Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama, yang dipublikasikan pertama kali pada 10 September 2024.
Kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud dengan usaha kecil-kecilan adalah usaha yang termasuk ke dalam jenis usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMKM”). Adapun, kriteria UMKM diatur lebih lanjut di dalam Pasal 35 ayat (3) dan (5) PP 7/2021 sebagai berikut:
Baca juga: Kriteria UMKM Terbaru
Walaupun usaha Anda berbentuk UMKM, hal itu tidak mengecualikan Anda dari memiliki perizinan berusaha. Hal ini sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 37 ayat (1) PP 7/2021 sebagai berikut:
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Pasal 4 ayat (1) PP 28/2025, yang berbunyi:
Untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki PB.
Adapun yang dimaksud dengan PB atau perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[1]
Namun, perlu diperhatikan bahwa sebelum PB diperoleh, harus dilakukan pemenuhan persyaratan dasar.[2] Berikut adalah persyaratan dasar yang dimaksud:[3]
- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKPR”);
- PL; dan
- Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (“SLF”).
Masing-masing penjelasannya dapat Anda temukan dalam artikel Dasar Hukum Penghapusan SKDU, Apa Gantinya?
Kemudian, apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”), maka pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU.[4]
Lantas, apa saja syarat perizinan berusaha bagi UMKM yang memiliki usaha menjual beras eceran? Secara historis, mengacu pada Peraturan BPS 2/2020, kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) yang dapat digunakan untuk usaha perdagangan berat adalah KBLI 47241 – Perdagangan Eceran Beras.
Akan tetapi, perlu diingat bahwa saat ini terdapat perubahan peraturan KBLI melalui Peraturan BPS 7/2025 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan BPS 2/2020.[5] Oleh karena itu, dengan berlakunya peraturan terbaru ini, seluruh penggunaan KBLI yang sudah ada pada masing-masing pengguna KBLI wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan BPS 7/2025 paling lambat 6 bulan sejak diundangkan, yaitu 18 Juni 2025.[6]
Walaupun demikian, dalam peraturan KBLI terbaru tidak ada perubahan untuk nomor KBLI 47241 – Perdagangan Eceran Beras. Deskripsinya adalah sebagai berikut:[7]
Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras Saigon, dan beras ketan.
Kemudian, melihat Lampiran I.G – Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal PP 28/2025 (hal. I.G.165 – I.G.166), bagi KBLI 47241 tingkat risikonya adalah rendah, artinya PB yang harus dimiliki hanya Nomor Induk Berusaha (“NIB”). NIB tersebut berguna sebagai identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[8] Selain itu, KBLI 47241 juga dapat digunakan baik untuk UMKM maupun usaha besar.[9]
Disamping PB, terdapat juga PB UMKU yang harus dimiliki, antara lain:[10]
- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
- Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (“SPPB-PSAT”);
- Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (“PSAT-PL”);
- Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (“PSAT-PD”);
- Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (“PSAT-PDUK”)
Lebih lanjut, terdapat juga kewajiban bagi pelaku usaha dengan KBLI 47241 menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan.[11]
Baca juga: Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?
Sebagai informasi, jika skala usaha yang Anda lakukan adalah usaha mikro dan kecil (“UMK”), maka pemerintah memberikan kemudahan PB. Hal ini didasari Pasal 233 ayat (1) PP 28/2025 yang menyatakan bahwa UMK diberikan kemudahan PB melalui perizinan tunggal.
Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMK sebagaimana dimaksud memiliki risiko rendah, pelaku UMK mendapatkan NIB melalui Sistem OSS sebagai identitas dan legalitas usaha.[12] NIB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:[13]
- standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
- pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
Baca juga: Wajibkah Makanan Impor Bersertifikat Halal?
Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Referensi:
- Online Single Submission, yang diakses pada 24 April 2026, pukul 13.42 WIB;
- KBLI 47241, yang diakses pada 24 April 2026, pukul 11.31 WIB.
[2] Pasal 4 ayat (2) PP 28/2025
[4] Pasal 4 ayat (3) PP 28/2025
[6] Pasal 5 Peraturan BPS 7/2025
[7] Lampiran Peraturan BPS 7/2025 (hal. 285)
[9] Lampiran I.G – Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal PP 28/2025, hal. I.G.165 – I.G.166
[10] Lampiran I.G – Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal PP 28/2025, hal. I.G.165 – I.G.166
[11] Lampiran I.G – Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal PP 28/2025, hal. I.G.165
[12] Pasal 234 ayat (1) PP 28/2025
[13] Pasal 234 ayat (2) PP 28/2025