Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Tes DNA sebagai Bukti Kasus Perzinahan yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Juli 2015, lalu dimutakhirkan pertama kali pada 11 Agustus 2025.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, secara historis, perlu diketahui bahwa tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP lama yang sudah tidak berlaku jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023, dan diatur dalam Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026. Berikut adalah bunyi pasalnya:
Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel berikut:
- Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023;
- Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023.
Sebagai informasi, jika pencemaran nama baik dilakukan di media sosial, maka pelaku melanggar ketentuan Pasal 27A UU 1/2024 jo. Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain (kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan), dengan cara menuduhkan suatu hal (suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang), dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.
Sanksi atas pelanggaran ketentuan di atas adalah pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp400 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 jo. Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024.
Baca juga: Perubahan Penting Soal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Baru
Selanjutnya, dalam pertanyaan Anda menyebutkan mengenai tindak pidana perzinahan yang diatur dalam pasal berikut:
Penjelasan selengkapnya mengenai pasal perzinahan dapat Anda baca dalam artikel Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan.
Deoxyribonucleic acid (“DNA”) atau asam deoksiribonukleat menurut KBBI adalah senyawa dalam protein inti sel yang mewarisi sifat keturunan. Menurut Ahli DNA Forensik FK UI, Djaja S. Atmadja, dalam artikel Ini Beberapa Kasus yang Dipecahkan dengan Tes DNA, penggunaan tes DNA dalam kasus hukum di Indonesia bukan barang baru. Ia menjelaskan sudah ada beberapa kasus yang telah berhasil diselesaikan dengan bantuan tes DNA ini.
Kembali pada pertanyaan Anda, secara historis, perihal alat bukti hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama yang sudah tidak berlaku, dan Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025 tentang KUHAP baru, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026[7] sebagai berikut:
Sebagai informasi, untuk jenis alat bukti dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru, alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.[8] Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.[9] Dalam hal hakim menyatakan alat bukti tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.[10]
Lantas, dalam hukum acara pidana tes DNA masuk ke jenis alat bukti apa? Menurut Hilman Ali Fardhinand dalam jurnal yang berjudul Eksistensi Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Pidana (hal. 203) tes DNA merupakan bagian dari Visum et Repertum (“VeR”). Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Apakah Tersangka Berhak Mengetahui Hasil Visum et Repertum?, VeR dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat.
Menurut Penjelasan Pasal 235 ayat (1) huruf c UU 20/2025, yang dimaksud dengan "surat" adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk juga dokumen atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan komputer atau media penyimpan data elektronik lain.
Baca juga: Syarat dan Prosedur Melakukan Visum sebagai Alat Bukti
Hasil tes DNA sebagai alat bukti surat dapat ditemukan pada contoh kasus dalam Putusan PN Oelamasi No. 111/Pid.Sus/2019/Pn Olm. Pada putusan tersebut, diterangkan bahwa berdasarkan laporan hasil tes DNA pada Surat Keterangan Ahli Nomor: R/19081/VII/RES.1.24/2019/Lab.DNA, anak merupakan anak dari terdakwa.
Perlu diingat bahwa kekuatan pembuktian VeR dan tes DNA merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP di mana VeR dan tes DNA masuk dalam kategori alat bukti surat.[11]
Namun, walaupun tes DNA sah sebagai alat bukti, berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Adapun dalam UU 20/2025, sepanjang penelusuran kami tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengenai keharusan minimal alat bukti yang sah sebagai parameter hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Namun demikian, minimal dua alat bukti tersebut masih diberlakukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka,[12] penangkapan,[13] ataupun syarat penahanan.[14] Sehingga menurut KUHAP baru, secara tidak langsung, minimal 2 alat bukti tersebut masih menjadi syarat dalam proses penegakan hukum pidana.
Jika Anda memang bertanya soal hasil tes DNA untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka perzinahan untuk kemudian dilakukan penuntutan pidana terhadapnya, penetapan tersangka itu harus berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian, bukti permulaan harus dimaknai minimal dua alat bukti sebagaimana dijelaskan.
Oleh karena itu, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka perzinahan, hasil tes DNA itu harus disertai dengan alat bukti lainnya.
Baca juga: Bukti Tes DNA untuk Pengakuan Anak Luar Kawin
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Putusan:
- Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 111/Pid.Sus/2019/Pn Olm;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.
Referensi:
- Ekky Elvira Yolanda. Kekuatan Pembuktian Tes DNA dan Visum Et Repertum Tulang Kerangka Korban Pembunuhan Disertai dengan Tindak Pidana Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.B/2016/PN Wng). Jurnal Verstek Vol. 6 No. 2, 2018;
- Hilman Ali Fardhinand. Eksistensi Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Pidana. Lex Crimen, Vol. IV, No. 2, 2015;
- Asam deoksiribonukleat, KBBI, yang diakses pada 06 Januari 2026, pukul 15.00 WIB.
[3] Pasal 3 Perma 2/2012, denda dilipatgandakan menjadi 1.000 kali
[4] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[5] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023
[6] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[8] Pasal 235 ayat (3) UU 20/2025
[9] Pasal 235 ayat (4) UU 20/2025
[10] Pasal 235 ayat (5) UU 20/2025
[11] Ekky Elvira Yolanda. Kekuatan Pembuktian Tes DNA dan Visum Et Repertum Tulang Kerangka Korban Pembunuhan Disertai dengan Tindak Pidana Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.B/2016/PN Wng). Jurnal Verstek Vol. 6 No. 2, 2018, hal. 49
[12] Pasal 1 angka 31 UU 20/2025
[13] Pasal 1 angka 32 UU 20/2025
[14] Pasal 100 ayat (5) UU 20/2025