Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Wilayah-wilayah yang Dilarang Menambang

Wilayah-wilayah yang Dilarang Menambang

PERTANYAAN

Dear Hukumonline, izin bertanya. Apa saja kawasan-kawasan atau lokasi-lokasi yang menurut hukum dilarang untuk dilakukan kegiatan pertambangan? Mohon dijelaskan poin per poin dan disertai dasar hukumnya. Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Ketentuan Pemberian Wilayah Pertambangan

    Kegiatan pertambangan menjadi salah satu sumber pendapatan nasional yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pada sektor pertambangan diatur secara ketat karena dampak sosial dan lingkungan yang dapat ditimbulkan olehnya.

    Salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan usaha pertambangan adalah menentukan wilayah-wilayah yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha pertambangan dengan mempertimbangkan faktor teknis, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU Minerba dan perubahannya.

    Berdasarkan UU Minerba dan perubahannya yang berlaku saat ini, pemerintah menerapkan suatu sistem untuk menentukan tata cara perolehan wilayah pertambangan melalui lelang atau penawaran/pemberian secara prioritas yang menjadi dasar penerbitan izin usaha pertambangan (“IUP”)[1] atau IUP khusus (“IUPK”).[2]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Adapun, izin pertambangan yang telah ada sebelum adanya UU Minerba misalnya dalam bentuk kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) wajib untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 169A UU 2/2025 kontrak karya dan PKP2B, dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal tersebut. Artinya, pertambangan dengan kontrak karya ataupun PKP2B yang menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian menyebabkan wilayah pertambangannya ditentukan sebagai WIUPK.[3]

    Wilayah-wilayah yang Dilarang Menambang

    Dalam peraturan perundang-undangan, diatur mengenai wilayah yang dilarang untuk dilakukan kegiatan usaha pertambangan, meskipun tidak dijelaskan dengan tegas di dalam UU Minerba dan perubahannya.

    Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai wilayah-wilayah yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, kami menelusuri dalam undang-undang sektoral yang terkait dengan kawasan konservasi, kawasan hutan, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta ruang laut, sebagai berikut:

    1. Kawasan Suaka Alam

    Pasal 14 UU 5/1990 jo. Pasal 19 UU 32/2024 pada intinya memberikan ketentuan bahwa mengenai larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam yaitu cagar alam dan suaka margasatwa. Kami berpendapat bahwa kegiatan usaha pertambangan termasuk kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di kawasan suaka alam.

    1. Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Apakah boleh menambang di pulau kecil? Untuk menjawab hal ini, Pasal 35 huruf j dan k UU PWP3K, dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang baik secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan minyak, gas, serta mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jika menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan ataupun merugikan masyarakat sekitar, secara teknis, ekologis, sosial, atau budaya.

    Selain itu, Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pariwisata, dan sebagainya.

    Larangan tersebut diperkuat oleh Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023. Salah satu pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi (“MK”) menyatakan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (hal. 691). Pada pokoknya, MK dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pulau kecil merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam.

    1. Kawasan Hutan Lindung (open pit mining)

    Berkenaan dengan kegiatan pertambangan di kawasan hutan, sering kali muncul pertanyaan apakah wilayah hutan lindung boleh ditambang? Merujuk Permen LHK 7/2021, kegiatan pertambangan hanya diperbolehkan dilaksanakan di kawasan hutan lindung (metode bawah tanah) maupun di hutan produksi melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.[4] Dengan demikian kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan pada hutan lindung melalui teknik open pit mining.

    Namun demikian, persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang:[5]

    1. dibebani perizinan berusaha pemanfaatan hutan restorasi ekosistem dalam hutan alam dan/atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial atau pencadangan perhutanan sosial;
    2. merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
    3. diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi sejauh 500 meter; dan
    4. ditetapkan sebagai kawasan lindung pada areal perizinan berusaha pemanfaatan hutan kayu.
    1. Hutan Konservasi

    Hutan konservasi adalah adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.[6]

    Hutan konservasi ini mutlak dipertahankan karena memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.[7] Hutan konservasi terdiri atas kawasan hutan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan hutan pelestarian alam (taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam), serta taman buru.[8]

    Dengan demikian, kawasan hutan konservasi tidak diperkenankan untuk dilakukan seluruh jenis pertambangan.

    1. Wilayah Laut yang Tidak Termasuk dalam Zona Peruntukan Pertambangan

    Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Permen KP 28/2021 mengatur secara tegas mengenai kawasan pemanfaatan wilayah laut. Terdapat pembagian zona tertentu, misalnya zona pertambangan minyak dan gas, zona pelabuhan, zona pertambangan mineral dan batu bara, zona perikanan tangkap, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan di laut yang tidak sesuai zona peruntukannya adalah dilarang.

    Lebih lanjut, Pasal 115 ayat (2) huruf a Permen KP 28/2021 juga menegaskan bahwa pada kawasan konservasi di laut di luar zona inti tidak dapat diberikan persetujuan dan/atau konfirmasi untuk kegiatan pertambangan terbuka.

    Artinya, pertambangan hanya boleh dilakukan jika tercantum dalam rencana zonasi dan pelaku usaha telah memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (“KKPRL”).

    1. Wilayah di Luar Wilayah Pertambangan yang Ditetapkan

    Wilayah di luar wilayah pertambangan yang telah ditetapkan antara lain wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), ataupun wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) pada prinsipnya dilarang.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
    2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
    3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
    5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
    6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
    9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
    10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan;
    11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023.

    [1] Lihat Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 3/2020”)

    , Pasal 51 dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 2/2025”)

    [2] Lihat Pasal 75 ayat (2) jo. Pasal 75 ayat (4) dan (5) UU 2/2025

    [3] Lihat Pasal 169B UU 3/2020

    [4] Lihat Pasal 366 ayat (2) huruf a, Pasal 367 huruf b, Pasal 373 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan (“Permen LHK 7/2021”)

    [5] Pasal 374 ayat (1) Permen LHK 7/2021

    [6] Pasal 1 angka 9 Permen LHK 7/2021

    [7] Pasal 159 ayat (3) huruf a Permen LHK 7/2021

    [8] Pasal 213 ayat (1) huruf a Permen LHK 7/2021

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000