Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Tren digitalisasi saat ini berdampak pada sendi-sendi perekonomian, termasuk mengubah pola transaksi masyarakat. Salah satunya pergeseran sistem pembayaran tunai menjadi non-tunai yang nyaman, cepat, dan efisien. Hal ini diterangkan dalam artikel Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah.
Tujuan penerapan transaksi non-tunai tersebut antara lain adalah memudahkan pelayanan kepada konsumen. Artinya, dengan adanya sistem pembayaran non-tunai pada prinsipnya memberikan pilihan kepada konsumen untuk membayar sesuai dengan kenyamanannya.[1] Namun demikian, pembayaran non-tunai itu merupakan pilihan dari konsumen yang tidak boleh mengesampingkan uang tunai rupiah.[2]
Dalam konteks transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia, maka secara hukum, segala bentuk transaksi yang penyelesaiannya dengan uang, wajib dilakukan menggunakan rupiah,[3] tidak terkecuali dengan uang cash (tunai).
Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (1) UU Mata Uang yang berbunyi:
Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat dipahami bahwa penolakan terhadap uang rupiah hanya boleh dilakukan apabila ada keraguan atas keaslian uang rupiah tersebut. Di luar pengecualian tersebut, kami berpendapat bahwa setiap orang dilarang menolak segala bentuk transaksi menggunakan uang rupiah, termasuk menggunakan uang tunai (cash).
Lebih lanjut, bagi para pihak yang menolak transaksi menggunakan uang rupiah, dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Mata Uang sebagai berikut :
Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Disarikan dari artikel Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana, perbuatan melawan hukum (“PMH”) adalah suatu tindakan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang di luar kewenangan, dan tindakan melanggar nilai kesusilaan dan asas hukum, baik dalam aspek hukum pidana maupun perdata.
Mengutip artikel yang sama, Satochid Kartanegara menerangkan bahwa PMH dalam hukum pidana (wederrechtelijk) dibedakan menjadi:
- wederrechtelijk formil yaitu jika suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang; dan
- wederrechtelijk materiil adalah perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).
Dengan demikian, kami berpendapat bahwa menolak uang cash untuk transaksi di dalam negeri adalah bentuk PMH dalam hukum pidana karena melanggar ketentuan UU Mata Uang dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
Kemudian, dalam hukum perdata, PMH (onrechtmatige daad) mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam buku Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga (hal. 190 – 191) unsur-unsur perbuatan melawan hukumn adalah:
- harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif;
- perbuatan itu harus melawan hukum (perbuatan itu melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan undang-undang);[4]
- ada kerugian (kerugian materiil ataupun imateriil);[5]
- ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- ada kesalahan (schuld) (kesengajaan atau kelalaian. Kesalahan dapat diartikan sebagai telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan).[6]
Apabila dikorelasikan dengan pertanyaan Anda, kami berpendapat bahwa penolakan uang cash sebagai metode pembayaran tidak dapat dikategorikan PMH perdata. Hal ini karena untuk menyatakan perbuatan menolak uang cash sebagai PMH perdata, maka harus dibuktikan adanya kerugian yang diderita, kesalahan, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.
Namun demikian, tindakan supermarket sebagai pelaku usaha yang menolak pembayaran tunai dari konsumen tidak dapat dibenarkan karena uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang penyelesaiannya dengan uang, tidak terkecuali uang cash.
Terlebih, metode pembayaran secara non-tunai didesain untuk memudahkan dan memberikan pilihan kepada konsumen untuk membayar dengan cara yang paling efektif dan nyaman untuk mereka. Sehingga, kehadiran metode pembayaran non-tunai tidak boleh mengesampingkan pembayaran tunai (cash).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum :
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
Referensi :
- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019;
- Mariam Darus Badrulzaman. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasannya. Yogyakarta: Deepublish, 2023;
- Nadiva Twindri Tarizki dan Liza Marina. Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Legalitas Norma Dalam Aturan Transaksi Nontunai Diseluruh Ruas Jalan Tol. Supremasi Jurnal Hukum Vol. 3, No. 2, 2021;
- Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah, yang diakses pada 2 Oktober 2024, pukul 12.30 WIB.
[1] Nadiva Twindri Tarizki dan Liza Marina. Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Legalitas Norma Dalam Aturan Transaksi Nontunai Diseluruh Ruas Jalan Tol. Supremasi Jurnal Hukum Vol. 3, No. 2, 2021, hal. 212
[2] Nadiva Twindri Tarizki dan Liza Marina. Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Legalitas Norma Dalam Aturan Transaksi Nontunai Diseluruh Ruas Jalan Tol. Supremasi Jurnal Hukum Vol. 3, No. 2, 2021, hal. 220
[3] Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
[4] Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hal. 261
[5] Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hal. 263
[6] Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hal. 264