Perdata
Wajibkah Denda Administratif Dibayar Dahulu?

PERTANYAAN
Apakah sanksi administratif berupa denda yang dijatuhkan oleh suatu instansi pemerintahan wajib didahulukan pembayarannya dari piutang preferen dan konkuren?



Apakah sanksi administratif berupa denda yang dijatuhkan oleh suatu instansi pemerintahan wajib didahulukan pembayarannya dari piutang preferen dan konkuren?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kategori Sanksi Administratif dalam Boedel Kepailitan yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 21 September 2001.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sanksi secara umum merupakan bagian dari implementasi hukum yang didesain untuk “mengamankan” penegakan hukum tertentu dengan mengenakan suatu hukuman atas suatu pelanggaran.[1]
Sanksi atau sanction dalam Black’s Law Dictionary didefinisikan sebagai a penalty or coercive measure that result from failure to comply with a law, rule or order.[2] Jika diterjemahkan berarti suatu “paksaan” yang timbul akibat dari seseorang yang gagal untuk menaati suatu hukum, peraturan atau perintah.
Berkaitan dengan kedudukan sanksi administratif dalam distribusi pada proses kepailitan, terdapat teori absolute priority rule yang dikemukakan oleh Douglas Baird yang menyatakan bahwa: [3]
The absolute priority rule provides that in a reorganization senior owners are paid in full before junior owners are paid anything.
Teori ini merupakan salah satu pengejawantahan dari prinsip structured creditors yang menegaskan bahwa kreditur yang memiliki kedudukan lebih tinggi harus mendapat pemenuhan terlebih dahulu dari kreditur yang tidak memiliki hak untuk didahulukan.[4]
Adapun, yang dimaksud dengan kreditur ‘senior’ dalam teori tersebut adalah a debt takes priority over other debts. Senior debts are often secured by collateral.[5] Sedangkan ‘junior debt’ adalah a debt that is inferior to other types or classes of debt. Subordinate Debt may be unsecured or have a low priority claim against property secured by other debt instruments.[6]
Selintas, hak tagih negara yang muncul karena pengenaan sanksi administratif tergolong sebagai piutang preferen. Dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan bahwa:
Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.
Sebagai informasi, piutang preferen diatur di dalam Pasal 1134 KUH Perdata yang menyatakan hak istimewa adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia memiliki kedudukan lebih tinggi dari yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu.
Baca juga: Apakah Denda Administratif Termasuk Piutang Preferen?
Sepanjang penelusuran kami, sanksi administratif berupa denda yang dijatuhkan belum tentu memiliki karakteristik sebagai tagihan bersifat preferen. Hal tersebut mengingat pengaturan mengenai hak mendahulu atas tagihan-tagihan tertentu di luar Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata diatur secara sporadis dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Kami mencontohkan denda administratif yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) dalam Pasal 13 ayat (1)PP 44/2021 dijelaskan bahwa tindakan administratif berupa denda yang tercantum dalam putusan KPPU, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan piutang negara dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
Titik berat dari ketentuan tersebut adalah kategori denda administratif yang dijatuhkan KPPU sebagai “piutang negara” dalam kategori penerimaan negara bukan pajak.[7]
Lebih lanjut, secara normatif dalam Pasal 35 UU Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa piutang negara/daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan piutang negara/daerah jenis tertentu antara lain piutang pajak dan piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri.[8]
Sebagai tambahan, dalam Pasal 8 ayat (2) PP 28/2022 dijelaskan bahwa penyerahan piutang negara kepada panitia urusan piutang negara (“PUPN”) merupakan kewajiban bagi penyerah piutang jika telah memenuhi kriteria:
Sekilas pengaturan tersebut menegaskan bahwa suatu pengelola penerimaan negara bukan pajak (“PNBP”) wajib menyerahkan pengurusan piutang negara kepada PUPN dalam hal pihak yang wajib membayar PNBP terutang tidak melaksanakannya secara sukarela.
Namun perlu diingat, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PP 28/2022 yang menegaskan bahwa piutang negara yang diatur di dalam PP tersebut meliputi piutang pemerintah pusat/pemerintah daerah. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a PP 28/2022 ditegaskan bahwa piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk piutang negara yang penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, penyerahan PNBP terutang dari suatu instansi yang menjatuhkan denda administratif kepada PUPN dapat dikatakan bukan merupakan suatu hal yang mutlak harus dijalankan oleh instansi tersebut.
Ketentuan tersebut menimbulkan suatu penafsiran bahwa selama suatu peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara eksplisit suatu hak tagih dari negara memiliki hak untuk didahulukan, maka kedudukan hak tagih tersebut bersifat konkuren.
Oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan Anda, perlu dilakukan penelusuran yang mendalam terhadap denda administratif yang dijatuhkan kepada perusahaan tersebut, mengingat pengaturan mengenai piutang negara atas penerimaan negara bukan pajak cukup beragam dan sporadis.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Kukuh Leksono Suminaring Aditya. Kepailitan Sebagai Alternatif Instrumen Penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi Denda Administratif Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2024, hal. 135
[2] Henry Campbell Black. Black’s Law Dictionary: Eleventh Edition (Bryan A Garner ed, 11th ed Thomson Reuters 2019)
[3] Douglas G Baird dan Thomas H Jackson. Bargaining after the fall and the contours of the absolute priority rule. The University of Chicago Law Review, Vol. 55 Iss. 3, 1988, hal. 738
[4] M. Hadi Shubhan. Hukum Kepailitan. Edisi Pertama, Cet. ke-4. Jakarta: Kencana, 2014, hal. 31 – 33
[5] Henry Campbell Black. Black’s Law Dictionary: Eleventh Edition (Bryan A Garner ed, 11th ed Thomson Reuters 2019), hal. 463
[6] Henry Campbell Black. Black’s Law Dictionary: Eleventh Edition (Bryan A Garner ed, 11th ed Thomson Reuters 2019), hal. 463
[7] Kukuh Leksono Suminaring Aditya. Kepailitan Sebagai Alternatif Instrumen Penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi Denda Administratif Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2024, hal. 158
[8] Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara