Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ilmu Hukum

Syarat Penukaran Uang Rusak

Syarat Penukaran Uang Rusak
Syarat Penukaran Uang Rusak

PERTANYAAN

Apakah uang yang sudah robek dan dikumpulkan bisa ditukarkan ke bank? Bisakah saya menukar uang tunai yang rusak tersebut? Apakah bank mau menerima uang robek tersebut?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Aturan tentang Penukaran Uang Rusak yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Juli 2017, lalu pertama kali dimutakhirkan oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, pada 21 Juli 2025.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Kriteria Uang Tidak Layak Edar

    Dalam menjawab pertanyaan Anda, pertama-tama kami akan menerangkan mengenai uang tidak layak edar (“UTLE”), sebagaimana diatur dalam PBI 3/2026.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Menurut Pasal 1 angka 11 PBI 3/2026, UTLE adalah uang rupiah kertas dan logam yang terdiri atas uang rupiah lusuh dan uang rupiah rusak.

    Berdasarkan definisinya, terdapat dua jenis UTLE:[1]

    1. uang rupiah lusuh, yaitu uang rupiah kertas dan logam yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah;[2] dan
    2. uang rupiah rusak, yaitu uang rupiah kertas dan logam yang ukuran dan/atau bentuk fisiknya berubah atas berbeda dari ukuran dan/atau fisik aslinya.[3]

    Kemudian, Bank Indonesia (“BI”) menetapkan kriteria UTLE.[4] Kriteria uang rupiah lusuh adalah:[5]

    1. uang rupiah kertas dan logam yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya; dan
    2. uang rupiah kertas dan logam yang kondisinya telah berubah.

    Sedangkan, kriteria uang rupiah rusak adalah:[6]

    1. uang rupiah kertas dan logam yang ukuran dan/atau fisiknya berubah dari ukuran dan/atau fisik aslinya; atau
    2. uang rupiah kertas dan logam yang ukuran dan/atau fisiknya berbeda dari dan/atau fisik aslinya.

    Baca juga: Tak Tahu Uang Palsu, Bisakah Dipidana Jika Membelanjakannya?

    Syarat Penukaran Uang Rupiah Tidak Layak Edar

    Terhadap UTLE, BI melakukan penarikan dari peredaran dan melakukan penggantian.[7] Sama seperti kriteria UTLE, kriteria penggantian atas UTLE pun ditetapkan oleh BI.[8]

    Sebagai informasi, uang rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:[9]

    1. penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
    2. penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

    Adapun perihal kriteria penggantian atas UTLE dapat ditemukan pada Pasal 79 dan Pasal 80 PBI 3/2026.

    Pertama, untuk penggantian uang rupiah kertas dalam kondisi yang lusuh, diberikan penggantian sebesar nilai nominal jika tanda keaslian uang rupiah kertas masih dapat diketahui atau dikenali.[10]

    Sedangkan, untuk uang rupiah kertas yang dalam kondisi rusak sebagian karena berlubang, hilang sebagian, robek, atau mengerut, dilakukan dengan ketentuan:[11]

    1. diberikan penggantian sebesar nilai nominal jika memenuhi kriteria:
    1. kerusakan uang rupiah kertas tidak dilakukan atau tidak diduga dilakukan dengan sengaja;
    2. tanda keaslian uang rupiah kertas masih dapat diketahui atau dikenali; dan
    3. fisik uang rupiah kertas lebih besar dari 2/3 ukuran aslinya dan:
    • uang rupiah kertas masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau
    • uang rupiah kertas tidak merupakan satu kesatuan dan kedua nomor seri pada uang rupiah kertas tersebut lengkap dan sama.
    1. tidak berikan penggantian jika:
    1. menurut penilaian BI, kerusakan diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja; atau
    2. fisik uang rupiah kertas sama dengan atau kurang dari 2/3 ukuran aslinya.

    Jika uang rupiah kertas rusak karena terbakar, maka diberikan penggantian sebesar nilai nominal sepanjang menurut penelitian BI masih dapat dikenali keasliannya.[12]

    Kedua, untuk penggantian uang rupiah logam dalam kondisi lusuh dapat diberikan penggantian sebesar nilai nominal jika tanda keaslian uang rupiah logam masih dapat diketahui.[13]

    Sedangkan, untuk uang rupiah logam yang dalam kondisi rusak sebagian karena berlubang atau hilang sebagian, maka penggantian dilakukan dengan ketentuan:[14]

    1. diberikan penggantian sebesar nilai nominal jika memenuhi kriteria:
    1. kerusakan uang rupiah logam tidak dilakukan atau tidak diduga dilakukan dengan sengaja;
    2. tanda keaslian uang rupiah logam masih dapat diketahui atau dikenali; dan
    3. fisik uang rupiah logam lebih besar dari 1/2 ukuran aslinya; dan
    1. tidak diberikan penggantian jika:
    1. menurut penilaian BI, kerusakan diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja; atau
    2. fisik uang rupiah logam sama dengan atau kurang dari 1/2 ukuran aslinya.

    Jika uang rupiah logam rusak karena terbakar, maka diberikan penggantian sebesar nilai nominal sepanjang menurut penelitian BI masih dapat dikenali keasliannya.[15]

    Baca juga: Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

    Kerusakan Uang Rupiah Secara Sengaja

    Sebagai informasi, menurut Pasal 15 PADG 19/2017, kerusakan uang rupiah diduga dilakukan secara sengaja apabila tanda kerusakan fisik uang rupiah meyakinkan BI adanya dugaan unsur kesengajaan. Sedangkan, kerusakan uang rupiah dilakukan secara sengaja apabila berdasarkan pembuktian melalui laboratorium dan/atau putusan pengadilan disimpulkan atau diputuskan bahwa uang rupiah dirusak secara sengaja.

    Kemudian, disarikan dari Buku Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar, apabila uang rusak dapat dikenali ciri-ciri keasliannya dan memenuhi kriteria penggantian uang rusak, bank wajib menukar uang rusak tersebut dengan uang layak edar sejumlah uang rusak yang ditukarkan. Namun, apabila ciri-ciri keasliannya sulit diketahui, penukar wajib mengisi formulir permintaan penelitian uang rusak untuk penelitian selanjutnya. Uang rusak yang ciri-ciri keasliannya sulit dikenali dapat dikirimkan dalam kemasan yang layak ke Bank Indonesia. Hasil penelitian dan besarnya penggantian akan diberitahukan pada kesempatan pertama.

    Tempat Penukaran Uang Rupiah Tidak Layak Edar

    Lantas, uang rusak ditukar dimana? Menurut Pasal 4 ayat (1) PADG 19/2017, pelaksanaan penukaran uang rupiah dilakukan:

    1. di kantor dan/atau di luar kantor BI; dan/atau
    2. di kantor dan/atau di luar kantor pihak lain yang ditunjuk oleh BI.

    Lebih lanjut, Pasal 77 ayat (3) PBI 3/2026 mengatur bahwa mekanisme penarikan dari peredaran dan penggantian UTLE dilakukan dengan ketentuan:

    1. penarikan dari masyarakat dilakukan melalui layanan penukaran uang rupiah kertas dan logam yang diselenggarakan oleh BI, bank, atau pihak lain yang ditunjuk oleh BI; dan
    2. penarikan dari bank dilakukan oleh BI melalui layanan penyetoran atau layanan penukaran uang rupiah kertas dan logam di BI.

    Baca juga: Cara Lapor Uang Palsu dan Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
    2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
    3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam;
    4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 Tahun 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah.

    Referensi:

    Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar, yang diakses pada 10 April 2026, pada pukul 19.24 WIB.


    [2] Pasal 1 angka 12 PBI 3/2026

    [3] Pasal 1 angka 13 PBI 3/2026

    [4] Pasal 77 ayat (2) huruf a PBI 3/2026

    [5] Pasal 78 ayat (2) PBI 3/2026

    [6] Pasal 78 ayat (3) PBI 3/2026

    [7] Pasal 77 ayat (1) PBI 3/2026

    [8] Pasal 77 ayat (2) huruf b PBI 3/2026

    [10] Pasal 79 ayat (1) PBI 3/2026

    [11] Pasal 79 ayat (2) PBI 3/2026

    [12] Pasal 79 ayat (3) PBI 3/2026

    [13] Pasal 80 ayat (1) PBI 3/2026

    [14] Pasal 80 ayat (2) PBI 3/2026

    [15] Pasal 80 ayat (3) PBI 3/2026

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000