Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

WNA Ditahan di Ruang Detensi, Termasuk Masa Penahanan?

WNA Ditahan di Ruang Detensi, Termasuk Masa Penahanan?
WNA Ditahan di Ruang Detensi, Termasuk Masa Penahanan?

PERTANYAAN

Ada seorang WNA yang menjalani masa tahanan pidana. Di awal sebelum ditahan di lapas untuk masa penyidikan, ia lebih dulu ditahan di ruang detensi oleh pihak imigrasi selama seminggu. Pertanyaannya, masa tahanannya dihitung sejak kapan? Sejak awal dia ditangkap dan ditahan di ruang detensi atau sejak ditahan di lapas yang dalam Berita Acara tertulis untuk keperluan penyidikan? Padahal investigasi tentu saja sudah dimulai sejak dia ditahan di ruang detensi. Mohon penjelasannya sesuai regulasi bagaimana? Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul WNA Ditahan di Ruang Detensi, Bisakah Dihitung sebagai Masa Penahanan Pidana? yang dibuat oleh Novie Ardhiyani, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 15 September 2021, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 4 Juli 2023.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Sebelumnya, kami jelaskan terlebih dahulu bahwa bagi Warga Negara Asing (“WNA”) yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia berlaku hukum Indonesia. Hal tersebut mengacu pada prinsip teritorialitas yaitu prinsip yang menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 4 huruf a UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026[1] yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 2 KUHP lama yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Penangkapan dan Penahanan

    Sebelum membahas tentang penangkapan dan penahanan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penyidik dan penyidikan menurut UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[2] Namun, untuk memperkaya pengetahuan Anda, kami juga akan membandingkannya dengan ketentuan dalam KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[3]

    UU 20/2025

    KUHAP lama

    Pasal 1 angka 1

    Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

    Pasal 1 angka 1

    Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

    Pasal 1 angka 5

    Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.

    Pasal 1 angka 2

    Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

    Penangkapan dan penahanan adalah wewenang dan tugas yang dimiliki oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f jo. Pasal 1 angka 14 UU 20/2025, yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP lama. Berikut bunyi pasalnya:

    Pasal 7 ayat (1) huruf f jo. Pasal 1 angka 14 UU 20/2025

    Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP lama

    Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:

    …

    f. melakukan upaya paksa, yaitu tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU 20/2025 dalam rangka kepentingan penegakan hukum.

    Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

    …

    d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

    Adapun definisi penahanan adalah sebagai berikut:

    Pasal 1 angka 33 UU 20/2025

    Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP lama

    Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya.

    Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

    Dalam kasus yang Anda sebutkan mengenai penahanan WNA di ruang detensi, maka hal tersebut berkenaan dengan aturan dalam bidang keimigrasian. Jika diduga ada tindak pidana, maka penyidik dalam perkara tersebut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (“PPNS Keimigrasian”) yaitu pejabat imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.[4] Sebagai penyidik, PPNS Keimigrasian diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan.

    Perlu kami jelaskan juga bahwa syarat dari kewenangan untuk melakukan penahanan tersebut terdiri dari syarat objektif dan subjektif. Menurut UU 20/2025, syarat subjektif yaitu apabila tersangka atau terdakwa diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah jika:[5]

    1. Mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
    2. Memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan;
    3. Menghambat proses pemeriksaan;
    4. Berupaya melarikan diri;
    5. Berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;
    6. Melakukan ulang tindak pidana;
    7. Terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa; dan/atau
    8. Mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.

    Sedangkan syarat objektif yaitu apabila tindak kejahatan yang dilakukan tersangka/terdakwa merupakan tindak pidana, percobaan, atau pembantuan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.[6] Termasuk dalam hal ini tindak pidana keimigrasian.

    Patut diperhatikan bahwa menurut Pasal 100 ayat (1) UU 20/2025, penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim.

    Selain itu, sebagai catatan, ketentuan penangkapan dan penahanan tersebut di atas tidak berlaku bagi mereka yang mendapatkan hak imunitas (immunity right) dalam hukum internasional.

    WNA Ditahan di Ruang Detensi, Bisakah Dihitung Masa Penahanan?

    Dalam kasus yang Anda ceritakan, WNA tersebut sudah ditahan di ruang detensi imigrasi yang merupakan ruang/tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Ruang detensi tersebut berada di Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kantor Imigrasi.[7]

    Adapun yang dimaksud dengan tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing (termasuk WNA) di luar proses peradilan.[8]

    Tindakan administratif keimigrasian tersebut dilakukan jika WNA yang berada di wilayah Indonesia melakukan kegiatan berbahaya yang patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:[9]

    1. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
    2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
    3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
    4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
    5. Pengenaan biaya beban; dan/atau
    6. Deportasi dari wilayah Indonesia.

    Pejabat imigrasi berwenang menempatkan WNA dalam ruang detensi imigrasi, jika WNA tersebut:[10]

    1. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi;
    2. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah;
    3. Dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
    4. Menunggu pelaksanaan deportasi; atau
    5. Menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk.

    Penempatan detensi WNA dilakukan dengan keputusan tertulis dari pejabat imigrasi, minimal memuat:[11]

    1. data orang asing yang dikenai detensi;
    2. alasan melakukan detensi; dan
    3. tempat detensi.

    Lebih lanjut, jangka waktu detensi terhadap WNA dilakukan sampai deteni dideportasi.[12] Jika deportasi belum bisa dilakukan, detensi dapat berlangsung paling lama 10 tahun.[13] Namun, jika jangka waktu itu terlampaui, pejabat imigrasi dapat mengeluarkan deteni dengan kewajiban lapor secara periodik.[14]

    Menjawab pertanyaan Anda mengenai penghitungan masa penahanan, dapat kami sampaikan bahwa masa detensi imigrasi baru dapat dihitung sebagai masa penahanan pidana apabila WNA tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana keimigrasian dan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan sesuai ketentuan dalam KUHAP baru yaitu UU 20/2025.[15]

    Selengkapnya mengenai penahanan diatur di dalam Pasal 99 s.d. Pasal 111 UU 20/2025. Sebelumnya ketentuan tentang penahanan diatur di dalam Pasal 20 s.d. Pasal 31 KUHAP lama.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi;
    2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

    [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

    [2] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

    [3] Pasal 362 UU 20/2025

    [4] Pasal 106 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”)

    [5] Pasal 100 ayat (5) UU 20/2025

    [6] Pasal 100 ayat (1) UU 20/2025

    [7] Pasal 106 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 34 UU Keimigrasian

    [8] Pasal 106 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 31 UU Keimigrasian

    [9] Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Keimigrasian

    [10] Pasal 83 ayat (1) UU Keimigrasian

    [11] Pasal 84 UU Keimigrasian

    [12] Pasal 85 ayat (1) UU Keimigrasian

    [13] Pasal 85 ayat (2) UU Keimigrasian

    [14] Pasal 85 ayat (3) UU Keimigrasian

    [15] Pasal 104 UU Keimigrasian jo. Pasal 100 ayat (1) UU 20/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000