Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam Debt Restructuring

Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam <i>Debt Restructuring</i>
Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam <i>Debt Restructuring</i>

PERTANYAAN

Sejauh manakah pemegang saham bertanggungjawab dalam debt restructuring?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Tanggung Jawab Pemegang Saham yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 22 Oktober 2001, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Sovia Hasanah, S.H. pada tanggal 11 April 2019.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata– mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Konsep Restrukturisasi Utang

    Pertama-tama, perlu diketahui bahwa definisi debt restructuring atau restrukturisasi utang menurut Black’s Law Dictionary 9th Edition termasuk dalam konsep reorganization, yaitu:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    financial restructuring of a corporation, esp. in the repayment of debts, under a plan created by a trustee and approved by a court.

    Selanjutnya, sebagaimana disarikan dari artikel Memahami Karakteristik dan Aspek Hukum Corporate Debt Restructuring Agreement dan Teknik Penyusunannya, restrukturisasi utang memungkinkan debitor untuk menyesuaikan kembali kewajiban pembayaran utang yang telah atau akan jatuh tempo sesuai dengan kapasitas keuangan perusahaan dalam periode tertentu melalui melalui suatu kesepakatan antara debitor dan kreditor.

    Melalui restrukturisasi ini, debitor dapat memperoleh kelonggaran dalam memenuhi kewajibannya, sehingga membuka peluang untuk mengalokasikan dana ke operasional perusahaan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada perbaikan kinerja keuangan perusahaan.

    Mengingat bahwa salah satu sasaran utama restrukturisasi adalah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik kreditor maupun debitor, maka mekanisme penyelesaian di luar pengadilan melalui perjanjian dinilai lebih berpotensi memberikan hasil yang saling menguntungkan dibandingkan dengan penyelesaian melalui proses litigasi.

    Lantas, bagaimana tanggung jawab pemegang saham dalam hal ini?

    Tanggung Jawab Pemegang Saham

    Secara umum, menurut UU PT dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah modal yang telah mereka setorkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak menanggung kerugian melebihi saham yang mereka miliki.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.[1]

    Terkait hal ini, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 74) menjelaskan bahwa salah satu keuntungan yang paling besar diperoleh dan dinikmati pemegang saham adalah tanggung jawab terbatas (limited liability). Keuntungan ini diberikan UU PT kepada pemegang saham sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT. Meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik dari perseroan terbatas (“PT”), namun Pasal 3 ayat (1) UU PT membatasi tanggung jawabnya dengan acuan:

    1. pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab pribadi (personal liability) terhadap perikatan atau kerugian yang dialami PT;
    2. risiko yang ditanggung pemegang saham hanya sebesar jumlah investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada PT;
    3. dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang PT.

    Namun, meskipun tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas, terdapat beberapa kondisi di mana mereka dapat dimintai pertanggungjawaban lebih luas. Hal ini sebagaimana Pasal 3 ayat (2) UU PT menyebutkan sebagai berikut.

    1. persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
    2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
    3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT; atau
    4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan di atas, yakni antara lain terjadi percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan PT sehingga PT didirikan semata-mata sebagai alat yang digunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya, misalnya pemegang saham yang bersangkutan memiliki iktikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi, dan pemegang saham yang bersangkutan secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT.[2]

    Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda berdasarkan penjelasan di atas, UU PT sejatinya tidak mengatur secara eksplisit mengenai keterlibatan pemegang saham dalam restrukturisasi utang. Namun, menurut hemat kami, pemegang saham dapat terlibat jika terdapat indikasi penyalahgunaan PT yang menyebabkan kegagalan pembayaran utang. Apabila pemegang saham terbukti menggunakan aset PT secara melawan hukum hingga menyebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya, maka tanggung jawab mereka tidak lagi terbatas, dan mereka dapat dimintai pertanggungjawaban dalam proses restrukturisasi utang tersebut.

    Baca juga: Kapan Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Hapus?

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

    Referensi:

    1. 1. Black’s Law Dictionary 9th Edition;
    2. 2. M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

    [1] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

    [2] Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU PT

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000