Pidana
Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Narkoba Terbaru
Bacaan 12 Menit

PERTANYAAN
Apakah narapidana kasus narkoba bisa mendapatkan pembebasan bersyarat? Jika ya, bagaimana ketentuannya?


Bacaan 12 Menit

Apakah narapidana kasus narkoba bisa mendapatkan pembebasan bersyarat? Jika ya, bagaimana ketentuannya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Narkoba, yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 9 Juli 2010, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 24 Oktober 2022, dan dimutakhirkan kedua kali pada 12 Oktober 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menjawab pertanyaan Anda tentang apakah dalam kasus narkoba bisa mengajukan pembebasan bersyarat? Jawabannya bisa. Pasalnya, pembebasan bersyarat adalah bagian dari fungsi lembaga pemasyarakatan yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan.[1]
Adapun, secara hukum pengertian pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.[2]
Secara umum, narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun syarat-syarat pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut.[3]
Namun demikian, pemberian pembebasan bersyarat tersebut tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.[4]
Lebih lanjut, terkait pembebasan bersyarat juga diatur di dalam Pasal 15 KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan, atau Pasal 72 UU 1/2023 tentang KUHP baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[5] yakni tahun 2026 sebagai berikut:
| Pasal 15 KUHP | Pasal 72 UU 1/2023 |
|
|
Kemudian, pelepasan atau pembebasan bersyarat diberikan kepada terpidana dengan syarat terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.[6] Jika terpidana yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat tersebut, maka pembebasan bersyarat dapat dicabut. Lalu, jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal tersebut dilakukan, maka Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.[7]
Secara lebih spesifik, syarat pembebasan bersyarat, antara lain:[8]
Adapun dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1) UU 1/2023 dijelaskan bahwa narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat hanya narapidana yang masa pidananya paling singkat 1 tahun dan setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat 9 bulan di lembaga pemasyarakatan dan berkelakuan baik. Pembebasan bersyarat diberikan dengan harapan narapidana dapat dibina sedemikian rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, selama menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana harus dipantau perkembangan hasil pembinaan terhadap dirinya. Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha pembinaan dan bukan sebagai hadiah karena berkelakuan baik.
Kemudian, narapidana yang telah melakukan beberapa tindak pidana sehingga harus menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untuk mempertimbangkan kemungkinan pemberian pembebasan bersyarat, pidana tersebut dijumlahkan dan dianggap 1 pidana.[9]
Lalu, pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan yakni sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum dijalani ditambah 1 tahun. Dalam masa percobaan ditentukan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (4) UU 1/2023.
Baca juga: Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba
Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, narapidana kasus narkoba bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Secara umum, syarat pembebasan bersyarat kasus narkoba sama dengan kasus lain sebagaimana dijelaskan di atas.
Akan tetapi, khusus untuk narapidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun karena tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika harus memenuhi syarat lain yaitu:[10]
Asimilasi sendiri adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat.[11] Syarat asimilasi untuk narapidana narkoba dengan pidana penjara minimal 5 tahun adalah:[12]
Lebih lanjut, syarat-syarat pembebasan bersyarat kasus narkoba harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen:[13]
Kemudian, untuk warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dengan penjara minimal 5 tahun dibutuhkan tambahan syarat lain berupa:[14]
Baca juga: Penyalahguna Narkotika: Jerat Pidana Penjara atau Rehabilitasi?
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian penjelasan dari kami tentang syarat pembebasan bersyarat kasus narkoba, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Petrus Irwan Pandjaitan (et al.) Pembaharuan pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana. Jakarta: Ind. Hill Co, 2008.
[1] Petrus Irwan Pandjaitan (et al.) Pembaharuan pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana. Jakarta: Ind. Hill Co, 2008, hal. 23
[2] Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (“UU 22/2022”)
[3] Pasal 10 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) UU 22/2022
[4] Pasal 10 ayat (4) UU 22/2022
[5] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[6] Pasal 15a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)
[7] Pasal 15b ayat (1) KUHP
[8] Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
[9] Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU 1/2023
[10] Pasal 85 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 7/2022”)
[11] Pasal 1 angka 4 Permenkumham 7/2022
[12] Pasal 45 ayat (1) Permenkumham 7/2022
[13] Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) Permenkumham 7/2022
[14] Pasal 87 ayat (3) Permenkumham 7/2022