Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Langkah Jika Penyelenggara Fintech Tak Selesaikan Transaksi Konsumen yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Maret 2020.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Financial Technology atau fintech, dalam artikel Aturan dan Risiko Bisnis Inovasi Keuangan Digital, diartikan sebagai penggunaan teknologi pada sektor jasa keuangan yang digunakan untuk mengembangkan dan mengotomatisasikan penyerahan dan penggunaan jasa keuangan.
Istilah fintech dalam peraturan perundang-undangan adalah Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (“ITSK”) sebagaimana diatur dalam POJK 3/2024. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK 3/2024, ITSK adalah invasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
Adapun yang disebut dengan penyelenggara ITSK adalah setiap pihak yang menyelenggarakan ITSK.[1]
Lebih lanjut, ruang lingkup ITSK meliputi:[2]
- penyelesaian transaksi surat berharga;
- penghimpunan modal;
- pengelolaan investasi;
- pengelolaan risiko;
- penghimpunan dan/atau penyaluran dana;
- pendukung pasar;
- aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto; dan
- aktivitas jasa keuangan digital lainnya.
Penyelenggaraan fintech yang berkaitan dengan pertanyaan Anda, menurut hemat kami termasuk dalam ruang lingkup penghimpunan dan/atau penyaluran dana, aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk, aset kripto, dan/atau aktivitas jasa keuangan digital lainnya.
Sebagai informasi, Anda bisa mengakses daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin pada laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
Terkait pertanyaan Anda, penyelenggara fintech wajib menerapkan prinsip yang meliputi pelindungan konsumen, sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (3) POJK 3/2024, sebagai berikut:
- tata kelola;
- manajemen risiko;
- keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
- pelindungan konsumen dan pelindungan data pribadi; dan
- pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 37 POJK 3/2024, mengatur bahwa pelindungan konsumen dan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
Karena fintech termasuk pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”),[3] maka dalam hal pelindungan konsumen dapat merujuk pada ketentuan POJK 22/2023.
Kemudian, dalam pertanyaan, Anda telah melaporkan kejadian yang sedang Anda alami ke penyelenggara fintech yang bersangkutan. Tindakan tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggara fintech selaku PUJK telah menunaikan kewajibannya untuk menyediakan layanan pengaduan konsumen.[4]
Layanan pengaduan konsumen tersebut memiliki ruang lingkup yang terdiri atas:[5]
- Penerimaan Pengaduan
Perihal penerimaan pengaduan, penyelenggara fintech wajib menerima, mencatat, dan mendokumentasikan setiap pengaduan yang diajukan oleh konsumen baik yang dilakukan secara lisan dan/atau tulisan.[6] Setiap kantor fintech yang bersangkutan wajib menerima pengaduan yang diajukan oleh konsumen.[7]
Terhadap pengaduan tertulis, penyelenggara fintech wajib menangani pengaduan secara tertulis bagi konsumen yang telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.[8] Adapun dokumen yang dipersyaratkan oleh penyelenggara fintech terdiri atas:[9]
- identitas konsumen;
- jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan;
- permasalahan yang diadukan; dan
- dokumen lain.
Dalam hal konsumen memiliki dokumen yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diajukan, maka penyelenggara fintech dapat menetapkan dokumen dimaksud sebagai dokumen pendukung yang wajib dilengkapi oleh konsumen.[10]
Penyelenggara fintech juga wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan pengaduan kepada konsumen yang mengajukan pengaduan secara lisan, yang mana konfirmasinya paling sedikit terdiri atas:[11]
- nomor registrasi pengaduan; dan
- tanggal penerimaan pengaduan.
Sedangkan, jika pengaduan secara tertulis, maka penyelenggara fintech wajib menyampaikan bukti tanda terima pengaduan kepada konsumen, yang paling sedikit terdiri atas:[12]
- nomor registrasi pengaduan;
- tanggal penerimaan pengaduan dan
- nomor telepon atau kanal komunikasi lain dari penyelenggara fintech yang dapat dihubungi oleh konsumen.
- Penanganan Pengaduan
Dalam hal penanganan pengaduan, penyelenggara fintech wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima penyelenggara fintech.[13] Dalam hal penyelenggara fintech membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak dapat dipenuhi, maka penyelenggara fintech meminta kepada konsumen untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.[14]
Sedangkan, untuk pengaduan tertulis, maka penyelenggara fintech wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 hari kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.[15] Dalam hal terdapat kondisi tertentu seperti:[16]
- kantor PUJK (fintech) yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor PUJK tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor PUJK tersebut;
- pengaduan yang disampaikan oleh konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen PUJK; dan/atau
- terdapat hal lain yang berada di luar kendali PUJK;
maka penyelenggara fintech dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 hari kerja.[17]
- Penyelesaian Pengaduan
Terkait dengan penyelesaian pengaduan, penyelenggara fintech wajib memberikan tanggapan pengaduan kepada konsumen atas pengaduan yang diterima.[18] Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis, maka penyelenggara fintech menyampaikan tanggapan pengaduan secara tertulis.[19] Sedangkan, dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan, penyelenggara fintech menyampaikan tanggapan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis.[20]
Tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa:[21]
- penjelasan permasalahan, dalam hal tidak terdapat kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan penyelenggara fintech yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian konsumen; atau
- penawaran penyelesaian, dalam hal terdapat kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan/atau perjanjian baik yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian konsumen.
Dalam hal penyampaian tanggapan, penyelenggara fintech mencantumkan jangka waktu yang cukup bagi konsumen untuk menyetujui atau menolak tanggapan pengaduan berupa penawaran penyelesaian.[22]
Dikarenakan Anda mengatakan “tidak kunjung ditanggulangi dan sudah 4 hari tidak ada solusi yang jelas”, maka kami asumsikan bahwa pihak dari penyelenggara fintech belum memberikan tanggapan terhadap pengaduan Anda yang sudah diterima. Jika demikian, maka pihak penyelenggara fintech dapat dikenai sanksi administratif berupa:[23]
- peringatan tertulis;
- pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
- pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
- pemberhentian pengurus;
- denda administratif;
- pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
- pencabutan izin usaha.
Sanksi pada huruf b sampai dengan g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis.[24] Lalu, terkait sanksi denda dikenakan paling banyak Rp15 miliar.[25]
Dengan demikian, kami menyarankan Anda untuk menghubungi kembali layanan pengaduan konsumen penyelenggara fintech yang bersangkutan.
Namun, apabila permasalahan ini tidak kunjung diusahakan penyelesaiannya, Anda bisa melaporkannya ke OJK melalui nomor telepon (021) 157, Kontak 157, atau e-mail OJK [email protected].
Di sisi lain, Anda selaku konsumen juga dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar UU Perlindungan Konsumen.
Hal ini mengingat salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.[26]
Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[27]
Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat secara perdata melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.[28]
Baca juga: Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
Referensi:
- Kontak 154, yang diakses pada tanggal 18 November 2025, pukul 17.00 WIB;
- Perusahaan Fintech Lending Berizin, yang diakses pada tanggal 18 November 2025, pukul 15.30 WIB.
[4] Pasal 69 ayat (1) POJK 22/2023
[5] Pasal 69 ayat (2) POJK 22/2023
[6] Pasal 70 ayat (1) dan (2) POJK 22/2023
[7] Pasal 70 ayat (3) POJK 22/2023
[8] Pasal 71 ayat (1) POJK 22/2023
[9] Pasal 71 ayat (2) POJK 22/2023
[10] Pasal 71 ayat (3) POJK 22/2023
[11] Pasal 72 ayat (1) dan (2) POJK 22/2023
[12] Pasal 73 ayat (1) dan (2) POJK 22/2023
[13] Pasal 74 ayat (1) POJK 22/2023
[14] Pasal 74 ayat (2) POJK 22/2023
[15] Pasal 75 ayat (1) POJK 22/2023
[16] Pasal 75 ayat (3) POJK 22/2023
[17] Pasal 75 ayat (2) POJK 22/2023
[18] Pasal 77 ayat (1) POJK 22/2023
[19] Pasal 77 ayat (2) POJK 22/2023
[20] Pasal 77 ayat (3) POJK 22/2023
[21] Pasal 78 ayat (1) POJK 22/2023
[22] Pasal 78 ayat (2) POJK 22/2023
[23] Pasal 77 ayat (4) POJK 22/2023
[24] Pasal 77 ayat (5) POJK 22/2023
[25] Pasal 77 ayat (6) POJK 22/2023
[27] Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen
[28] Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen