Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Albert Aries, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 18 Juli 2016.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pengambilalihan atau akuisisi, berdasarkan Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 11 UU PT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
Menurut Albert Aries (penulis sebelumnya), secara hukum, akuisisi adalah soal beralihnya pengendalian (controlling) atas suatu perseroan. Inilah yang membedakan dengan tegas antara akuisisi dengan jual-beli saham biasa. Sederhananya, jual beli-saham biasa belum tentu dapat dikualifikasikan sebagai akuisisi apabila ternyata tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan yang diakuisisi tersebut.
Menurut Munir Fuady, dalam bukunya yang berjudul Hukum Tentang Akuisisi, Takeover dan LBO (hal. 5), dalam akuisisi, baik perusahaan pengambil alih maupun yang diambil alih tetap eksis. Jadi dengan akuisisi tidak ada perusahaan yang lenyap dan tidak perusahaan yang baru terbentuk dari akuisisi tersebut.
Baca juga: Perbedaan Merger dengan Akuisisi
Sayangnya dalam pertanyaan Anda, kami memiliki keterbatasan informasi mengenai apakah dalam mengakuisisi 100% kepemilikan perusahaan tersebut, Anda bertindak selaku orang – perseorangan atau Anda bertindak dalam mewakili suatu badan hukum yang secara hukum dapat menjadi pemegang saham dalam suatu perseroan?
Walau demikian, baik Anda sebagai pemegang saham perorangan, maupun sebagai wakil dari badan hukum, menjawab pertanyaan pokok Anda, yang menanyakan apakah pemilik perseroan yang baru bertanggung jawab membayar utang perseroan yang dibuat oleh pemilik lama kepada bank, pada dasarnya, pemegang saham perseroan tidak bertanggung-jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.[1]
Ketentuan di atas mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.[2]
Namun, Anda juga perlu mengetahui bahwa dalam hal akuisisi ini mengakibatkan pemegang saham dalam perseroan menjadi kurang dari 2 orang (Anda mengatakan mengakuisisi 100% saham perseroan), dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, maka pemegang saham (tunggal) tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, bahkan Pengadilan Negeri juga dapat membubarkan perseroan tersebut jika ada permohonan dari pihak yang berkepentingan.[3]
Oleh karena itu, kami menyarankan agar Anda (atau badan hukum yang Anda wakilkan) segera mengalihkan sebagian kepemilikan saham Anda kepada orang lain paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak dilakukannya akuisisi tersebut, agar persyaratan perseroan sebagai suatu badan hukum (recht persoon) tetap terpenuhi. Sehingga, tidak menyebabkan pertanggungjawaban dan harta pribadi Anda (atau badan hukum yang Anda wakilkan) dapat digugat oleh pihak kreditur atau pihak yang berkepentingan lainnya.
Apa yang kami sampaikan di atas adalah suatu gambaran singkat bahwa dalam mengakuisisi suatu Perseroan, hendaknya calon pengambilalih perseroan dapat melihat bagaimana kondisi perseroan tersebut, termasuk soal laporan keuangan, laporan laba-rugi, good will, serta kewajiban-kewajiban finansial dari perusahaan yang akan diakuisisi tersebut.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Referensi:
Munir Fuady. Hukum Tentang Akuisisi, Takeover dan LBO. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
[2] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU PT