Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Unamendable Provision dalam UUD 1945

Unamendable Provision dalam UUD 1945

PERTANYAAN

Saya penasaran adakah pasal dalam UUD 1945 yang tidak boleh diamandemen? Benarkah Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tidak boleh diubah? Kenapa alasannya?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Memaknai Perubahan UUD 1945

    Perubahan atau amandemen merupakan tindakan pejabat berwenang untuk mengubah produk hukum yang dibentuk olehnya. Misalnya, apabila produk hukum berupa undang-undang akan diubah, perubahan tersebut harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang membuat undang-undang, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama presiden berdasarkan Pasal 20 UUD 1945. Sementara itu, perubahan UUD 1945 menjadi wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945.

    Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk terhadap UUD 1945, dapat berupa menyisip atau menambah materi atau menghapus atau mengganti sebagian materi, baik yang ada di dalam pasal, ayat, kata, bahkan tanda baca.[1] Berdasarkan pengalaman kami, perubahan UUD 1945 di antaranya dilakukan dengan menyisipkan pasal-pasal baru dan mengganti bunyi ayat dalam pasal. Penyisipan dapat dilihat dari pasal-pasal dan bab yang memiliki huruf, misalnya Pasal 22E UUD 1945 tentang pemilu dan Bab XA UUD 1945 tentang hak asasi manusia.

    Pengaturan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 merupakan hal yang wajar dan dimungkinkan secara hukum. Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan, bahkan peggantian, terhadap hukum dasarnya. Sebagaimana kita ketahui, UUD 1945 telah diubah sebanyak 4 kali, yakni pada kurun waktu antara 1999 hingga 2002. Selain itu, secara normatif UUD 1945 sendiri memuat pengaturan tentang prosedur perubahan UUD 1945. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 37 UUD 1945 yang memuat tentang prosedur dan syarat minimal pengambilan keputusan perubahan UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, terdapat pengaturan menarik tentang pembatasan perubahan, yakni pada Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut.

    Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

    Secara normatif, UUD 1945 tidak secara eksplisit menyatakan pada pasal berapa yang tidak boleh dilakukan perubahan. Namun, terdapat pembatasan dalam mekanisme perubahannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 di atas. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bahwa bentuk negara kesatuan tidak boleh diubah. Oleh karenanya, secara implisit larangan tersebut merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Sebab pada pasal tersebut dimuat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

    Secara historis, pasal ini merupakan fondasi dari bentuk negara Indonesia dan merupakan cita manifestasi konsensus para pendiri bangsa tentang bentuk negara kesatuan.[2] Pengalaman federalisme pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 hanya berlangsung singkat karena bentuk federalisme dianggap tidak cocok untuk Indonesia dan kembali ke bentuk negara kesatuan.[3] Bahkan ketika proses perubahan UUD pada tahun 1999 hingga 2002, terdapat kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan.[4]

    Dengan demikian, berdasarkan segi normatif dan historis, perubahan UUD 1945 memang dimungkinkan tetapi memiliki pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945, yakni tentang bentuk negara kesatuan. Pembatasan tersebut secara implisit mengatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur bentuk negara kesatuan, tidak dapat dilakukan perubahan (unamendable provision).

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
    3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
    4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

    Referensi:

    1. Muh. Yamin. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Penerbit Prapantja, 1959;
    2. Sekretariat Jenderal MPR RI. Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Jakarta, 2020.


    [2] Muh. Yamin. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Penerbit Prapantja, 1959, hal. 259 dan 414

    [4] Sekretariat Jenderal MPR RI. Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Jakarta, 2020, hal. 18

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000