Kekayaan Intelektual
Syarat Pendaftaran Paten bagi WNA yang Tinggal di Indonesia
Bacaan 8 Menit

PERTANYAAN
Apa saja syarat dan prosedur pendaftaran paten bagi WNA berdomisili Indonesia?


Bacaan 8 Menit

Apa saja syarat dan prosedur pendaftaran paten bagi WNA berdomisili Indonesia?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Juni 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada UU Paten dan perubahannya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 65/2024, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Adapun, invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan, dan/atau pengembangan produk dan/atau proses, serta sistem, metode dan penggunaan.[1]
Di Indonesia, pelindungan paten meliputi paten dan paten sederhana.[2] Invensi yang dapat diberikan paten adalah invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.[3] Sedangkan invensi baru, yang merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri diberikan paten sederhana.[4]
Bagi inventor berkewarganegaraan asing (“WNA”), pada dasarnya dapat mengajukan permohonan paten di Indonesia,[5] dengan syarat paten tersebut wajib dilaksanakan di Indonesia.[6]
Permohonan paten yang diajukan oleh WNA yang tinggal di Indonesia, pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan warga negara Indonesia. Namun, kami kurang mendapat informasi, apakah yang Anda maksud adalah permohonan paten biasa, permohonan paten dengan Traktat Kerja Sama Paten, atau permohonan dengan hak prioritas.
Oleh karena itu, kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud permohonan paten adalah permohonan paten biasa di Indonesia.
Paten diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya yaitu konsultan kekayaan intelektual yang berkedudukan tetap atau tinggal di Indonesia kepada Menteri Hukum secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya untuk satu invensi atau beberapa invensi yang berkaitan.[7]
Bagi WNA yang berdomisili di Indonesia, pada dasarnya bisa mengajukan paten sendiri atau melalui konsultan kekayaan intelektual. Hal ini berbeda dengan WNA yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, yang mana harus mengajukan permohonan paten melalui kuasa yang domisili hukumnya di Indonesia.[8]
Permohonan tersebut paling sedikit memuat:[9]
Permohonan paten tersebut harus dilampiri:[10]
Sebagai informasi, surat bukti penyimpanan jasad renik diterbitkan oleh:[11]
Saat ini, permohonan paten dapat dilakukan secara:[12]
Pengajuan permohonan paten di atas dilakukan dengan mengisi formulir yang sesuai dengan persyaratan dan harus melampirkan lampiran sebagaimana sudah diuraikan di atas.[16]
Dalam hal lampiran ditulis dalam bahasa asing, maka wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.[17] Untuk bahasa asing selain bahasa Inggris wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.[18]
Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan dan dicatat oleh Menkum.[19] Adapun, persyaratan minimum tersebut meliputi:[20]
Kemudian, dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan diterima, setiap permohonan wajib dilakukan pemeriksaan administratif.[21]
Jika berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, maka Menkum mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pemohon atau kuasanya.[22]
Untuk pengajuan secara elektronik, kami sarikan dari laman DJKI mengenai Prosedur Pendaftaran Paten Baru, langkah-langkah pengajuan paten adalah sebagai berikut:
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Prosedur Pendaftaran Paten Baru, yang diakses pada 16 Maret 2026 pukul 17.40 WIB.
[1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU 65/2024”)
[2] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”)
[3] Pasal 107 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 3 ayat (1) UU Paten
[4] Pasal 107 angka 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 3 ayat (1) UU Paten
[5] Pasal 25 ayat (1) huruf b dan d UU 65/2024
[6] Pasal 20 UU 65/2024
[7] Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) jo. Pasal 1 angka 7 UU 65/2024
[8] Pasal 28 UU 65/2024
[9] Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2026 tentang Permohonan Paten (“Permenkum 6/2026”)
[10] Pasal 4 ayat (1) Permenkum 6/2026
[11] Pasal 4 ayat (2) Permenkum 6/2026
[12] Pasal 24 Permenkum 6/2026
[13] Pasal 25 ayat (1) Permenkum 6/2026
[14] Pasal 25 ayat (2) Permenkum 6/2026
[15] Pasal 25 ayat (3) Permenkum 6/2026
[16] Pasal 26 ayat (1) dan (2) Permenkum 6/2026
[17] Pasal 26 ayat (4) Permenkum 6/2026
[18] Pasal 26 ayat (5) Permenkum 6/2026
[19] Pasal 27 ayat (1) Permenkum 6/2026
[20] Pasal 27 ayat (2) Permenkum 6/2026
[21] Pasal 41 Permenkum 6/2026
[22] Pasal 44 Permenkum 6/2026