Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Wajibkah Penyewa Gerai di Mal Punya UKL-UPL Sendiri?

Wajibkah Penyewa Gerai di Mal Punya UKL-UPL Sendiri?
Wajibkah Penyewa Gerai di Mal Punya UKL-UPL Sendiri?

PERTANYAAN

Jika kita sebagai penyewa gerai di mal, dan pihak mal sudah punya AMDAL atau UKL-UPL, apakah kita sebagai penyewa juga harus punya AMDAL atau UKL-UPL sendiri? Atau cukup menggunakan dokumen yang sudah dimiliki pihak mal? Di sisi lain, penyewa sudah membayar biaya sewa, biayaservice chargedan biaya-biaya lainnya. Dalam kasus ini, misalnya, kita membuka restoran, toko obat, atau supermarket di mal.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Agustus 2020.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    AMDAL dan UKL-UPL

    Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”), serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”).

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Menurut Pasal 22 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 11 UU PPLH, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

    Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.[1] Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:[2]

    1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
    2. luas wilayah penyebaran dampak;
    3. intensitas dan lamanya dampak langsung;
    4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
    5. sifat kumulatif dampak;
    6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
    7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:[3]

    1. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
    2. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
    3. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
    4. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
    5. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
    6. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
    7. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
    8. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
    9. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk memengaruhi lingkungan.

    Selanjutnya, UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.[4]

    Berdasarkan Pasal 22 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 34 ayat (1) UU PPLH, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL. Pemenuhan UKL-UPL dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.[5]

    Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.[6]

    Sebagai informasi, selain AMDAL dan UKL-UPL, terdapat juga Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”). Bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha (“NIB”).[7] Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.[8]

    Baca juga: Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?

    Perihal daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL dapat ditemukan pada Permen LHK 4/2021.

    AMDAL dan UKL-UPL Sebagai Persyaratan Dasar

    Perlu Anda ketahui bahwa AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL merupakan dokumen lingkungan hidup yang harus dipenuhi untuk pemberian Persetujuan Lingkungan (“PL”).[9] Merujuk pada Pasal 78 ayat (1) PP 28/2025, PL wajib dimiliki oleh pelaku usaha untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

    PL merupakan salah satu persyaratan dasar sebagaimana disebut dalam Pasal 12 ayat (1) PP 28/2025, yang meliputi:

    1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKPR”);
    2. PL; dan
    3. Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (“SLF”).

    Masing-masing penjelasannya dapat Anda temukan dalam artikel Dasar Hukum Penghapusan SKDU, Apa Gantinya?

    Selanjutnya, persyaratan dasar perlu dipenuhi untuk memperoleh perizinan berusaha, kecuali diatur lain dalam PP 28/2025.[10]

    Kemudian, perihal perlu atau tidak persyaratan dasar, dapat melihat Pasal 13 PP 28/2025, sebagai berikut:

    Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada suatu bangunan gedung atau komplek perdagangan/jasa yang dipakai bersama dan pengelolanya telah memiliki KKPR, PL, PBG, dan/atau SLF, pelaku usaha perdagangan/jasa tidak perlu memenuhi persyaratan dasar dan dapat langsung melanjutkan ke tahap permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui sistem OSS.

    Ketentuan yang serupa juga dapat ditemukan Pasal 41 ayat (1) Permeninves/BKPM 5/2025, mengenai kemudahan perizinan berusaha tanpa penerbitan persyaratan dasar, yang berbunyi:

    Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada suatu bangunan gedung atau kompleks perdagangan atau jasa yang dipakai bersama dan pengelola atau pemiliknya telah memiliki KKPR, PL, PBG, dan SLF, pelaku usaha dapat melanjutkan permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui sistem OSS dengan menggunakan KKPR, PL, PBG, dan SLF atas nama pengelola atau pemilik gedung atau kompleks perdagangan atau jasa.

    Bangunan gedung atau kompleks perdagangan atau jasa yang dipakai bersama sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas:[11]

    1. pusat perbelanjaan (mal);
    2. pasar modern;
    3. pasar tradisional;
    4. gedung perkantoran;
    5. tempat peristirahatan (rest area);
    6. prasarana transportasi publik (bandar udara, pelabuhan, stasiun, dan terminal);
    7. rumah sakit; atau
    8. hunian vertikal (apartemen dan rumah susun).

    Melihat uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jika gedung atau kompleks perdagangan atau jasa, yang dalam kasus Anda adalah pusat perbelanjaan atau mal yang sudah memiliki AMDAL atau UKL-UPL, maka Anda sebagai penyewa gerai tidak perlu mempunyai AMDAL atau UKL-UPL sendiri. Kemudian, dalam hal mal yang gerainya Anda sewa sudah memenuhi persyaratan dasar, Anda dapat melanjutkan permohonan perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dengan menggunakan persyaratan dasar atas nama pengelola atau pemilik gedung atau kompleks perdagangan atau jasa.

    Namun, sebelum mengajukan perizinan berusaha, pelaku usaha wajib menyampaikan:[12]

    1. perjanjian sewa-menyewa antara pengelola atau pemilik gedung atau kompleks perdagangan atau jasa dengan pelaku usaha yang masih berlaku dan sah secara hukum;
    2. NIB pengelola atau pemilik gedung dan pelaku usaha; dan
    3. KKPR, PL, PBG, dan SLF atas nama pengelola atau pemilik gedung atau kompleks perdagangan atau jasa.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
    6. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).


    [2] Pasal 22 ayat (2) UU PPLH

    [3] Pasal 23 ayat (1) UU PPLH

    [4] Pasal 22 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 12 UU PPLH

    [5] Pasal 22 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 34 ayat (2) UU PPLH

    [6] Pasal 22 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 34 ayat (3) UU PPLH

    [7] Pasal 22 angka 13 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 35 ayat (1) UU PPLH

    [8] Pasal 22 angka 13 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 35 ayat (2) UU PPLH

    [10] Pasal 4 ayat (2) PP 28/2025

    [12] Pasal 42 ayat (1) Permeninves/BKPM 5/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000