Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Tes DNA sebagai Alat Bukti Sah

Tes DNA sebagai Alat Bukti Sah
Tes DNA sebagai Alat Bukti Sah

PERTANYAAN

Beberapa waktu yang lalu, viral berita mantan Gubernur Jawa Barat yaitu RK dan LM tes DNA. Tes DNA tersebut dilakukan untuk memastikan siapa ayah biologis dari anak yang dilahirkan LM. Kemudian, menurut berita yang beredar, tes dilakukan sebagai bagian dari pembuktian kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan RK karena merasa dirugikan oleh pernyataan LM bahwa anak tersebut merupakan anak mantan Gubernur Jawa Barat.

Pertanyaan saya, bagaimana kedudukan tes DNA sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana? Jika sudah ada bukti tes DNA atas anak biologis hasil hubungan gelap antara seorang laki-laki (beristri) dan perempuan, apakah hal tersebut cukup bisa membuktikan adanya perzinahan?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Tes DNA sebagai Bukti Kasus Perzinahan yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Juli 2015, lalu dimutakhirkan pertama kali pada 11 Agustus 2025.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pasal Pencemaran Nama Baik

    Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, secara historis, perlu diketahui bahwa tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP lama yang sudah tidak berlaku jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023, dan diatur dalam Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026. Berikut adalah bunyi pasalnya:

    Pasal 310 KUHP jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023Pasal 433 UU 1/2023
    1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[2]
    2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[3]
    3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
    1. Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta.[4]
    2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu sebesar Rp50 juta.[5]
    3. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

    Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel berikut:

    1. Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023;
    2. Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023.

    Sebagai informasi, jika pencemaran nama baik dilakukan di media sosial, maka pelaku melanggar ketentuan Pasal 27A UU 1/2024 jo. Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain (kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan), dengan cara menuduhkan suatu hal (suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang), dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.

    Sanksi atas pelanggaran ketentuan di atas adalah pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp400 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 jo. Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024.

    Baca juga: Perubahan Penting Soal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Baru

    Pasal Perzinahan

    Selanjutnya, dalam pertanyaan Anda menyebutkan mengenai tindak pidana perzinahan yang diatur dalam pasal berikut:

    Pasal 284 KUHPPasal 411 UU 1/2023
    1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:

    1a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

    b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

    2a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

    b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

    1. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
    2. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
    3. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
    4. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.
    1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[6]
    2. Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
    1. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
    2. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

    1. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
    2. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

    Penjelasan selengkapnya mengenai pasal perzinahan dapat Anda baca dalam artikel Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan.

    Hasil Tes DNA sebagai Alat Bukti

    Deoxyribonucleic acid (“DNA”) atau asam deoksiribonukleat menurut KBBI adalah senyawa dalam protein inti sel yang mewarisi sifat keturunan. Menurut Ahli DNA Forensik FK UI, Djaja S. Atmadja, dalam artikel Ini Beberapa Kasus yang Dipecahkan dengan Tes DNA, penggunaan tes DNA dalam kasus hukum di Indonesia bukan barang baru. Ia menjelaskan sudah ada beberapa kasus yang telah berhasil diselesaikan dengan bantuan tes DNA ini.

    Kembali pada pertanyaan Anda, secara historis, perihal alat bukti hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama yang sudah tidak berlaku, dan Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025 tentang KUHAP baru, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026[7] sebagai berikut:

    Pasal 184 ayat (1) KUHAPPasal 235 ayat (1) UU 20/2025

    Alat bukti yang sah ialah:

    1. keterangan saksi;
    2. keterangan ahli;
    3. surat;
    4. petunjuk;
    5. keterangan terdakwa.

    Alat bukti terdiri atas:

    1. keterangan saksi;
    2. keterangan ahli;
    3. surat;
    4. keterangan terdakwa;
    5. barang bukti;
    6. bukti elektronik;
    7. pengamatan hakim; dan
    8. segala sesuatu dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

    Sebagai informasi, untuk jenis alat bukti dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru, alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.[8] Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.[9] Dalam hal hakim menyatakan alat bukti tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.[10]

    Lantas, dalam hukum acara pidana tes DNA masuk ke jenis alat bukti apa? Menurut Hilman Ali Fardhinand dalam jurnal yang berjudul Eksistensi Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Pidana (hal. 203) tes DNA merupakan bagian dari Visum et Repertum (“VeR”). Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Apakah Tersangka Berhak Mengetahui Hasil Visum et Repertum?, VeR dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat.

    Menurut Penjelasan Pasal 235 ayat (1) huruf c UU 20/2025, yang dimaksud dengan "surat" adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk juga dokumen atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan komputer atau media penyimpan data elektronik lain.

    Baca juga: Syarat dan Prosedur Melakukan Visum sebagai Alat Bukti

    Hasil tes DNA sebagai alat bukti surat dapat ditemukan pada contoh kasus dalam Putusan PN Oelamasi No. 111/Pid.Sus/2019/Pn Olm. Pada putusan tersebut, diterangkan bahwa berdasarkan laporan hasil tes DNA pada Surat Keterangan Ahli Nomor: R/19081/VII/RES.1.24/2019/Lab.DNA, anak merupakan anak dari terdakwa.

    Perlu diingat bahwa kekuatan pembuktian VeR dan tes DNA merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP di mana VeR dan tes DNA masuk dalam kategori alat bukti surat.[11]

    Namun, walaupun tes DNA sah sebagai alat bukti, berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

    Adapun dalam UU 20/2025, sepanjang penelusuran kami tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengenai keharusan minimal alat bukti yang sah sebagai parameter hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Namun demikian, minimal dua alat bukti tersebut masih diberlakukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka,[12] penangkapan,[13] ataupun syarat penahanan.[14] Sehingga menurut KUHAP baru, secara tidak langsung, minimal 2 alat bukti tersebut masih menjadi syarat dalam proses penegakan hukum pidana.

    Jika Anda memang bertanya soal hasil tes DNA untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka perzinahan untuk kemudian dilakukan penuntutan pidana terhadapnya, penetapan tersangka itu harus berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian, bukti permulaan harus dimaknai minimal dua alat bukti sebagaimana dijelaskan.

    Oleh karena itu, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka perzinahan, hasil tes DNA itu harus disertai dengan alat bukti lainnya.

    Baca juga: Bukti Tes DNA untuk Pengakuan Anak Luar Kawin

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

    Putusan:

    1. Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 111/Pid.Sus/2019/Pn Olm;
    2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023;
    3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

    Referensi:

    1. Ekky Elvira Yolanda. Kekuatan Pembuktian Tes DNA dan Visum Et Repertum Tulang Kerangka Korban Pembunuhan Disertai dengan Tindak Pidana Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.B/2016/PN Wng). Jurnal Verstek Vol. 6 No. 2, 2018;
    2. Hilman Ali Fardhinand. Eksistensi Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Pidana. Lex Crimen, Vol. IV, No. 2, 2015;
    3. Asam deoksiribonukleat, KBBI, yang diakses pada 06 Januari 2026, pukul 15.00 WIB.

    [3] Pasal 3 Perma 2/2012, denda dilipatgandakan menjadi 1.000 kali

    [4] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023

    [5] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023

    [6] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023

    [8] Pasal 235 ayat (3) UU 20/2025

    [9] Pasal 235 ayat (4) UU 20/2025

    [10] Pasal 235 ayat (5) UU 20/2025

    [11] Ekky Elvira Yolanda. Kekuatan Pembuktian Tes DNA dan Visum Et Repertum Tulang Kerangka Korban Pembunuhan Disertai dengan Tindak Pidana Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.B/2016/PN Wng). Jurnal Verstek Vol. 6 No. 2, 2018, hal. 49

    [12] Pasal 1 angka 31 UU 20/2025

    [13] Pasal 1 angka 32 UU 20/2025

    [14] Pasal 100 ayat (5) UU 20/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000