Bisnis
Wajibkah Kantor Cabang Membuat Akta Pendirian Sendiri?
Bacaan 5 Menit
PERTANYAAN
Apakah kantor cabang perlu memiliki NIB dan akta pendirian sendiri?
Personalisasi
Bahasa
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perubahan Akta Pendirian Kantor Cabang Perusahaan yang dibuat oleh Azhar Damanik, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Juni 2013.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perlukah Kantor Cabang Punya NIB Sendiri?
Sebelumnya kami mengasumsikan kantor cabang yang Anda tanyakan merupakan bagian dari perusahaan induknya berupa perseroan terbatas (“PT”). Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh sebuah PT agar dapat bersaing satu sama lain dan menerapkan prinsip ekonomi secara maksimal ialah dengan dibuatnya kantor cabang pada beberapa titik daerah, baik itu di kota yang terbilang kecil atau di kota besar, agar daya jangkau usaha semakin meluas hingga ke daerah-daerah tertentu.[1]
Pelaku usaha orang perseorangan dan badan usaha pada dasarnya harus melakukan klarifikasi kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan klarifikasi kegiatan usaha tersebut adalah salah satunya termasuk kantor cabang administrasi.[2]
Kantor cabang administrasi merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan yang bersifat administratif, dan tidak memerlukan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.[3]
Adapun data kantor cabang administrasi menjadi bagian dari lampiran NIB (Nomor Induk Berusaha).[4] Dengan ketentuan bahwa lampiran NIB kantor cabang administrasi hanya berlaku untuk unit atau bagian dari perusahaan induk yang berkedudukan di tempat yang berlainan dan bersifat administratif. Dalam lampiran tersebut pun disebutkan kepala kantor cabang administrasi dan alamat kantor cabang administrasi.[5]
Dengan demikian, dalam hal pelaku usaha melakukan kegiatan usaha lebih dari satu tempat atau memiliki kantor cabang kegiatan usaha, maka informasi tersebut tetap melekat pada NIB yang sama. Sehingga, kantor cabang tidak perlu mempunyai NIB sendiri.
Wajibkah Kantor Cabang Membuat Akta Pendirian?
Kemudian menyambung pertanyaan Anda, kami berpendapat akta pendirian pun juga berlaku sama. Mengingat, kantor cabang administrasi termasuk dalam NIB dari perusahaan induknya. Sepanjang penelusuran kami, dalam mendirikan kantor cabang tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan untuk membuat akta pendirian cabang.
Guna menyederhanakan jawaban, kami mengasumsikan perusahaan induk tersebut berupa PT. Akta pendirian sendiri memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT.[6]
Keterangan lain tersebut di atas memuat sekurang-kurangnya:[7]
- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri PT;
- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
- nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
Berdasarkan ketentuan akta pendirian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan untuk membuat akta pendirian kantor cabang.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
Referensi:
Rifardi Raihan Dafa, Isis Ikhwansyah dan Deviana Yuanitasari. Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang dalam Mewakili Perseroan Terbatas di dalam Pengadilan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. IBLAM Law Review, Vol. 02 No. 03, 2022.
[1] Rifardi Raihan Dafa, Isis Ikhwansyah dan Deviana Yuanitasari. Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang dalam Mewakili Perseroan Terbatas di dalam Pengadilan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. IBLAM Law Review, Vol. 02 No. 03, 2022, hal. 116
[2] Pasal 30 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (“Peraturan BKPM 4/2021”)
[3] Pasal 30 ayat (7) Peraturan BKPM 4/2021
[4] Pasal 30 ayat (8) Peraturan BKPM 4/2021
[5] Lampiran Peraturan BKPM 4/2021, hal. 222
[6] Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
[7] Pasal 8 ayat (2) UU PT