Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Aturan Tanda Tangan pada Naskah Dinas Kepala Daerah

Aturan Tanda Tangan pada Naskah Dinas Kepala Daerah
Aturan Tanda Tangan pada Naskah Dinas Kepala Daerah

PERTANYAAN

Apakah produk hukum yang dikeluarkan oleh bupati seperti Surat Keputusan (SK Jabatan, SK Pangkat, SK Tim, dsb) bisa menggunakan tanda tangan elektronik atau harus menggunakan tanda tangan basah?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Naskah Dinas

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Kami mengasumsikan bahwa produk hukum yang Anda maksud adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh bupati selaku kepala daerah. Untuk menjawab pertanyaan Anda tersebut, kami akan mengacu pada ketentuan dalam Permendagri 1/2023.

    Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.[1]

    Naskah dinas terdiri atas beberapa jenis, sebagai berikut.[2]

    Naskah Dinas Arahan[3]

    Naskah Dinas Korespondensi[4]

    Naskah Dinas Khusus[5]

    Naskah dinas pengaturan, terdiri atas peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan DPRD.[6]

    Korespondensi internal terdiri atas nota dinas, memo, disposisi.[7]

    1. instruksi;
    2. surat edaran;
    3. surat kuasa;
    4. berita acara;
    5. surat keterangan;
    6. surat pengantar;
    7. pengumuman;
    8. laporan;
    9. telaahan staf;
    10. notula;
    11. surat undangan;
    12. surat pernyataan melaksanakan tugas;
    13. surat panggilan;
    14. surat izin;
    15. lembaran daerah;
    16. berita daerah;
    17. rekomendasi;
    18. radiogram;
    19. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
    20. sertifikat;
    21. piagam; dan
    22. surat perjanjian.

    Naskah dinas penetapan, terdiri atas keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, keputusan Badan Kehormatan DPRD.[8]

    Korespondensi eksternal disusun dalam bentuk surat dinas.[9]

    Naskah dinas penugasan terdiri atas surat perintah, surat tugas, dan surat perjalanan dinas.[10]

    Berdasarkan pertanyaan Anda, maka surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati dapat digolongkan sebagai naskah dinas penetapan.

    Aturan Tanda Tangan pada Naskah Dinas Kepala Daerah

    Perlu diketahui bahwa naskah dinas dapat dibuat menggunakan media rekam kertas atau elektronik.[11] Naskah dinas dengan media rekam kertas dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tanda tangan basah. Sedangkah naskah dinas dengan media rekam elektronik menggunakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis atau aplikasi pengolah kata/data.[12]

    Salah satu unsur penting dalam naskah dinas adalah paraf, tanda tangan, dan stempel sebagai bentuk pengabsahan dari naskah dinas tersebut.[13]

    Paraf merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan. Namun, paraf tidak diperlukan untuk naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut. Paraf diperlukan jika naskah dinas dibuat oleh pejabat di bawah pejabat penandatangan.[14]

    Paraf pada media rekam elektronik berbentuk catatan riwayat naskah dinas dalam basis data sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.[15]

    Sementara itu, tanda tangan diperlukan sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi. Tanda tangan pada naskah dinas dilakukan oleh pejabat yang berwenang.[16]

    Tanda tangan tersebut terdiri atas tanda tangan basah yang digunakan pada naskah dinas dengan media rekam kertas atau tanda tangan elektronik pada naskah dinas dengan media rekam elektronik.[17]

    Khusus untuk naskah dinas penetapan seperti keputusan kepala daerah, penulisan nama pejabat yang tanda tangan tidak menggunakan gelar.[18]

    Kemudian, berkenaan dengan pemberian tanda tangan elektronik, maka berlaku ketentuan berikut.[19]

    1. Tanda tangan elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode quick respose yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama jabatan;
    2. Naskah dinas dengan tanda tangan elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
    3. Pendistribusian tersebut dapat melaui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring; dan
    4. Menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

    Selanjutnya, berkenaan dengan stempel pada naskah dinas, hanya digunakan pada media rekam kertas.[20]

    Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, jenis tanda tangan yang digunakan dalam naskah dinas seperti surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati, tergantung pada media apa yang digunakan, apakah media rekam kertas atau elektronik.

    Jika surat keputusan dibuat dengan media rekam kertas, maka menggunakan tanda tangan basah disertai dengan stempel jabatan kepala daerah.[21] Sedangkan jika menggunakan media rekam elektronik (melalui aplikasi), maka menggunakan tanda tangan elektronik tanpa stempel.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.


    [2] Pasal 2 Permendagri 1/2023

    [3] Pasal 3 Permendagri 1/2023

    [4] Pasal 9 Permendagri 1/2023

    [5] Pasal 14 Permendagri 1/2023

    [6] Pasal 4 Permendagri 1/2023

    [7] Pasal 10 Permendagri 1/2023

    [8] Pasal 5 Permendagri 1/2023

    [9] Pasal 13 ayat (1) Permendagri 1/2023

    [10] Pasal 7 ayat (1) Permendagri 1/2023

    [11] Pasal 18 Permendagri 1/2023

    [12] Pasal 19 dan 20 Permendagri 1/2023

    [13] Pasal 38 Permendagri 1/2023

    [14] Pasal 39 ayat (1), (3), dan (4) Permendagri 1/2023

    [15] Pasal 39 ayat (5) Permendagri 1/2023

    [16] Pasal 42 ayat (1) dan (3) Permendagri 1/2023

    [17] Pasal 42 ayat (2) jo. Pasal 43 Permendagri 1/2023

    [18] Pasal 44 ayat (1) Permendagri 1/2023

    [19] Pasal 45 Permendagri 1/2023

    [20] Pasal 46 Permendagri 1/2023

    [21] Pasal 47 huruf a Permendagri 1/2023

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000