Bisnis
Bentuk Badan Usaha untuk Restoran yang Didirikan WNA
Bacaan 5 Menit
PERTANYAAN
Seorang WNA akan dirikan restoran di Indonesia. Lantas, bentuk badan usaha apa yang cocok untuk restoran tersebut?
Personalisasi
Bahasa
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 04 Februari 2014, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 19 Maret 2018.
Penanaman Modal Asing
Sebelum membahas lebih lanjut terkait bentuk badan usaha yang cocok untuk mendirikan usaha restoran tersebut, perlu terlebih dahulu diketahui bahwa Warga Negara Asing (“WNA”) yang mendirikan sebuah usaha restoran di Indonesia, termasuk dalam suatu bentuk penanaman modal asing.
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal, penanaman modal asing didefinisikan sebagai berikut:
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Bentuk Badan Usaha untuk Restoran yang Didirikan WNA
Terkait badan usaha yang cocok untuk mendirikan usaha restoran tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal, penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas (“PT”) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan dapat dilakukan dengan:[1]
- mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- membeli saham; dan
- melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia
Dengan demikian, usaha restoran yang didirikan oleh WNA di Indonesia, harus dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas. Adapun, pendirian usaha restoran oleh WNA dikategorikan sebagai usaha besar[2] dengan ketentuan minimum nilai investasi lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 digit awal KBLI per satu titik lokasi.[3]
Perlu diketahui bahwa nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang cocok untuk restoran adalah KBLI 56101. Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
Selanjutnya, perlu diketahui juga bahwa seluruh bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal asing, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal, atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat,[4] atau terbuka dengan pembatasan kepemilikan asing,[5] sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perpres 10/2021 dan perubahannya.
Dalam hal ini, usaha restoran tidak termasuk dalam kategori bidang usaha yang tertutup maupun dibuka dengan pembatasan, yang mana berarti untuk usaha restoran di Indonesia dapat dimiliki oleh 100% modal asing.
Baca juga: Aturan Izin Usaha Restoran Rumahan Terbaru
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
Referensi:
KBLI 56101, yang diakses pada 9 Juli 2025, pukul 18.13 WIB.
[1] Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
[2] Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (“Peraturan BKPM 4/2021”).
[3] Pasal 12 ayat (3) huruf b Peraturan BKPM 4/2021.