Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kekayaan Intelektual

Syarat Pendaftaran Paten bagi WNA yang Tinggal di Indonesia

Syarat Pendaftaran Paten bagi WNA yang Tinggal di Indonesia
Syarat Pendaftaran Paten bagi WNA yang Tinggal di Indonesia

PERTANYAAN

Apa saja syarat dan prosedur pendaftaran paten bagi WNA berdomisili Indonesia?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Juni 2025.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Paten

    Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada UU Paten dan perubahannya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 65/2024, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Adapun, invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan, dan/atau pengembangan produk dan/atau proses, serta sistem, metode dan penggunaan.[1]

    Di Indonesia, pelindungan paten meliputi paten dan paten sederhana.[2] Invensi yang dapat diberikan paten adalah invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.[3] Sedangkan invensi baru, yang merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri diberikan paten sederhana.[4]

    Bagi inventor berkewarganegaraan asing (“WNA”), pada dasarnya dapat mengajukan permohonan paten di Indonesia,[5] dengan syarat paten tersebut wajib dilaksanakan di Indonesia.[6]

    Permohonan paten yang diajukan oleh WNA yang tinggal di Indonesia, pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan warga negara Indonesia. Namun, kami kurang mendapat informasi, apakah yang Anda maksud adalah permohonan paten biasa, permohonan paten dengan Traktat Kerja Sama Paten, atau permohonan dengan hak prioritas.

    Oleh karena itu, kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud permohonan paten adalah permohonan paten biasa di Indonesia.

    Syarat Permohonan Paten bagi WNA

    Paten diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya yaitu konsultan kekayaan intelektual yang berkedudukan tetap atau tinggal di Indonesia kepada Menteri Hukum secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya untuk satu invensi atau beberapa invensi yang berkaitan.[7]

    Bagi WNA yang berdomisili di Indonesia, pada dasarnya bisa mengajukan paten sendiri atau melalui konsultan kekayaan intelektual. Hal ini berbeda dengan WNA yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, yang mana harus mengajukan permohonan paten melalui kuasa yang domisili hukumnya di Indonesia.[8]

    Permohonan tersebut paling sedikit memuat:[9]

    1. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
    2. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon, dalam hal pemohon bukan badan hukum;
    3. nama dan alamat lengkap pemohon, dalam hal pemohon badan hukum;
    4. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan inventor;
    5. nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
    6. judul invensi;
    7. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
    8. nomor traktat kerja sama paten dan tanggal penerimaan internasional dalam hal permohonan diajukan berdasarkan traktat kerja sama paten.

    Permohonan paten tersebut harus dilampiri:[10]

    1. judul invensi;
    2. deskripsi tentang invensi;
    3. klaim invensi;
    4. abstrak invensi;
    5. gambar, jika permohonan dilampiri dengan gambar;
    6. surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
    7. surat pengalihan hak kepemilikan invensi dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor;
    8. surat keterangan usaha mikro dan kecil, lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan pengambangan pemerintah yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang, dalam hal pemohon dengan kriteria usaha mikro dan kecil, lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah;
    9. surat bukti penyimpanan jasad renik jika permohonan terkait dengan jasad renik; dan
    10. surat pernyataan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional jika invensi berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.

    Sebagai informasi, surat bukti penyimpanan jasad renik diterbitkan oleh:[11]

    1. lembaga atau institusi penyimpanan, jasad renik yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengesahan Budapest Treaty of Microorganism for the Purpose of Patent Procedure (Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten); atau
    2. lembaga atau institusi penyimpanan jasad renik di Indonesia yang menjamin bahwa jasad renik tersebut viable selama masa perlindungan paten.

    Prosedur Permohonan Paten

    Saat ini, permohonan paten dapat dilakukan secara:[12]

    1. Elektronik, yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum (“Menkum”) melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”);[13] atau
    2. Nonelektronik, yang diajukan kepada Menkum oleh pemohon melalui loket pada DJKI atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum (“Kanwil Kemenkum”).[14] Permohonan secara nonelektronik ini dilakukan untuk pendampingan pengajuan permohonan melalui laman resmi Dirjen KI oleh petugas loket pada Dirjen KI atau Kanwil Kemenkum.[15]

    Pengajuan permohonan paten di atas dilakukan dengan mengisi formulir yang sesuai dengan persyaratan dan harus melampirkan lampiran sebagaimana sudah diuraikan di atas.[16]

    Dalam hal lampiran ditulis dalam bahasa asing, maka wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.[17] Untuk bahasa asing selain bahasa Inggris wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.[18]

    Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan dan dicatat oleh Menkum.[19] Adapun, persyaratan minimum tersebut meliputi:[20]

    1. data permohonan;
    2. lampiran permohonan, yang meliputi judul, deskripsi, klaim, dan abstrak invensi;
    3. bukti pembayaran biaya permohonan; dan
    4. biaya kelebihan klaim jika diajukan dengan jumlah klaim lebih dari 10.

    Kemudian, dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan diterima, setiap permohonan wajib dilakukan pemeriksaan administratif.[21]

    Jika berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, maka Menkum mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pemohon atau kuasanya.[22]

    Untuk pengajuan secara elektronik, kami sarikan dari laman DJKI mengenai Prosedur Pendaftaran Paten Baru, langkah-langkah pengajuan paten adalah sebagai berikut:

    1. Registrasi akun di go.id;
    2. Klik ‘Daftar Akun’ lalu isi formulir yang telah disediakan;
    3. Unggah data pendukung yang dibutuhkan;
    4. Pesan kode pembayaran dengan klik ‘generatekode billing’;
    5. Lakukan pembayaran seusai kode billingmaksimal pukul 23.59 WIB di hari yang sama;
    6. Jika semua dirasa sudah benar, klik ‘selesai’;
    7. Permohonan Anda sudah diterima oleh DJKI.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
    5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2026 tentang Permohonan Paten.

    Referensi:

    Prosedur Pendaftaran Paten Baru, yang diakses pada 16 Maret 2026 pukul 17.40 WIB.

    [1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU 65/2024”)

    [2] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”)

    [3] Pasal 107 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 3 ayat (1) UU Paten

    [4] Pasal 107 angka 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 3 ayat (1) UU Paten

    [5] Pasal 25 ayat (1) huruf b dan d UU 65/2024

    [6] Pasal 20 UU 65/2024

    [7] Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) jo. Pasal 1 angka 7 UU 65/2024

    [8] Pasal 28 UU 65/2024

    [9] Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2026 tentang Permohonan Paten (“Permenkum 6/2026”)

    [10] Pasal 4 ayat (1) Permenkum 6/2026

    [11] Pasal 4 ayat (2) Permenkum 6/2026

    [12] Pasal 24 Permenkum 6/2026

    [13] Pasal 25 ayat (1) Permenkum 6/2026

    [14] Pasal 25 ayat (2) Permenkum 6/2026

    [15] Pasal 25 ayat (3) Permenkum 6/2026

    [16] Pasal 26 ayat (1) dan (2) Permenkum 6/2026

    [17] Pasal 26 ayat (4) Permenkum 6/2026

    [18] Pasal 26 ayat (5) Permenkum 6/2026

    [19] Pasal 27 ayat (1) Permenkum 6/2026

    [20] Pasal 27 ayat (2) Permenkum 6/2026

    [21] Pasal 41 Permenkum 6/2026

    [22] Pasal 44 Permenkum 6/2026

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000