Bisnis
Aturan Besaran Gaji dan THR Direksi
Bacaan 7 Menit

PERTANYAAN
Saya direktur dan belum dibayar THR serta gaji bulan terakhir. Apakah direktur memiliki hak yang sama terhadap gaji dan THR?


Bacaan 7 Menit

Saya direktur dan belum dibayar THR serta gaji bulan terakhir. Apakah direktur memiliki hak yang sama terhadap gaji dan THR?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 12 Oktober 2012 yang pertama kali dimutakhirkan oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 06 Februari 2018.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya, direksi adalah organ perseroan, sama halnya dengan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan dewan komisaris.[1] Kemudian, berdasarkan Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU PT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Direksi bertugas untuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.[2] Dalam menjalankan tugasnya ini, direksi berwenang menjalankannya sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas ketentuan dalam UU PT dan perubahannya dan/atau anggaran dasar.[3]
Pengurusan sebagaimana disebutkan di atas, wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.[4] Adapun yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab adalah memperhatikan perseroan dengan saksama dan tekun.[5]
Selanjutnya, perlu diketahui bahwa anggota direksi diangkat oleh RUPS.[6] Keputusan RUPS mengenai pengangkatan direksi ini, menetapkan juga saat mulai berlakunya pengangkatan penggantian, dan pemberhentian tersebut.[7]
Disarikan dari artikel Apakah Direksi Asing Wajib Diikutsertakan Program Jamsostek?, walaupun anggota direksi merupakan tenaga kerja, namun hubungan yang terjadi dengan perusahaan adalah hubungan korporasi, bukan hubungan kerja. Jadi, ketentuannya tunduk pada UU PT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, bukan UU Ketenagakerjaan dan perubahannya serta peraturan pelaksananya.
Namun, ada juga anggota direksi yang tidak diangkat melalui RUPS (diangkat oleh Direktur Utama). Hubungan ini dinamakan hubungan kerja karena adanya unsur upah, perintah kerja dan pekerjaan.
Oleh karena itu, guna menyederhanakan jawaban, kami asumsikan anggota direksi yang Anda maksud adalah anggota direksi yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS sehingga anggota direksi tersebut bukan termasuk kategori pekerja.
Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya, anggota direksi memiliki hak untuk mendapatkan gaji dan tunjangan, termasuk Tunjangan Hari Raya (“THR”). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU PT, yang berbunyi:
Berdasarkan pasal di atas, yang berwenang untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi adalah RUPS yang ditetapkan dalam bentuk keputusan. Adapun yang dimaksud dengan besaran gaji adalah besarnya gaji dan tunjangan bagi setiap anggota direksi.[8]
Sejalan dengan ketentuan di atas, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa kewenangan RUPS dalam menetapkan keputusan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota komisaris, dapat diberikan kepada dewan komisaris.[9] Pada dasarnya, cara pemberian kewenangan ini tidak diatur dalam UU PT dan perubahannya. Namun, menurut M. Yahya Harahap (hal. 370) cara pelimpahannya adalah sebagai berikut:
Jika sudah dilimpahkan kewenangan RUPS kepada dewan komisaris, maka besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasar keputusan dewan komisaris.[10]
Jadi, terhadap direksi tidak berlaku ketentuan THR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016 yang menyatakan pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah. Dari bunyi ketentuan tersebut jelas kiranya bahwa hak atas THR berdasarkan Permenaker 6/2016 hanya berlaku terhadap pekerja.
Kami menyarankan agar Anda melihat kembali ketentuan dalam keputusan RUPS terkait gaji dan tunjangan anggota direksi atau keputusan rapat dewan komisaris dalam hal kewenangan menetapkan gaji dan tunjangan anggota direksi dilimpahkan kepada dewan komisaris. Singkatnya, anggota direksi berhak atas gaji dan tunjangan sebagaimana yang diatur dalam RUPS.
Sebagai informasi tambahan, terhadap anggota direksi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), berlaku Permen BUMN 3/2023. Ketentuan mengenai gaji anggota direksi BUMN diberikan dengan ketentuan antara lain:[11]
Kemudian, THR anggota direksi BUMN diberikan sebesar 1 kali gaji, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Permen BUMN 3/2023.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
[1] Pasal 109 angka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
[2] Pasal 92 ayat (1) UU PT
[3] Pasal 92 ayat (2) UU PT
[4] Pasal 97 ayat (2) UU PT
[5] Penjelasan Pasal 97 ayat (2) UU PT
[6] Pasal 94 ayat (1) UU PT
[7] Pasal 94 ayat (5) UU PT
[8] Penjelasan Pasal 96 ayat (1) UU PT
[9] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 370
[10] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 370