Sejauh Mana Wewenang Direksi Asing dalam PT PMA?

PERTANYAAN

Dengan ini saya ingin menanyakan masalah mengenai wewenang dan hak direksi asing berkaitan dengan masalah dalam suatu PT PMA. Masalah tersebut adalah campur tangan direksi asing ke pemerintahan dan permohonan untuk perkreditan suatu aset dalam Negara RI. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Sejauh mana wewenang dan hak direksi asing dalam PT PMA? Haruskah ada direktur WNI dalam PT PMA?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Bisakah Mempekerjakan TKA Melalui Perusahaan Outsourcing?

19 Mei, 2026

Modal Dasar PT PMA

03 Jul, 2025

Bolehkah PMA Memperdagangkan Suku Cadang Motor via Online?

30 Apr, 2025

Wajibkah TKA Didaftarkan Program Jaminan Sosial?

22 Jan, 2025

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan dipublikasikan pada Rabu, 22 Juni 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Gabriella Angelica, S.H. pada 3 Oktober 2023.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Dasar Hukum Penanaman Modal Asing

PT PMA itu perusahaan apa? PMA sebagaimana Anda sebutkan pada pertanyaan Anda adalah penanaman modal asing. Peraturan PT PMA terbaru dapat berpedoman pada UU 25/2007 sebagaimana telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU 25/2007 PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Adapun penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.[1]

PMA ini berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU 25/2007 wajib dalam bentuk perseroan terbatas (“PT”) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Oleh karena itu, PMA juga tunduk pada ketentuan UUPT dan perubahannya.

Sebagai informasi, yang dimaksud dengan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.[2]

Wewenang Direksi

Direksi sebagaimana yang Anda tanyakan merupakan salah satu organ PT bersama dengan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan dewan komisaris.[3] Menurut Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Berkenaan dengan wewenang direksi diatur dalam Pasal 92 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar.

Adapun, yang dimaksud dengan pengurusan perseroan berupa pengurusan sehari-hari dari perseroan. Lalu, yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.[4]

Baca juga: Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan Terbatas

Sebagaimana telah kami sampaikan, direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.[5] Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan ini tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.[6]

Namun, Pasal 99 ayat (1) UU PT mengatur anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

1. terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
2. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) UU PT di atas, yang berhak mewakili perseroan adalah:[7]

1. anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
2. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau
3. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Kemudian pada dasarnya, dalam UU PT, tidak dikenal perbedaan ataupun pembatasan terhadap wewenang direksi asing pada PT PMA. Hal ini mengisyaratkan bahwa direksi asing memiliki kewenangan yang sama dengan direksi berkewarganegaraan Indonesia, terutama sebagai pengemban wewenang dan tanggung jawab atas aktivitas perseroan.

Jabatan-Jabatan yang Dilarang Diduduki oleh TKA

Sebagai informasi, untuk diangkat menjadi direksi, orang yang bersangkutan harus cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah:[8]

1. dinyatakan pailit;
2. menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisari yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor kerugian.

Haruskah ada direktur WNI dalam PT PMA? Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat kewajiban yang mengatur secara eksplisit bahwa dalam PT PMA harus terdapat direksi WNI. Jadi selama orang perseorangan memenuhi persyaratan di atas, orang tersebut dapat menjadi direksi.

Namun di sisi lain, terdapat batasan mengenai penempatan tenaga kerja asing (“TKA”) di Indonesia. Hal ini karena pada dasarnya, TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang diduduki, dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.[9]

Lebih lanjut, Pasal 81 angka 4 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 ayat (5) UU Ketenagakerjaan menerangkan bahwa TIKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia. Adapun berdasarkan Lampiran Kepmenaker 349/2019, jabatan-jabatan yang dilarang diduduki TKAadalah:

1. direktur personalia (personnel director);
2. manajer hubungan industrial (industrial relation manager);
3. manajer personalia (human resource manager);
4. supervisor pengembangan personalia (personnel development supervisor);
5. supervisor perekrutan personalia (personnel recruitment supervisor);
6. supervisor penempatan personalia (personnel placement supervisor);
7. supervisor pembinaan karir pegawai (employee career development supervisor);
8. penata usaha personalia (personnel declare administrator);
9. ahli pengembangan personalia dan karir (personnel and careers specialist);
10. spesialis personalia (personnel specialist);
11. penasehat karir (career advisor);
12. penasehat tenaga kerja (job advisor);
13. pembimbing dan konseling jabatan (job advisor and counseling);
14. perantara tenaga kerja (employee mediator);
15. pengadministrasi pelatihan pegawai (job training administrator);
16. pewawancara pegawai (job interviewer);
17. analis jabatan (job analyst);
18. penyelenggara keselamatan kerja pegawai (occupational safety specialist).

Menurut KBBI, kata personalia memiliki arti sebagai berikut:

1. yang berkaitan dengan orang atau nama orang (tentang urusan, pengumuman, dan sebagainya);
2. bagian suatu instansi (kantor) yang mengurus soal-soal kepegawaian, bagian personel, atau bagian personalia.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dalam hal penempatan sebagai direksi, TKA tidak diperbolehkan ditempatkan pada bagian pengurusan kepegawaian. Selain itu, menurut hemat kami, kewenangan direksi asing dalam PT PMA menurut UU PT tidak dibedakan dengan direksi yang berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, selama direksi asing menjalankan kewajiban dan tugasnya dalam kapasitasnya sebagai direksi PT PMA, maka hal tersebut sah secara hukum.

Baca juga: Bolehkah WNA Menjadi Debitur Bank di Indonesia?

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Referensi:

KBBI, personalia, yang diakses pada Selasa, 3 Oktober 2023, pukul 10.12 WIB.

[1] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”)

[2] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

[3] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 2 UUPT

[4] Penjelasan Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT

[5] Pasal 98 ayat (1) UUPT

[6] Pasal 98 ayat (3) UUPT

[7] Pasal 99 ayat (2) UUPT

[8] Pasal 93 ayat (1) UUPT

[9] Pasal 81 angka 4 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanjo.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023