka Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.[7]

    Secara lebih spesifik, syarat pembebasan bersyarat, antara lain:[8]

    1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
    2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
    3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
    4. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

    Penjelasan Pasal 72 UU 1/2023

    Adapun dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1) UU 1/2023 dijelaskan bahwa narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat hanya narapidana yang masa pidananya paling singkat 1 tahun dan setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat 9 bulan di lembaga pemasyarakatan dan berkelakuan baik. Pembebasan bersyarat diberikan dengan harapan narapidana dapat dibina sedemikian rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, selama menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana harus dipantau perkembangan hasil pembinaan terhadap dirinya. Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha pembinaan dan bukan sebagai hadiah karena berkelakuan baik.

    Kemudian, narapidana yang telah melakukan beberapa tindak pidana sehingga harus menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untuk mempertimbangkan kemungkinan pemberian pembebasan bersyarat, pidana tersebut dijumlahkan dan dianggap 1 pidana.[9]

    Lalu, pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan yakni sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum dijalani ditambah 1 tahun. Dalam masa percobaan ditentukan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (4) UU 1/2023.

    Baca juga: Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba

    Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Narkoba

    Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, narapidana kasus narkoba bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Secara umum, syarat pembebasan bersyarat kasus narkoba sama dengan kasus lain sebagaimana dijelaskan di atas.

    Akan tetapi, khusus untuk narapidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun karena tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika harus memenuhi syarat lain yaitu:[10]

      1. telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan; dan
      2. telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

    Asimilasi sendiri adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat.[11] Syarat asimilasi untuk narapidana narkoba dengan pidana penjara minimal 5 tahun adalah:[12]

    1. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 bulan terakhir;
    2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
    3. telah menjalani 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 bulan.

    Dokumen Tambahan untuk Pengajuan Pembebasan Bersyarat

    Lebih lanjut, syarat-syarat pembebasan bersyarat kasus narkoba harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen:[13]

    1. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
    2. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”);
    3. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (“Bapas”);
    4. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan;
    5. salinan register F dari Kepala Lapas;
    6. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
    7. surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
    8. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali yang diketahui oleh lurah, kepala desa yang menyatakan:
          1. narapidana tidak akan melarikan diri dan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
          2. membantu membimbing dan mengawasi narapidana pemasyarakatan selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

    Kemudian, untuk warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dengan penjara minimal 5 tahun dibutuhkan tambahan syarat lain berupa:[14]

    1. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsuler dan keluarga/pihak yang bertanggung jawab atas keberadaannya selama di Indonesia;
    2. surat keterangan dari imigrasi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal;
    3. surat keterangan tidak termasuk dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National Central Bureau-Interpol Indonesia.

    Baca juga: Penyalahguna Narkotika: Jerat Pidana Penjara atau Rehabilitasi?

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian penjelasan dari kami tentang syarat pembebasan bersyarat kasus narkoba, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
    7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
    8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
    9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
    10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

    Referensi:

    Petrus Irwan Pandjaitan (et al.) Pembaharuan pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana. Jakarta: Ind. Hill Co, 2008.


    [1] Petrus Irwan Pandjaitan (et al.) Pembaharuan pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana. Jakarta: Ind. Hill Co, 2008, hal. 23

    [2] Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (“UU 22/2022”)

    [3] Pasal 10 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) UU 22/2022

    [4] Pasal 10 ayat (4) UU 22/2022

    [6] Pasal 15a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)

    [7] Pasal 15b ayat (1) KUHP

    [9] Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU 1/2023

    [11] Pasal 1 angka 4 Permenkumham 7/2022

    [12] Pasal 45 ayat (1) Permenkumham 7/2022

    [13] Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) Permenkumham 7/2022

    [14] Pasal 87 ayat (3) Permenkumham 7/2022

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000