Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Mengiklankan Logo Merek Tanpa Izin yang dibuat oleh Risti Wulansari, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Februari 2021.
Dalam menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami bahwa berdasarkan UU 20/2016 sebagaimana telah diubah oleh Perppu Cipta Kerja, logo termasuk sebagai merek. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 20/2016 sebagai berikut:
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Secara normatif, UU 20/2016 melarang setiap orang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 83 UU 20/2016 yang pada pokoknya memberikan hak pemilik merek dan/atau penerima lisensi merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain.
Berikut adalah bunyi Pasal 83 UU 20/2016 selengkapnya:
- Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
- gugatan ganti dan/atau
- penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Selain itu, penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis secara tanpa hak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU 20/2016, yang pada intinya mengatur:
- Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp2 miliar.
- Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.
- Jika jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar.
Namun, sebagai perbandingan dapat dipahami pula mengenai nominative fair use serta first sale doctrine. First sle doctrine merupakan salah satu doktrin yang ajeg digunakan dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual di beberapa negara common law yang pada intinya menyatakan hal berikut:[1]
“…the right of a producer to control the distribution of its trademarked product does not extend beyond the first sale of the product.”
Dalam konteks hukum merek, doktrin tersebut membatasi kewenangan produsen atau pemilik merek dalam mengontrol distribusi produk setelah penjualan pertama dilakukan. Artinya, pembeli atau pengguna dari produk yang diperoleh secr sah dpt melkukn redistribusi terhdp produk yang mengandung merek tersebut tnp hrus memiliki lisensi.[2]
Sedangkan nominative fair use merupakan salah satu doktrin yang ditemui dalam beberapa putusan pengadilan di Amerika Serikat. Nominative fair use adalah penggunaan merek terdaftar oleh pihak selain pemilik merek atau penerima lisensi, di mana tujuan utamanya adalah mendeskripsikan produk yang dijual atau ditampilkan. Penggunaan merek yang telah terdaftar dikategorikan sebagai nominative fair use hanya apabila penggunaan merek tersebut tidak bersifat menyesatkan, mengandung tipu muslihat, atau menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen.[3]
Adapun berdasarkan praktik kami, penggunaan merek yang bersifat menyesatkan, mengandung tipu muslihat, atau menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen contohnya adalah penggunaan merek untuk mengindikasikan distributor atau dealer resmi, padahal pihak tersebut bukanlah distributor atau dealer resmi.
Apabila dikaitkan dengan pertanyaan Anda, jika distributor atau agen tersebut memasang iklan dengan mencantumkan logo produk dengan tujuan mendeskripsikan produk yang dijual atau ditampilkan serta tidak bersifat menyesatkan, mengandung tipu muslihat, atau menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen, maka berdasarkan doktrin nominative fair use, tindakan tersebut bukanlah suatu pelanggaran merek.
Baca juga: Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta tentang Fair Use
Selanjutnya, penting untuk mengetahui mengenai lisensi. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar.[4] Adapun, perjanjian lisensi wajib dicatatkan kepada Menteri Hukum dan HAM dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali diperjanjikan lain.[5]
Pada praktiknya, dalam perjanjian lisensi, pemberi lisensi (licensor) sebagai pemilik merek terdaftar akan memberikan izin kepada penerima lisensi (licensee) untuk menggunakan mereknya, umumnya untuk kegiatan usaha penerima lisensi termasuk menjual dan mempromosikan barang atau jasa dengan merek yang dilisensikan tersebut.
Meskipun penerima lisensi dapat menggunakan merek yang diperjanjikan, perlu ditekankan bahwa perjanjian lisensi hanya memberikan keistimewaan kepada penerima lisensi untuk melakukan tindakan tertentu. Perjanjian lisensi tidak mengakibatkan peralihan hak atas merek sehingga kepemilikan tetap pada prinsipal atau pemberi lisensi.
Sebagai konsekuensi logis dari adanya perjanjian lisensi, penerima lisensi juga diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap adanya pelanggaran merek. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 83 ayat (1) UU 20/2016.
Ketentuan di atas menjadi salah satu upaya hukum yang dapat diambil oleh penerima lisensi apabila ditemukan penggunaan merek oleh pihak lainnya tanpa izin dari prinsipal atau alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, penerima lisensi juga berhak mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.
Selain itu, karena licensee juga berhak untuk mengajukan pengaduan terhadap tindak pidana pelanggaran merek, perlu diketahui bahwa ketentuan pidana pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU 20/2016 merupakan delik aduan.[6] Dengan kata lain, pelanggaran merek akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum apabila terdapat laporan pengaduan dari pemilik merek atau pihak lain yang dirugikan atas pelanggaran merek tersebut.
Dengan demikian, menurut hemat kami, penerima lisensi merek atau licensee memang memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan dan pengaduan tindak pidana terhadap pelanggaran merek, salah satunya pencantuman merek tanpa izin dalam iklan atau bentuk kegiatan pemasaran lainnya. Akan tetapi, dalam hal ini, penggunaan merek oleh agen/distributor sebagaimana Anda uraikan, bukan termasuk pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 100 UU 20/2016 selama pencantuman logo produk tersebut memenuhi kriteria nominative fair use.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Referensi:
- David W. Barnes. Free-Riders and Trademark Law’s First Sale Rule. Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, Vol. 27, Issue 3, 2011;
- Jordan Phelan. Infringement or Identification?: Nominative Fair Use and the Resale of Luxury Goods. Fordham Law Review, Vol. 91, No. 2, 2022.
[1] David W. Barnes. Free-Riders and Trademark Law’s First Sale Rule. Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, Vol. 27, Issue 3, 2011, hal. 461
[2] David W. Barnes. Free-Riders and Trademark Law’s First Sale Rule. Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, Vol. 27, Issue 3, 2011, hal. 463
[3] Jordan Phelan. Infringement or Identification?: Nominative Fair Use and the Resale of Luxury Goods. Fordham Law Review, Vol. 91, No. 2, 2022, hal. 759
[5] Lihat Pasal 42 ayat (2) dan (3) UU 20/2016