Usaha-Usaha Perbaikan Gizi Keluarga oleh Pemerintah

PERTANYAAN

Bagaimana cara pemerintah menanggulangi kekurangan gizi di Indonesia yang masih tinggi? Apakah terdapat aturan dan contoh usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki gizi masyarakat?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Upaya Pemerintah dalam Perbaikan Gizi Masyarakat yang dibuat oleh BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan pertama kali dipublikasikan pada 30 September 2020, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Renata Christha Auli, S.H. pada 9 Juni 2022.

KLINIK TERKAIT

Tanggung Jawab Hukum Pengusaha atas Keracunan Makanan

26 Sep, 2022

Larangan Pencabutan Label Pangan Olahan

04 Mar, 2019

Aturan Pencantuman Kandungan Gizi dan Komposisi Bahan di Kemasan Makanan Ringan

10 Apr, 2017

Bentuk Badan Usaha untuk Industri Pangan Olahan

30 Mar, 2012

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa itu Gizi Buruk dan Kekurangan Gizi?

Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu perbedaan antara kekurangan gizi dan gizi buruk.

Menurut Dedi Alamsyah (et.al) dalam Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas berjudul Beberapa Faktor Risiko Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Balita 12-59 Bulan (Studi Kasus di Kota Pontianak), dijelaskan bahwa gizi kurang adalah kekurangan bahan-bahan nutrisi, seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan, gizi buruk biasanya terjadi pada anak balita di bawah usia 5 tahun. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi selama bertahun-tahun (hal 47).

Renata Christha Auli (penulis sebelumnya) menjelaskan bahwa dalam dunia medis, kekurangan gizi dan gizi buruk merupakan bentuk malnutrisi yang dapat dipahami sebagai sebuah kondisi yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Masalah yang berkaitan dengan kekurangan gizi adalah stunting.

Akibat Gizi Buruk dan Kekurangan Gizi di Indonesia

Renata Christha Auli (penulis sebelumnya) memaparkan bahwa stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Selanjutnya, definisi stunting juga terdapat dalam laman Kementerian Kesehatan, yakni masalah gizi kronis yang terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang, biasanya disebabkan oleh pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Kondisi ini dapat dimulai sejak janin masih dalam kandungan dan baru terlihat saat anak mencapai usia 2 tahun.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang kami akses dari Kemenkes, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,5%, mengalami penurunan sekitar 0,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah telah menetapkan target untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 18% pada tahun 2025 sebagaimana kami kutip dari artikel Pengembangan PAUD HI Untuk Mendukung Penurunan Stunting di Indonesia.

Usaha-Usaha Perbaikan Gizi Keluarga Oleh Pemerintah

Perlu Anda ketahui bahwa, usaha-usaha pemerintah dalam menanggulangi kekurangan gizi dan gizi buruk di Indonesia telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa negara dalam hal ini diwakili pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan lahir warga negara, salah satunya melalui peningkatan mutu gizi setiap warga negaranya.

Upaya perbaikan gizi masyarakat untuk pengingkatan mutu gizi perseorangan hingga masyarakat tersebut, dilakukan melalui:[1]

1. perbaikan pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
2. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
3. peningkatan sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi.

Kemudian, yang dimaksud dengan "bergizi seimbang" adalah asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan seseorang untuk mencegah risiko gizi lebih dan gizi kurang.[2]

Upaya perbaikan gizi tersebut, dilakukan dari sejak dalam kandungan hingga lanjut usia dengan prioritas kelompok rawan yaitu bayi dan balita, remaja perempuan serta ibu hamil dan menyusui.[3]

Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:[4]

1. bertanggung jawab atas ketersediaan bahan makanan secara merata dan terjangkau;
2. menjaga bahan makanan agar memenuhi standar mutu gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyediaan bahan makanan yang memenuhi standar mutu gizi dilakukan secara lintas sektor dan antar provinsi, antar kabupaten, atau antar kota.

Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 5 Permenkes 23/2014 yaitu pemerintah bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. menyusun dan menetapkan kebijakan bidang gizi;
2. melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi surveilans kewaspadaan gizi skala nasional;
3. melakukan penanggulangan gizi buruk skala nasional;
4. mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan urusan wajib upaya perbaikan gizi;
5. mengupayakan pemenuhan kecukupan dan perbaikan gizi pada masyarakat terutama pada keluarga miskin, rawan gizi, dan dalam situasi darurat; dan
6. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.

Selain itu, masih terkait upaya perbaikan gizi, pemerintah juga menerbitkan Perpres 72/2021. Menurut Pasal 2 ayat (1) Perpres 72/2021, dalam rangka percepatan penurunan stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang bertujuan untuk:[5]

1. menurunkan prevalensi stunting,
2. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga,
3. menjamin pemenuhan asupan gizi,
4. memperbaiki pola asuh,
5. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan
6. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Lebih lanjut lagi, Pasal 6 Permenkes 23/2014 kemudian menegaskan bahwa gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi sebagai berikut:

1. 1. melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi bidang gizi skala provinsi;
   2. melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi surveilans gizi skala provinsi;
   3. melakukan pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi;
   4. melakukan upaya perbaikan gizi skala provinsi;
   5. melaksanakan urusan wajib provinsi dalam bidang upaya perbaikan gizi;
   6. mengupayakan pemenuhan kecukupan dan perbaikan gizi pada masyarakat terutama pada keluarga miskin, rawan gizi, dan dalam situasi darurat;
   7. melaksanakan koordinasi, advokasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan urusan wajib lingkup provinsi dalam bidang upaya perbaikan gizi; dan
   8. membina penyelenggaraan rujukan di lingkup provinsi.

Serangkaian peraturan perundang-undangan di atas merupakan alas hukum bagi pemerintah sebagai regulator dalam rangka mengatasi tingginya angka kekurangan gizi masyarakat di Indonesia.

Di samping itu, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara juga merupakan bentuk investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengaturan tentang pemenuhan kebutuhan pangan juga telah tertuang di dalam UU Pangan yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.[6]

Pasal 63 ayat (2) UU Pangan kemudian menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat. Kebijakan pemerintah ini dilakukan melalui:

1. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi kekurangan atau penurunan status gizi masyarakat
2. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan
3. pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya, dan
4. peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.

Program Makan Bergizi Gratis

Selain aturan-aturan yang disebutkan di atas, pemerintah juga merancang program untuk mengatasi permasalahan kekurangan gizi masyarakat. Hal ini dapat kita temukan pada program Makan Bergizi Grais (“MBG”).

Dilansir dari artikel Pemerintah Salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Sasaran Utama Penerimanya, untuk mengatasi masalah kekurangan gizi, pemerintah meluncurkan program MBG pada awal tahun 2025. Program ini telah dijalankan di berbagai sekolah di Indonesia sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak-anak. Selain itu, MBG juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan usaha kecil mikro menengah (UMKM) dan memperkuat sektor ekonomi kerakyatan.

Adapun sasaran utama program MBG ini mencakup peserta didik dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah di berbagai satuan pendidikan, anak usia di bawah 5 tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui. Keempat kelompok ini diprioritaskan karena berada dalam fase penting pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan asupan gizi yang optimal untuk mencegah risiko kesehatan jangka panjang seperti stunting dan gangguan perkembangan.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan kekurangan gizi masyarakat dengan mengeluarkan berbagai regulasi dan program perbaikan gizi. Beberapa aturan yang berkaitan dengan penanggulangan kekurangan gizi dapat ditemukan dalam UUD 1945, UU Kesehatan dan perubahannya, UU Pangan dan perubahannya, Perpres 72/2021, serta Permenkes 23/2014. Selain regulasi, pemerintah juga mengeluarkan program seperti MBG untuk mengatasi persoalan kurang gizi yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

Referensi:

1. Dedi Alamsyah (et.al). Beberapa Faktor Risiko Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Balita 12-59 Bulan (Studi Kasus di Kota Pontianak). Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas, Vol. 2, No. 1, 2017;
2. Kemenkes, yang diakses pada 22 April 2025 pukul, 17.25 WIB;
3. Pemerintah Salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Sasaran Utama Penerimanya, yang diakses pada 22 April 2025, pukul 15.01 WIB;
4. Pengembangan PAUD HI Untuk Mendukung Penurunan Stunting di Indonesia, yang diakses pada 22 April 2025, pukul 17.30 WIB;
5. Stunting, yang diakses pada 22 April 2025, pukul 14.51 WIB.

---

[1] Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”)

[2] Penjelasan pasal 64 ayat (2) huruf a UU Kesehatan

[3] Pasal 65 ayat (2) UU Kesehatan

[4] Pasal 64 ayat (3), (4), dan (5) UU Kesehatan

[5] Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

[6] Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan