Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Tata Cara Perubahan Nomenklatur Direksi

Tata Cara Perubahan Nomenklatur Direksi
Tata Cara Perubahan Nomenklatur Direksi

PERTANYAAN

Karena perubahan strategi bisnis, sebuah PT mengubah salah satu fungsi direksi sehingga nomenklaturnya berubah. Apakah perubahan nama nomenklatur direksi harus dilakukan melalui perubahan anggaran dasar dan RUPS? Bagaimana jika perubahan nomenklatur tersebut hanya bertujuan untuk memperjelas bidang tugas direksi tersebut? Misalnya direktur operasional diganti menjadi direktur operasional dan keuangan?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 31 Mei 2019.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Nama jabatan (nomenklatur) direksi dalam sebuah perseroan terbatas (“PT”) dan perubahan strategi bisnis (kami asumsikan tujuan usaha) merupakan bagian dari anggaran dasar (“AD”) PT. Hal tersebut dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa isi AD sekurang-kurangnya memuat:

    1. nama dan tempat kedudukan perseroan;
    2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
    3. jangka waktu berdirinya perseroan;
    4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
    5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
    6. nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
    7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
    8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
    9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pasal 19 UU PT menyebutkan bahwa perubahan AD ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Acara mengenai perubahan AD wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

    Perlu Anda ketahui, dalam UU PT, mengenai perubahan AD disebutkan bahwa terdapat perubahan AD yang harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”),[1] dan ada yang hanya perlu diberitahukan kepada Menteri.[2]

    Perubahan AD yang harus mendapat persetujuan Menteri meliputi:[3]

    1. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
    2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
    3. jangka waktu berdirinya perseroan;
    4. besarnya modal dasar;
    5. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
    6. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

    Lain dari pada yang disebutkan di atas, perubahan AD hanya perlu diberitahukan kepada Menteri.[4]

    Jadi menjawab pertanyaan Anda, nama jabatan (nomenklatur) direksi dalam PT dan perubahan tujuan usaha merupakan bagian dari AD. Oleh sebab itu, untuk melakukan perubahan terhadap hal tersebut harus dilakukan perubahan AD yang ditetapkan oleh RUPS.

    Adapun, untuk perubahan tujuan usaha perseroan maka harus mendapat persetujuan Menteri sedangkan untuk perubahan nama jabatan (nomenklatur) direksi hanya perlu diberitahukan pada Menteri.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

    [1] Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

    [2] Pasal 21 ayat (3) UU PT

    [3] Pasal 21 ayat (2) UU PT

    [4] Pasal 21 ayat (3) UU PT

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000